Mufti Agung Arab Saudi: Homoseks Kejahatan Terkeji, Kaum Gay Aib Dunia dan Akhirat
loading...
Mufti Agung Arab Saudi, Abdulaziz al-Sheikh, menyebut homoseks sebagai kejahatan paling keji dan aib di dunia dan akhirat. Foto/Arab News
A
A
A
RIYADH - Mufti Agung Arab Saudi , Abdulaziz al-Sheikh, menyatakan homoseksualitas adalah salah satu kejahatan paling keji. Dia juga menyebut kaum gay adalah aib di dunia ini dan di akhirat.
Hal itu disampaikannya dalam sebuah pernyataan yang dirilis hari Rabu (22/12/2021), yang menyatakan bahwa kerajaan dengan tegas menolak homoseksualitas, bahkan ketika Riyadh berusaha mengubah citra ultrakonservatifnya di tengah dorongan modernisasi.
Baca juga: Melawan Kodrat, Arab Saudi Tolak Resolusi PBB soal Orientasi Seksual
Komentar Mufti Agung al-Sheikh muncul setelah Duta Besar Arab Saudi untuk PBB Abdallah al-Mouallimi menyatakan keberatan atas rancangan resolusi Majelis Umum PBB tentang demokrasi yang memasukkan istilah "orientasi seksual dan identitas gender".
Arab Saudi secara luas dianggap memiliki salah satu catatan hak LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) terburuk di dunia, sering menghukum orang karena homoseksualitas.
"Homoseksualitas adalah salah satu kejahatan paling keji," bunyi pernyataan Mufti Agung yang dikutip dari Saudi Press Agency (SPA), Kamis (23/12/2021).
"Homoseksual adalah aib dan memalukan di dunia ini dan di akhirat," lanjut dia.
"Hak asasi manusia...adalah yang pertama dan terutama dalam hukum Tuhan dan bukan dalam keinginan sesat yang menabur kerusakan di Bumi."
Komentar Mufti Agung itu muncul ketika penguasa de facto Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, telah berusaha untuk memproyeksikan citra kerajaannya yang moderat dan ramah bisnis ketika ia berusaha untuk meningkatkan investasi untuk mendiversifikasi ekonomi dari minyak.
Pergeseran di negara Teluk yang konservatif termasuk pencabutan larangan mengemudi bagi perempuan, mengizinkan konser campuran gender dan acara lainnya, dan memotong kekuatan polisi agama yang dulu sangat ditakuti.
Arab Saudi juga telah banyak berinvestasi dalam beberapa tahun terakhir di sektor pariwisata, hiburan dan olahraga, bahkan ketika tindakan keras terhadap perbedaan pendapat tetap ada.
Namun terlepas dari upaya negara untuk menampilkan citra reformis, banyak hal—termasuk homoseksualitas dan ateisme—ilegal di Arab Saudi.
Sementara hukuman untuk hubungan sesama jenis tidak digariskan di bawah hukum di Arab Saudi, praktik itu dilarang keras di bawah hukum Syariah, yang menjadi landasan hukum negara tersebut.
Hak LGBT di Arab Saudi menjadi sorotan pada bulan Oktober ketika tim sepak bola Liga Premier Inggris; Newcastle United, dibeli oleh konsorsium yang didukung Saudi.
Banyak yang menentang pembelian itu, mengutip catatan HAM Arab Saudi—seperti pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul dan hak-hak orang-orang LGBT—sebagai alasan untuk memblokir kesepakatan itu.
Hal itu disampaikannya dalam sebuah pernyataan yang dirilis hari Rabu (22/12/2021), yang menyatakan bahwa kerajaan dengan tegas menolak homoseksualitas, bahkan ketika Riyadh berusaha mengubah citra ultrakonservatifnya di tengah dorongan modernisasi.
Baca juga: Melawan Kodrat, Arab Saudi Tolak Resolusi PBB soal Orientasi Seksual
Komentar Mufti Agung al-Sheikh muncul setelah Duta Besar Arab Saudi untuk PBB Abdallah al-Mouallimi menyatakan keberatan atas rancangan resolusi Majelis Umum PBB tentang demokrasi yang memasukkan istilah "orientasi seksual dan identitas gender".
Arab Saudi secara luas dianggap memiliki salah satu catatan hak LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) terburuk di dunia, sering menghukum orang karena homoseksualitas.
"Homoseksualitas adalah salah satu kejahatan paling keji," bunyi pernyataan Mufti Agung yang dikutip dari Saudi Press Agency (SPA), Kamis (23/12/2021).
"Homoseksual adalah aib dan memalukan di dunia ini dan di akhirat," lanjut dia.
"Hak asasi manusia...adalah yang pertama dan terutama dalam hukum Tuhan dan bukan dalam keinginan sesat yang menabur kerusakan di Bumi."
Komentar Mufti Agung itu muncul ketika penguasa de facto Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, telah berusaha untuk memproyeksikan citra kerajaannya yang moderat dan ramah bisnis ketika ia berusaha untuk meningkatkan investasi untuk mendiversifikasi ekonomi dari minyak.
Pergeseran di negara Teluk yang konservatif termasuk pencabutan larangan mengemudi bagi perempuan, mengizinkan konser campuran gender dan acara lainnya, dan memotong kekuatan polisi agama yang dulu sangat ditakuti.
Arab Saudi juga telah banyak berinvestasi dalam beberapa tahun terakhir di sektor pariwisata, hiburan dan olahraga, bahkan ketika tindakan keras terhadap perbedaan pendapat tetap ada.
Namun terlepas dari upaya negara untuk menampilkan citra reformis, banyak hal—termasuk homoseksualitas dan ateisme—ilegal di Arab Saudi.
Sementara hukuman untuk hubungan sesama jenis tidak digariskan di bawah hukum di Arab Saudi, praktik itu dilarang keras di bawah hukum Syariah, yang menjadi landasan hukum negara tersebut.
Hak LGBT di Arab Saudi menjadi sorotan pada bulan Oktober ketika tim sepak bola Liga Premier Inggris; Newcastle United, dibeli oleh konsorsium yang didukung Saudi.
Banyak yang menentang pembelian itu, mengutip catatan HAM Arab Saudi—seperti pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul dan hak-hak orang-orang LGBT—sebagai alasan untuk memblokir kesepakatan itu.
(min)
Lihat Juga :
