G7 Tolak Referendum 4 Wilayah Ukraina Gabung Rusia

WASHINGTON - Kelompok negara ekonomi maju, G7, mengutuk referendum di Donetsk, Lugansk, Kherson, dan Zaporozhye untuk bergabung dengan Rusia, menyebutnya tidak sah dan tidak demokratis. G7 bersumpah untuk tidak pernah menerima hasil referendum dan terus mendukung pemerintah Ukraina dengan senjata, uang, dan yang lainnya.

Demikian pernyataan yang dirilis oleh Gedung Putih.

"AS, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang mengecam referendum palsu yang coba digunakan Rusia untuk membuat dalih palsu guna mengubah status wilayah kedaulatan Ukraina, yang tidak memiliki efek hukum atau legitimasi, dan sama sekali tidak menghormati norma-norma demokrasi," menurut pernyataan itu seperti disitir dari Russia Today, Sabtu (24/9/2022).

Dua republik Donbass – yang diakui sebagai negara merdeka oleh Moskow pada Februari lalu – dan dua wilayah selatan Ukraina yang sebagian besar berada di bawah kendali pasukan Rusia mengadakan pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia. Pemungutan suara dimulai pada hari Jumat dan diperkirakan akan berakhir minggu depan.



Bersikeras bahwa mereka tidak akan pernah mengakui referendum ini atau aneksasi Rusia berikutnya, G7 mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak mewakili ekspresi yang sah dari kehendak rakyat Ukraina.

Sebaliknya, G7 mengatakan akan terus memberikan dukungan keuangan, kemanusiaan, militer, diplomatik dan hukum kepada pemerintah di Kiev dan meluncurkan upaya rekonstruksi pada sebuah konferensi di Jerman bulan depan.

“Kami akan berdiri teguh dengan Ukraina selama yang dibutuhkan,” pernyataan itu menyimpulkan.

Setelah kudeta yang didukung AS pada Februari 2014 di Kiev, beberapa daerah menolak untuk mengakui legitimasi pemerintah Ukraina. Crimea memilih untuk bergabung kembali dengan Rusia pada bulan Maret tahun itu juga. Ukraina dan G7 telah menolak untuk mengakui ini juga, menyebutnya sebagai aneksasi tidak sah.



Tak lama kemudian, Donetsk dan Lugansk mendeklarasikan kemerdekaan, dan menjadi sasaran militer Ukraina dalam apa yang disebut Kiev sebagai operasi anti-teroris.

Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, mengutip kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberikan status khusus kepada Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina. Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada tahun 2014.

Mantan presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”

Setelah mengakui kedua republik Donbass sebagai negara merdeka, Moskow menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.