Batalkan Kesepakatan 12 Kapal Selam, Australia Bayar Prancis Rp8,6 Triliun

CANBERRA - Australia telah setuju untuk membayar USD589 juta (lebih dari Rp8,6 triliun) sebagai kompensasi kepada pembuat kapal Prancis , Naval Group, setelah membatalkan kesepakatan pembuatan 12 kapal selam tahun lalu.

Tahun lalu, Canberra membentuk aliansi AUKUS dengan Washington dan London. Sebagai bagian dari pakta aliansi itu, Amerika Serikat (AS) dan Inggris sepakat membantu Australia membangun kapal selam bertenaga nuklir.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan tawaran kompensasi itu pada Sabtu (11/6/2022) pagi, mengatakan kepada wartawan bahwa pengaturan itu akan menghemat uang pajak sambil menggunakan kesempatan untuk mengecam mantan Perdana Menteri Scott Morrison karena memimpin pemerintahan yang paling boros dalam sejarah Australia.

"Ini adalah penghematan dari [AU]D5,5 miliar yang menurut perkiraan Senat akan dihasilkan dari program itu," kata PM baru Australia, merujuk pada kesepakatan naas dengan perusahaan Prancis.



"Inisiatif ini masih mewakili pemborosan luar biasa dari pemerintah yang selalu besar dalam pengumuman tetapi tidak baik dalam pengiriman.”

Albanese melanjutkan dengan mengatakan bahwa kesepakatan itu akan menjadi penyelesaian yang adil dan merata menyusul keributan yang signifikan dengan Paris atas subkontrak USDD66 miliar (AUD90 miliar) yang dibatalkan, mencatat bahwa tawaran itu diterima setelah berdiskusi dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Meskipun Naval Group, pembuat kapal dengan saham mayoritas milik negara, akan membangun 12 kapal selam untuk armada Australia, perjanjian AUKUS tiga arah dengan AS dan Inggris membuat Canberra tiba-tiba berubah arah, yakni ingin memperoleh kapal selam dari Washington.

Prancis saat itu menanggapi dengan tajam, memanggil pulang duta besarnya untuk Australia, sementara Macron menyatakan Morrison berbohong tentang kontrak itu.

PM baru Australia berterima kasih kepada Macron atas kesediaannya untuk membangun kembali hubungan, dan menyuarakan harapan untuk pertemuan langsung dengan pemimpin Prancis tersebut.

“Saya melihat pertemuan pribadi antara saya dan Presiden Macron di Prancis sebagai sangat penting untuk mengatur ulang hubungan itu, yang merupakan salah satu yang penting untuk kepentingan nasional Australia,” katanya, seperti dikutip ABC.net.au.

"Saya menantikan untuk menerima undangan Presiden Macron untuk saya untuk mengunjungi Paris pada kesempatan paling awal.”