Jika Filipina Payah, Militer Indonesia Bisa Datang Ganyang Abu Sayyaf
Jika Filipina Payah, Militer Indonesia Bisa Datang Ganyang Abu Sayyaf
A
A
A
MANILA - Pemerintah Filipina yang kuat diperlukan untuk memecahkan krisis penyanderaan kelompok Abu Sayyaf di Mindanao untuk menghindari intervensi militer asing, termasuk militer Indonesia.
Jika Pemerintah Filipina payah di Mindanao, militer Indonesia atau negara lainnya bisa datang mengganyang Abu Sayyaf demi menyelamatkan warganya. Demikian kritik Ketua Palang Merah Filipina yang juga calon senator di negara itu, Richard Gordon.
Calon senator Filipina ini dalam wawancaranya dengan Inquirer, tidak setuju dengan cara pembebasan 10 sandera asal Indonesia, yang menurutnya ada laporan bahwa 10 WNI itu dibebaskan setelah perusahaan kapal bertemu membahas tebusan pada Abu Sayyaf.
Pihak perusahaan kapal Patria Maritime Line sudah membantah membayar tebusan 50 juta peso atau sekitar Rp14 miliar pada Abu Sayyaf. Pemerintah Indonesia juga sudah membantahnya.
”Kita harus preventif dan memberikan pemerintahan yang kuat di Sulu dan daerah lain di mana Abu Sayyaf memerintah,” kata Gordon.
Pengacara kemanusiaan berusia 70 tahun ini mengatakan bahwa jika pemerintah selanjutnya gagal untuk memberikan pemerintahan yang kuat di wilayah tersebut, pasukan militer asing mungkin melakukan misi penyelamatan sandera di negara ini.
”Itu bisa terjadi kepada kita bahwa Indonesia, Malaysia, atau Kanada akan datang ke sini dan melakukan hal-hal pada (warga) mereka sendiri,” katanya.
”Pasukan Israel melakukan itu ketika mereka melakukan misi penyelamatan di Uganda (tahun 1976) dan mereka (Uganda) menjadi bahan tertawaan,” lanjut dia, yang dilansir Kamis (5/5/2016). Dia mengatakan, dalam kasus itu tidak berarti bahwa tidak ada pemerintahan di negara tersebut pada saat itu.
”Dan ketika ada tidak adanya pemerintah, kekosongan yang harus diisi tidak dengan menembak saudara-saudara Muslim kami, tapi dengan menyediakan pemerintahan dan kepemimpinan yang adil, yang akan mengangkat kehidupan masyarakat. Ini adalah apa yang kita butuhkan di daerah-daerah,” ujar Gordon.
Konstitusi di Filipina sendiri melarang militer asing masuk ke wilayah Filipina dalam kasus apa pun. Hal itulah yang membuat Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak bisa leluasa bertindak untuk membebaskan para sandera Indonesi. Saat ini, masih ada empat WNI yang disandera kelompok bersenjata di Filipina selatan yang diduga Abu Sayyaf.
Komentar calon senator Filipina itu muncul setelah Abu Sayyaf merilis video pemenggalan warga Kanada, John Ridsdel. Kelompok itu juga mengeluarkan ultimatum untuk pemenggalan tiga sandera asal Kanada, Norwegia dan Filipina.
Jika Pemerintah Filipina payah di Mindanao, militer Indonesia atau negara lainnya bisa datang mengganyang Abu Sayyaf demi menyelamatkan warganya. Demikian kritik Ketua Palang Merah Filipina yang juga calon senator di negara itu, Richard Gordon.
Calon senator Filipina ini dalam wawancaranya dengan Inquirer, tidak setuju dengan cara pembebasan 10 sandera asal Indonesia, yang menurutnya ada laporan bahwa 10 WNI itu dibebaskan setelah perusahaan kapal bertemu membahas tebusan pada Abu Sayyaf.
Pihak perusahaan kapal Patria Maritime Line sudah membantah membayar tebusan 50 juta peso atau sekitar Rp14 miliar pada Abu Sayyaf. Pemerintah Indonesia juga sudah membantahnya.
”Kita harus preventif dan memberikan pemerintahan yang kuat di Sulu dan daerah lain di mana Abu Sayyaf memerintah,” kata Gordon.
Pengacara kemanusiaan berusia 70 tahun ini mengatakan bahwa jika pemerintah selanjutnya gagal untuk memberikan pemerintahan yang kuat di wilayah tersebut, pasukan militer asing mungkin melakukan misi penyelamatan sandera di negara ini.
”Itu bisa terjadi kepada kita bahwa Indonesia, Malaysia, atau Kanada akan datang ke sini dan melakukan hal-hal pada (warga) mereka sendiri,” katanya.
”Pasukan Israel melakukan itu ketika mereka melakukan misi penyelamatan di Uganda (tahun 1976) dan mereka (Uganda) menjadi bahan tertawaan,” lanjut dia, yang dilansir Kamis (5/5/2016). Dia mengatakan, dalam kasus itu tidak berarti bahwa tidak ada pemerintahan di negara tersebut pada saat itu.
”Dan ketika ada tidak adanya pemerintah, kekosongan yang harus diisi tidak dengan menembak saudara-saudara Muslim kami, tapi dengan menyediakan pemerintahan dan kepemimpinan yang adil, yang akan mengangkat kehidupan masyarakat. Ini adalah apa yang kita butuhkan di daerah-daerah,” ujar Gordon.
Konstitusi di Filipina sendiri melarang militer asing masuk ke wilayah Filipina dalam kasus apa pun. Hal itulah yang membuat Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak bisa leluasa bertindak untuk membebaskan para sandera Indonesi. Saat ini, masih ada empat WNI yang disandera kelompok bersenjata di Filipina selatan yang diduga Abu Sayyaf.
Komentar calon senator Filipina itu muncul setelah Abu Sayyaf merilis video pemenggalan warga Kanada, John Ridsdel. Kelompok itu juga mengeluarkan ultimatum untuk pemenggalan tiga sandera asal Kanada, Norwegia dan Filipina.
(mas)
Explore More