Bicara Soal Transparansi, Najib Razak Tuai Kecaman

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak menyatakan perlu adanya transparansi dalam pendanaan politik. Hal ini diungkapkan Razak dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Jumat kemarin.

Dalam pernyataannya, Najib menyayangkan tidak adanya peraturan yang memadai di Malaysia terkait sumbangan politik dan belanja pemilu. Karenanya, ia mengatakan, pemerintah akan membentuk pantia untuk memformulasikan peraturan terkait pendanaan politik yang berintegrasi.

"Sangat penting untuk membuat peraturan yang mengatur tentang dana politik guna menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam kepentingan politik praktis yang sehat," ujar Najib seperti dilansir Yahoo dari AFP, Sabtu (15/8/2015).

Namun dalam pernyataannya, Najib tidak menyinggung mengenai skandal suap yang tengah menjeratnya. Sontak saja pernyataan Razak ini menuai kecaman dari kelompok oposisi yang menilainya berusaha melarikan diri terhadap temuan dana hampir USD700 juta yang disetorkan ke rekening pribadinya.

"Sampai dia memberikan penjelasan terkait dana tersebut, ia tidak memiliki kewibawaan secara moral untuk mengajukan proposal regulasi apapun," ujar tokoh oposisi senior Malaysia, Lim Kit Siang.

Publik pun ikut berkicau menanggapi pernyataan Najib, terutama di dunia maya. "Ini adalah pertunjukan sulap untuk mengalihkan perhatian publik," bunyi salah satu komentar dari sekian banyak komentar yang diposting di halaman facebook pribadi Najib.

"Membuat komite apapun, jika Anda rusak, Anda korup, maka Anda harus menjawab pada hari penghakiman," akun lain ikut berkomentar.

Posisi Najib Razak saat ini tengah menjadi soroton setelah ia diketahui menerima dana hampir USD700 juta yang disetorkan ke rekening pribadinya.

Awalnya, orang nomor satu di Malaysia itu menolak semua tuduhan yang ditujukan kepadanya. Menurutnya, tuduhan itu sangat berbahaya dan bagian dari konspirasi politik. Namun ia tidak dapat membuktikan jika tuduhan yang dialamatkan kepadanya hanyalah sebuah kebohongan belaka.

Skandal keuangan ini adalah yang terbesar selama enam tahun dia berkuasa. Diduga, dana haram itu terkait dengan penawaran yang melibatkan perusahaan investasi milik perusahaan 1Malaysia Development Berhar (1MDB) yang diluncurkannya pada tahun 2009 lalu. Namun Najib menolak jika uang itu dikatakan berasal dari 1MDB.