Rusia Tolak Sewakan Pulau yang Disengketakan dengan Jepang

MOSKOW - Wakil Perdana Menteri Rusia , Yuri Trutnev mengumumkan, Moskow tidak akan menyewakan kepulauan Kuril di Pasifik meski menarik minat investor domestik dan asing. Kepulauan Kuril sendiri juga diklaim oleh Jepang .

Trutnev, yang juga menjabat sebagai Utusan Presiden untuk Distirk Federal Timur Jauh, mengatakan bahwa pemerintah Rusia telah menyiapkan dan menyerahkan kepada parlemen RUU tentang insentif di wilayah tersebut.

“Kami akan mengembangkan Kepulauan Kuril dan menarik dana Rusia dan asing di sana,” jelas Trutnev.

"Tidak ada pembicaraan tentang penyewaan pulau mana pun. Kepulauan Kuril telah dan akan menjadi wilayah Rusia,” ia bersikeras seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (7/12/2021).



Komentar ini muncul setelah gubernur wilayah Sakhalin di Timur Jauh Rusia, Valery Limarenko, mengatakan kepada harian bisnis Moskow RBK bahwa perusahaan Denmark, Copenhagen Offshore Partners, bersedia mengeluarkan USD2,5 miliar untuk produksi hidrogen di Pulau Shumshu. Perusahaan itu juga tertarik untuk menyewanya karena memiliki angin yang optimal untuk pembangunan generator.

Sekretaris Pers Limarenko, Svetlana Litvinova, kemudian mengatakan bahwa penggunaan "hanya sebagian dari tanah" sedang dipertimbangkan untuk proyek tersebut.

Trutnev juga menyatakan perlunya membuat museum di pulau itu untuk memperingati warisan masa perang.

“Salah satu pertempuran terakhir dan terpenting dari Perang Dunia Kedua di Timur Jauh terjadi di Shumshu,” katanya, seraya menambahkan bahwa ratusan tentara Angkatan Darat Soviet kehilangan nyawa mereka.



Perang Soviet-Jepang berakhir pada September 1945, beberapa bulan setelah Nazi Jerman menyerah. Uni Soviet kemudian mengambil alih Sakhalin Selatan dan Kepulauan Kuril. Tokyo dan Moskow masih belum menyelesaikan klaim atas kepulauan itu, yang sekarang dimiliki Rusia, dan tidak pernah menandatangani perjanjian damai setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua.

Pada bulan Oktober, Perdana Menteri Jepang yang baru terpilih, Fumio Kishida, mengatakan bahwa Jepang tidak akan setuju untuk menandatangani perjanjian damai dengan Rusia jika kedua negara tidak dapat menyelesaikan sengketa teritorial mereka atas Kuril Selatan, kumpulan dari empat pulau – Iturup, Kunashir, Shikotan dan Habomai – yang merupakan bagian dari Jepang sebelum Perang Dunia II.