AS Setuju Jual Jet Tempur F-15 Senilai Rp200 Triliun ke Indonesia

WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Joe Biden menyetujui penjualan senjata senilai hampir USD14 miliar atau sekitar Rp200 triliun kepada pemerintahIndonesia , ketika Amerika Serikat (AS) terus bergerak maju dengan langkah-langkah yang diyakini akan membantu melawan peningkatan perilaku China di Indo-Pasifik .

Departemen Luar Negeri AS mengumumkan penjualan jet tempur canggih senilai USD13,9 miliar (Rp199 triliun) sementara Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengunjungi Australia dalam kunjungan yang juga dimaksudkan untuk menggarisbawahi tekad AS untuk tidak mengizinkan China mengendalikan secara bebas wilayah Pasifik, bahkan ketika perkembangan antara Rusia dan Ukraina menuntut perhatian.

Penjualan senjata ke Indonesia hingga 36 jet tempur F-15 , mesin dan peralatan terkait, termasuk amunisi dan sistem komunikasi, mengikuti perjalanan pertengahan Desember ke Jakarta oleh Blinken, yang pada saat itu memuji hubungan dekat AS-Indonesia meskipun ada masalah hak asasi manusia. yang telah menunda penjualan senjata sebelumnya ke negara tersebut.



“Penjualan yang diusulkan ini akan mendukung tujuan kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional Amerika Serikat dengan meningkatkan keamanan mitra regional penting yang merupakan kekuatan untuk stabilitas politik, dan kemajuan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan.

“Sangat penting bagi kepentingan nasional AS untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan dan mempertahankan kemampuan bela diri yang kuat dan efektif,” katanya seperti dikutip dari AP, Jumat (11/2/2022).

Pernyataan itu tidak menyebutkan China tetapi pemerintah AS berturut-turut telah berusaha untuk meminta Indonesia, negara demokrasi berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, dalam kampanyenya untuk menangkal upaya China guna meningkatkan pengaruhnya di Laut China Selatan dan di tempat lain di Pasifik.



Indonesia menjadi tuan rumah markas besar Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang beberapa anggotanya sedang berjuang untuk menangani pergerakan China ke wilayah sengketa di Laut China Selatan, yang merupakan jalur pelayaran internasional utama.

Penjualan militer AS ke Indonesia, bagaimanapun, berada di bawah pengawasan dan tertunda sebelumnya karena masalah hak asasi manusia. Namun masalah-masalah itu tidak disebutkan dalam pernyataan Departemen Luar Negeri.