Menlu Retno: Keselamatan 10 WNI dari Abu Sayyaf Faktor Utama!
A
A
A
JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi, pada Selasa (5/4/2016) mengaku telah melakukan pertemuan dengan otoritas Filipina dalam upaya pembebasan 10 warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf.
Dalam pertemuan itu, Menlu Retno menegaskan bahwa Indonesia dan Filipina sepakat keselamatan 10 WNI menjadi faktor utama.
Retno mengungkapkan beberapa hasil pembahasan dirinya dengan Menlu Filipina dan panglima militer negara itu terkait pembebasan 10 WNI.
”Sesuai dengan instruksi Presiden RI, saya telah melakukan kunjungan ke Filipina pada tanggal 1 dan 2 april 2016. Selama kunjungan saya diterima langsung oleh Presiden Filipina dan kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan secara terpisah dengan Menlu Filipina dan Panglima Angkatan Bersenjata Filipina,” katanya.
“Tujuannya adalah untuk mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Filipina dalam upaya pembebasan sandera WNI. Lalu, yang kedua adalah menekankan kembali mengenai pentingnya keselamatan 10 WNI,” ujarnya.
“Yang ketiga, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang sejauh ini telah diberikan oleh otoritas Filipina dalam rangka koordinasi dan pelepasan sandera. Dan yang keempat adalah melakukan komunikasi dengan pihak terkait lainnya,” sambung Menlu Retno.
Retno menuturkan sebagai tindak lanjut kunjungannya ke Filipina, telah dilakukan rapat koordinsi yang dipimpin oleh Menkopolhukam, dan dalam pertemuan lebih lanjut telah dibahas mengenai koordinasi lintas sektoral dalam upaya pelepasan sandera. Proses koordinasi semcam ini, kata dia, akan terus dilakukan baik secara internal maupun dengan Pemerintah Filipina.
“Setiap hari komunikasi juga dilakukan dengan Pemerintah Filipina, setiap hari kami masih melakukan komuniksi dan koordinasi dengan Pemerintah Filipina. Dalam setiap komunikasi, prinsip utama telah dipahami yaitu keselamatan sandera merupakan acuan utama dari berbagai opsi yang ada. Ini telah disampaikan kepada Pemerintah Filipina,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Menlu Retno menegaskan bahwa Indonesia dan Filipina sepakat keselamatan 10 WNI menjadi faktor utama.
Retno mengungkapkan beberapa hasil pembahasan dirinya dengan Menlu Filipina dan panglima militer negara itu terkait pembebasan 10 WNI.
”Sesuai dengan instruksi Presiden RI, saya telah melakukan kunjungan ke Filipina pada tanggal 1 dan 2 april 2016. Selama kunjungan saya diterima langsung oleh Presiden Filipina dan kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan secara terpisah dengan Menlu Filipina dan Panglima Angkatan Bersenjata Filipina,” katanya.
“Tujuannya adalah untuk mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Filipina dalam upaya pembebasan sandera WNI. Lalu, yang kedua adalah menekankan kembali mengenai pentingnya keselamatan 10 WNI,” ujarnya.
“Yang ketiga, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang sejauh ini telah diberikan oleh otoritas Filipina dalam rangka koordinasi dan pelepasan sandera. Dan yang keempat adalah melakukan komunikasi dengan pihak terkait lainnya,” sambung Menlu Retno.
Retno menuturkan sebagai tindak lanjut kunjungannya ke Filipina, telah dilakukan rapat koordinsi yang dipimpin oleh Menkopolhukam, dan dalam pertemuan lebih lanjut telah dibahas mengenai koordinasi lintas sektoral dalam upaya pelepasan sandera. Proses koordinasi semcam ini, kata dia, akan terus dilakukan baik secara internal maupun dengan Pemerintah Filipina.
“Setiap hari komunikasi juga dilakukan dengan Pemerintah Filipina, setiap hari kami masih melakukan komuniksi dan koordinasi dengan Pemerintah Filipina. Dalam setiap komunikasi, prinsip utama telah dipahami yaitu keselamatan sandera merupakan acuan utama dari berbagai opsi yang ada. Ini telah disampaikan kepada Pemerintah Filipina,” ujarnya.
(mas)