Parlemen Dukung Pemerintah Burundi Tolak Pasukan Perdamaian UA

BUJUMBURA - Parlemen Burundi mengkritik usulan pengiriman pasukan penjaga perdamaian Uni Afrika (UA) ke negara tersebut. Mereka mendukung langkah pemerintah Burundi yang menolak keberadaan pasukan penjaga perdamaian di negara tersebut. Mereka juga mendesak pemerintah untuk tidak menggadaikan kedaulatan Burundi kepada UA.

"Burundi adalah negara damai. Permasalahan hanya ada di sejumlah wilayah di ibukota Bujumbura," kata Ketua dari Majelis Nasional Burundi dan partai berkuasa di negara itu CNDD-FDD sembari menambahkan bahwa pasukan perdamaian tidak diperlukan, seperti dikutip dari News24, Selasa (22/12/2015).

Sedangkan anggota parlemen Burundi yang lain mengeluhkan gangguan dari Barat dan liputan media yang bias terhadap krisis di Burundi. Meski begitu, ia menolak pembicaraan mengenai genosida dan menyatakan bahwa hal itu adalah rumor yang tidak mendasar.

Sebelumnya, 54 negara anggota UA sepakat untuk mengirimkan 5.000 pasukan perdamaian ke Burundi untuk menghentikan kekerasan yang telah memicu kekhawatiran Burundi akan kembali jatuh dalam perang saudara. UA memberikan waktu 4 hari bagi Burundi untuk menyetujui tawaran itu, tetapi memperingatkan akan tetap mengirimkan pasukan ke negara itu.

Aksi kekerasan pecah di Burundi setelah Presiden Pierre Nkurunziza mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilihan presiden di negara itu untuk jabatan yang ketiga kalinya. Aksi protes dengan turun ke jalan pun berlangsung di negara itu yang belakang berubah menjadi bentrokan bersenjata.