AS Cs Disebut Munafik, Beri Sanksi untuk Rusia Tetapi Israel Tidak

KIEV - Amerika Serikat (AS) dan sekutunya disebut telah menerapkan standar ganda karena mendukung sanksi dan investigasi kejahatan perang internasional terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina namun memblokir hal serupa atas tindakan militer Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Namun kelompok-kelompok pro-Israel di AS menolak tuduhan itu dengan menuduh para kritikus telah membuat persamaan yang salah dengan mengeksploitasi penderitaan Ukraina.

Bulan lalu, Amnesty International menyerukan PBB untuk menjatuhkan sanksi yang ditargetkan terhadap Israel setelah bergabung dengan kelompok hak asasi manusia lainnya dalam menuduhnya melanggar hukum internasional dengan mempraktikkan apartheid dan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam "dominasi" Palestina.



Pejabat Palestina dan pelapor khusus PBB di wilayah pendudukan juga telah mendesak sanksi atas perampasan tanah Israel di Tepi Barat, blokade Gaza dan pembunuhan besar-besaran terhadap warga sipil Palestina.

Sementara mendesak untuk tindakan terhadap Rusia, bagaimanapun, AS dan sekutunya telah menolak tindakan serupa terhadap Israel.

Pada hari Selasa pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan kepada dewan hak asasi manusia PBB bahwa mereka harus mengirim "pesan tegas" kepada Vladimir Putin untuk menghentikan invasi yang telah menghancurkan sekolah, rumah sakit dan bangunan tempat tinggal, serta menewaskan ratusan warga sipil.

“Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang dibuat untuk dihentikan oleh dewan ini. Jika kita tidak bisa bersatu sekarang, kapan kita akan bersatu?” katanya saat itu.

Dalam pidato yang sama, Blinken menyebut penyelidikan dewan hak asasi manusia PBB yang sedang berlangsung atas tindakan Israel di wilayah pendudukan adalah "noda pada kredibilitas dewan" dan menyerukan agar mereka dihentikan. Penyelidikan telah menemukan Israel bertanggung jawab atas “pelanggaran hak untuk hidup” yang terus-menerus dan kejahatan lainnya.



Sarah Leah Whitson, mantan direktur divisi Timur Tengah Human Rights Watch, mengatakan ada persamaan yang jelas antara pelanggaran hukum internasional Rusia dan Israel, termasuk melakukan kejahatan perang.

“Kami melihat bahwa bukan hanya pemerintah AS tetapi perusahaan-perusahaan AS sangat antusias untuk menjatuhkan sanksi dan memboikot apa pun yang memiliki hubungan dengan pemerintah Rusia,” katanya.

“Bandingkan dengan kebalikannya ketika memberikan sanksi kepada Israel karena pelanggarannya terhadap hukum internasional ke titik di mana negara-negara Amerika mengeluarkan undang-undang untuk menghukum orang Amerika kecuali mereka berjanji untuk tidak pernah memboikot Israel. Sangat jelas bahwa alasan untuk menolak sanksi terhadap Israel, atau bahkan kepatuhan terhadap hukum internasional, adalah murni politik,” tuturnya seperti dikutip dari The Guardian, Selasa (8/3/2022).

Lara Friedman, presiden Foundation for Middle East Peace, membandingkan dukungan Amerika untuk sanksi terhadap Rusia dengan upaya Kongres untuk melarang boikot terhadap Israel atau permukimannya di wilayah Palestina di AS.

James Zogby, presiden Institut Arab Amerika di Washington, membandingkan penggambaran orang Ukraina yang melemparkan bom molotov sebagai aksi heroik mempertahankan wilayah mereka dengan orang Palestina yang dicirikan sebagai teroris atau militan karena melawan pendudukan dan perampasan tanah oleh Israel.



AS tidak sendirian dalam menghadapi tuduhan munafik. Inggris dan Kanada juga memimpin seruan agar pengadilan pidana internasional menyelidiki kejahatan perang Rusia di Ukraina. Tahun lalu, kedua negara mengatakan ICC harus menghentikan penyelidikan terhadap Israel sebagian dengan alasan bahwa Palestina bukan negara berdaulat, meskipun diakui sebagai negara oleh PBB.

Di Inggris, anggota parlemen Partai Buruh Julie Elliott mengatakan kepada parlemen bahwa ada standar ganda dalam hal membela Palestina.

“Orang-orang Palestina meminta kami untuk berbicara dan bertindak dalam istilah yang sama. Kami memberikan sanksi kepada Rusia atas Crimea, dan kami sekarang kemungkinan akan menjatuhkan lebih banyak sanksi, yang dengan sepenuh hati saya setujui, namun orang-orang Palestina bertanya mengapa kami tidak melakukan apa pun untuk mengakhiri pendudukan Israel,” katanya.

Para kritikus juga menuduh badan sepak bola internasional memiliki kebijakan yang kontradiktif.

UEFA mendenda tim Liga Utama Skotlandia Glasgow Celtic setelah para penggemarnya mengibarkan bendera Palestina di pertandingan internasional, dengan mengatakan bahwa itu adalah simbol politik. Namun bendera Ukraina telah dikibarkan secara luas pada sejumlah pertandingan di Eropa baru-baru ini dengan persetujuan otoritas sepakbola setempat.



Namun pendukung Israel menolak tuduhan itu dengan menyangkal ada persamaan antara apa yang terjadi di Ukraina dengan Palestina.

Jonathan Greenblatt, kepala eksekutif Liga Anti-Fitnah, sebuah kelompok pro-Israel terkemuka yang berbasis di New York, mengatakan konflik Israel-Palestina adalah perselisihan wilayah oleh dua orang yang keduanya memiliki klaim dan koneksi bersejarah.

“Membandingkan kerumitan ini dengan penggunaan kekuatan brutal Rusia terhadap negara Ukraina yang berdaulat & damai adalah dengan sengaja menggambarkan konflik Israel-Palestina, dan sangat tidak peka terhadap krisis keamanan dan kemanusiaan yang dihadapi Ukraina hari ini,” cuitnya.

Media Israel, The Jerusalem Post, juga menolak apa yang disebutnya sebagai “upaya tidak jujur untuk menghubungkan Ukraina dengan Palestina”.

“Sayangnya, beberapa orang hanya akan melihat bahwa Rusia adalah pihak yang jauh lebih kuat dalam perang ini, bahwa Israel adalah pihak yang jauh lebih kuat ketika memerangi Hamas di Gaza, dan secara refleks hanya bersimpati dengan pihak yang tidak diunggulkan, pihak yang lebih lemah,” tulis The Jerusalem Post.



“Kelemahan, bagaimanapun, tidak secara otomatis memberikan kebajikan. Dalam konflik Ukraina-Rusia, kebetulan Ukraina adalah pihak yang dirugikan dan pihak yang lebih lemah. Tetapi tidak demikian halnya dengan orang-orang Palestina.”