Reformasi Pemerintahan Besar-besaran, PM Irak Siap Mundur
A
A
A
BAGHDAD - Perdana Menteri Iran Haider al-Abadi nampaknya serius dalam upaya melakukan reformasi besar-besaran di tubuh pemerintah Irak saat ini. Bahkan, dirinya mengaku siap mundur jika diminta, sebagai bentuk komitmennya atas langkah reformasi tersebut.
Dalam sebuah pernyataan, dirinya mengaku berusaha keras untuk menghapus isu sektarian di dalam pemerintahannya dengan melakukan reformasi besar-besaran. Dalam proses reformasi itu, jika memang diperlukan dan diminta, maka dirinya siap untuk mundur.
"Saya siap untuk meninggalkan posisi saya, dan saya tidak bergantung pada itu. Tapi, pada saat yang sama saya tidak akan menghindari tanggung jawab saya, oleh karena itu jika mereka menginginkan perubahan, maka saya siap untuk itu," kata Abadi, seperti dilansir Al Jazeera pada Rabu (17/2).
Pengumuman ini datang seminggu setelah Abadi mengatakan ia ingin menunjuk teknokrat dan akademisi terkemuka untuk mengisi sejumlah posisi Menteri di kabinetnya, yang dibentuk pada tahun 2014 lalu. Perombakan ini dilakukan untuk meminimalisir keberadaan tokoh politik di dalam kabinetnya, sehingga perlahan-lahan bisa mengikis ketimpangan sektarian di Irak.
Beberapa waktu lalu dirinya juga sempat menghapus beberapa jabatan di kabinetnya dengan alasan efesiensi anggaran. Kala itu, Abadi merampingkan posisi wakil Presiden dan Perdana Menteri, yang sebelumnya berjumlah tiga orang, menjadi hanya satu orang.Selain karena efisensi anggaran, perombakan ini juga dilakukan untuk meminimalisir korupsi di jajaran pemerintahannya.
Dalam sebuah pernyataan, dirinya mengaku berusaha keras untuk menghapus isu sektarian di dalam pemerintahannya dengan melakukan reformasi besar-besaran. Dalam proses reformasi itu, jika memang diperlukan dan diminta, maka dirinya siap untuk mundur.
"Saya siap untuk meninggalkan posisi saya, dan saya tidak bergantung pada itu. Tapi, pada saat yang sama saya tidak akan menghindari tanggung jawab saya, oleh karena itu jika mereka menginginkan perubahan, maka saya siap untuk itu," kata Abadi, seperti dilansir Al Jazeera pada Rabu (17/2).
Pengumuman ini datang seminggu setelah Abadi mengatakan ia ingin menunjuk teknokrat dan akademisi terkemuka untuk mengisi sejumlah posisi Menteri di kabinetnya, yang dibentuk pada tahun 2014 lalu. Perombakan ini dilakukan untuk meminimalisir keberadaan tokoh politik di dalam kabinetnya, sehingga perlahan-lahan bisa mengikis ketimpangan sektarian di Irak.
Beberapa waktu lalu dirinya juga sempat menghapus beberapa jabatan di kabinetnya dengan alasan efesiensi anggaran. Kala itu, Abadi merampingkan posisi wakil Presiden dan Perdana Menteri, yang sebelumnya berjumlah tiga orang, menjadi hanya satu orang.Selain karena efisensi anggaran, perombakan ini juga dilakukan untuk meminimalisir korupsi di jajaran pemerintahannya.
(esn)