Media Pemerintah Iran Tepis Pembubaran Polisi Moral

TEHERAN - Media yang dikelola pemerintah Iran , Al-Alam, membantah laporan yang mengeklaim bahwa polisi moral negara itu telah dibubarkan.

Sebelumnya pada hari Minggu, beberapa media melaporkan bahwa Republik Islam telah menghapuskan polisi moralitasnya yang bertugas menegakkan aturan berpakaian yang diberlakukan ketat di negara tersebut.

Laporan tersebut mengutip komentar yang dibuat oleh Jaksa Agung Iran Mohammad Jafar Montazeri pada sebuah konferensi agama pada hari Sabtu.



Menurut kantor berita ISNA, Montazeri ditanyai oleh salah satu peserta konferensi “mengapa polisi moralitas ditutup,” yang ditanggapi oleh Montazeri: “Polisi moralitas tidak ada hubungannya dengan peradilan dan ditutup oleh orang yang mendirikannya.”

“Meski tentu saja, kejaksaan akan terus memantau perilaku sosial masyarakat,” imbuh dia.

Al-Alam, dalam laporannya, menembahkan: “Tidak ada pejabat di Republik Islam Iran yang mengonfirmasi penutupan polisi moralitas.”

Kesimpulan utama dari komentar Montazeri, kata Al-Alam, adalah bahwa polisi moralitas tidak ada hubungannya dengan peradilan.

“Beberapa media asing telah mencoba mengkarakterisasi pernyataan jaksa agung sebagai penarikan Republik Islam dari (hukum) jilbabnya dan dipengaruhi oleh kerusuhan baru-baru ini,” imbuh laporan tersebut.

Protes—dilabeli oleh pihak berwenang sebagai "kerusuhan"—telah melanda Iran sejak 16 September ketika wanita Kurdi-Iran berusia 22 tahun; Mahsa Amini; meninggal tiga hari setelah ditangkap polisi moral di Teheran.