Cegah Perang Etnis, DK PBB Sambangi Burundi
Kamis, 21 Januari 2016 - 17:02 WIB
Cegah Perang Etnis, DK PBB Sambangi Burundi
A
A
A
NEW YORK - Dewan Keamanan (DK) PBB bertolak ke Burundi untuk memadamkan kekerasan politik di negara kecil Afrika itu. Hal ini dilakukan di tengah kekhawatiran kemungkinan terjadinya kembali perang etnis di negara itu.
Beberapa anggota DK PBB berharap bisa membujuk Presiden Burundi, Pierre Nkurunziza, untuk menerima kehadiran pasukan penjaga perdamaian Uni Afrika (UA) yang berjumlah 5.000 personel.
"Perlu ada semacam pasukan internasional dengan mandat dari warga sipil untuk hadir di tanah Burundi," kata Dubes Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Samantha Power, yang memimpin delegasi PBB bersama utusan dari Prancis dan Angola seperti dikutip dari Reuters, Kamis (21/1/2016).
Sementara Dubes Angola untuk PBB, Ismael Gaspar Martins mengatakan, adalah tanggung jawab negara untuk melindungi warga negara. Ia sendiri belum bisa memastikan kehadiran pasukan Uni Afrika di Burundi. Namun ia menyatakan, keberadaan pasukan UA dibutuhkan untuk memberikan pengamatan yang obyektif terhadap situasi di Burundi.
Sedangkan Dubes Prancis untuk PBB, Francois Delattre mengatakan, prioritas utama adalah memutus siklus kekerasan dan mencegah kekerasan etnis.
Kekerasan meletus di Burundi setelah Nkurunziza mengumumkan pencalonan dirinya sebagai Presiden untuk masa jabatan ketiga kalinya. PBB memperkirakan korban tewas mencapai 439 orang dan bisa jadi lebih banyak lagi. Sedangkan lebih dari 240 ribu orang telah melarikan diri ke luar negeri.
Beberapa anggota DK PBB berharap bisa membujuk Presiden Burundi, Pierre Nkurunziza, untuk menerima kehadiran pasukan penjaga perdamaian Uni Afrika (UA) yang berjumlah 5.000 personel.
"Perlu ada semacam pasukan internasional dengan mandat dari warga sipil untuk hadir di tanah Burundi," kata Dubes Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Samantha Power, yang memimpin delegasi PBB bersama utusan dari Prancis dan Angola seperti dikutip dari Reuters, Kamis (21/1/2016).
Sementara Dubes Angola untuk PBB, Ismael Gaspar Martins mengatakan, adalah tanggung jawab negara untuk melindungi warga negara. Ia sendiri belum bisa memastikan kehadiran pasukan Uni Afrika di Burundi. Namun ia menyatakan, keberadaan pasukan UA dibutuhkan untuk memberikan pengamatan yang obyektif terhadap situasi di Burundi.
Sedangkan Dubes Prancis untuk PBB, Francois Delattre mengatakan, prioritas utama adalah memutus siklus kekerasan dan mencegah kekerasan etnis.
Kekerasan meletus di Burundi setelah Nkurunziza mengumumkan pencalonan dirinya sebagai Presiden untuk masa jabatan ketiga kalinya. PBB memperkirakan korban tewas mencapai 439 orang dan bisa jadi lebih banyak lagi. Sedangkan lebih dari 240 ribu orang telah melarikan diri ke luar negeri.
(ian)
