Seruan Boikot Produk Israel Bersifat Luas
Kamis, 10 Maret 2016 - 20:15 WIB
Seruan Boikot Produk Israel Bersifat Luas
A
A
A
JAKARTA - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanantha Nassir mengungkap perbedaan seruan boikot produk Israel di KTT Luar Biasa OKI di Jakarta, dengan seruan sejenis lainnya. Arrmanantha mengatakan, seruan sebelumnya bersifat sempit, sedangkan seruan ini bersifat luas.
"Yang harus dibedakan adalah seruan-seruan sebelumnya dengan seruan kali ini. Seruan kali ini mengajak masyarakat internasional, kalau seruan sebelumnya hanya mengajak negara-negara OKI dan Gerakan Non-Blok, sedangkan kali ini mengajak masyarakat internasional. Itu bedanya," ucap Arrmanantha pada Kamis (10/3).
Sementara itu, ketika disinggung apakah seruan boikot ini akan berdampak pada Israel, diplomat yang kerap disapa Tata itu menuturkan, dirinya tidak bisa memprediksi hal itu. Sebab, hal itu bergantung pada kebijkan setiap negara.
"Seberapa efektifnya, kita harus melihat dari kebijakan masing-masing negara. Contohnya seperti Uni Eropa yang punya mekanismenya sendiri," sambungnya.
"Saat ini juga ada beberapa aturan perdagangan, seperti di WTO. Mekanisme di Eropa mengenai labeling yang akhirnya menentukan konsumennya sendiri untuk membeli produk dari kawasan illegal, yang harus kita patuhi," pungkasnya.
"Yang harus dibedakan adalah seruan-seruan sebelumnya dengan seruan kali ini. Seruan kali ini mengajak masyarakat internasional, kalau seruan sebelumnya hanya mengajak negara-negara OKI dan Gerakan Non-Blok, sedangkan kali ini mengajak masyarakat internasional. Itu bedanya," ucap Arrmanantha pada Kamis (10/3).
Sementara itu, ketika disinggung apakah seruan boikot ini akan berdampak pada Israel, diplomat yang kerap disapa Tata itu menuturkan, dirinya tidak bisa memprediksi hal itu. Sebab, hal itu bergantung pada kebijkan setiap negara.
"Seberapa efektifnya, kita harus melihat dari kebijakan masing-masing negara. Contohnya seperti Uni Eropa yang punya mekanismenya sendiri," sambungnya.
"Saat ini juga ada beberapa aturan perdagangan, seperti di WTO. Mekanisme di Eropa mengenai labeling yang akhirnya menentukan konsumennya sendiri untuk membeli produk dari kawasan illegal, yang harus kita patuhi," pungkasnya.
(esn)
