Pidato di Universitas Indonesia, Menlu AS Kecam Ulah Agresif China

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken pada Selasa (14/12/2021) mengecam perilaku agresif China di kawasan Indo-Pasifik. Itu disampaikan dalam pidatonya di Universitas Indonesia (UI) di Depok.

Diplomat top Amerika itu memulai tur Asia Tenggara-nya dari Indonesia ketika Washington dan Beijing bersaing berebut pengaruh di Indo-Pasifik, terutama di kawasan Asia Tenggara.



Pengaruh AS di Indo-Pasifik meredup akibat kebijakan Donald Trump saat menjabat sebagai presiden. Pemerintahan Presiden Joe Biden sekarang mencoba menegaskan kembali pengaruh Amerika.

Blinken, dalam pidatonya, mengatakan Amerika siap bekerja sama dengan sekutu dan mitranya untuk mempertahankan tatanan berbasis aturan dan setiap negara harus memiliki hak untuk memilih jalannya sendiri tanpa tekanan.

“Itulah mengapa ada begitu banyak kekhawatiran, [mulai] dari Asia Timur Laut hingga Asia Tenggara dan dari Sungai Mekong hingga Kepulauan Pasifik, tentang tindakan agresif Beijing," kata Blinken.

“Mengeklaim laut lepas sebagai miliknya. Mendistorsi pasar terbuka melalui subsidi kepada perusahaan milik negara. Menolak ekspor atau mencabut kesepakatan untuk negara-negara yang kebijakannya tidak disetujui," lanjut Blinken merinci apa yang dia sebut perilaku agresif China.

“Negara-negara di kawasan ini ingin perilaku ini berubah—kami juga melakukannya,” imbuh dia.

"Washington bertekad untuk memastikan kebebasan navigasi di Laut China Selatan," imbuh Blinken.

Menurutnya, apa yang dia sampaikan itu bukan tentang persaingan antara wilayah AS-sentris atau wilayah China-sentris. Dia menegaskan bahwa Indo-Pasifik adalah wilayahnya sendiri dan Washington ingin menghindari konflik di kawasan tersebut.

Seperti diketahui, China mengeklaim hampir seluruh perairan Laut China Selatan yang kaya sumber daya. Namun, empat negara Asia Tenggara serta Taiwan juga memiliki klaim yang tumpang tindih di kawasan serupa.

Baru-baru ini, wilayah Laut Natuna Utara milik Indonesia juga diusik China dengan klaim bahwa itu masuk wilayah milik Beijing.
Dasar klaim China adalah peta kuno "9 Dash Line" yang dibuat tahun 1940-an dan tidak diakui oleh pengadilan arbitrase internasional. Sedangkan dasar kepemilikan Indonesia adalah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.