Teken 2 Dekrit, Putin Akui Kemerdekaan Zaporozhye dan Kherson

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dua dekrit yang mengakui bekas wilayah Ukraina, Kherson dan Zaporozhye, sebagai negara berdaulat yang merdeka.

Dekrit yang ditandatangani pada Kamis (29/9/2022) itu mulai berlaku segera.

“Mengakui kedaulatan dan kemerdekaan negara wilayah Kherson dan Zaporozhye berlaku sejak hari penandatanganan,” ungkap dua dekrit tertanggal dan ditandatangani 29 September 2022.



Dalam dokumen tersebut, Putin mengacu pada prinsip dan norma yang diakui secara universal dari hukum internasional, prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri rakyat, diabadikan dalam Piagam PBB.

Langkah itu dilakukan pada malam menjelang upacara resmi di mana presiden Rusia diharapkan menandatangani perjanjian tentang penggabungan wilayah Kherson dan Zaporozhye, serta dua republik Donbass, ke dalam Rusia.

Referendum untuk bergabung dengan Rusia diadakan di Zaporozhye dan Kherson, serta di Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Lugansk (LPR), antara 23 dan 27 September.



Di wilayah Kherson, 87,05% memilih menyatakan kemerdekaan dan bergabung dengan Federasi Rusia.

Wilayah Zaporozhye juga mendukung gagasan untuk berpisah dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia, dengan 93,23% pemilih mendukungnya.

Di DPR, 99,23% yang memberikan suara setuju, sedangkan LPR menunjukkan angka yang sedikit lebih rendah yaitu 98,42%.

Setelah Putin menandatangani perjanjian tentang aksesi wilayah baru ke Rusia, dokumen tersebut akan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi Rusia.

Setelah itu, Duma Negara atau majelis rendah parlemen Rusia harus meratifikasi perjanjian, yang kemudian akan dikirim ke Dewan Federal, majelis tinggi, untuk prosedur yang sama.

Republik Donbass serta Kherson dan Zaporozhye dapat menjadi bagian dari Rusia tidak lama setelah anggota parlemen mengeluarkan undang-undang baru tentang pendirian negara mereka, dan undang-undang yang sesuai ditandatangani Putin.

Pada Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbass sebagai negara merdeka, menuduh Kiev gagal menerapkan perjanjian Minsk, yang seharusnya memberi wilayah Donetsk dan Luhansk status khusus di Ukraina.

Dimediasi oleh Jerman dan Prancis, protokol tersebut pertama kali ditandatangani pada tahun 2014.

Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, dengan alasan perlunya melindungi Donbass. Moskow juga menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.

Selama konflik, pasukan Rusia merebut wilayah Kherson dan Zaporozhye. Sejak itu, pemerintah setempat berulang kali mempertimbangkan ide untuk bergabung dengan Rusia, sebelum akhirnya menggelar referendum pada September.