Palestina: AS Tidak Perlu Izin Israel Buka Konsulat di Yerusalem

YERUSALEM - Amerika Serikat tidak memerlukan izin Israel untuk membuka kembali konsulatnya untuk Palestina di Yerusalem. Hal itu ditegaskan Perdana Menteri (PM) Palestina, mendesak Washington untuk menghormati janji diplomatiknya.

Sebelumnya Pemerintahan Presiden Joe Biden mengatakan akan membuka kembali misi diplomatik yang secara historis bertanggung jawab atas urusan Palestina yang ditutup oleh pendahulunya Donald Trump, yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tidak terbagi.

Misi itu berbasis di Yerusalem barat tetapi termasuk kantor layanan konsuler di Yerusalem timur yang dicaplok Israel, yang diklaim Palestina sebagai Ibu Kota negara masa depan mereka.

"Amerika Serikat tidak memerlukan izin siapa pun," kata PM Palestina Mohammed Shtayyeh di kota Ramallah, Tepi Barat yang diduduki, seperti dikutip dari Al Arabiya, Kamis (11/11/2021).

Komentar itu muncul setelah Perdana Menteri sayap kanan Israel Naftali Bennett mengatakan kepada wartawan bahwa tidak ada ruang untuk konsulat Amerika lainnya di Yerusalem. Ia dengan jelas menyatakan bahwa pemerintahnya akan menolak langkah Washington untuk memulihkan misi diplomatik bagi Palestina.



Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid pada konferensi pers yang sama mengatakan bahwa Israel tidak akan keberatan dengan AS yang membuka misi di Ramallah, pusat Otoritas Palestina.



“Ramallah bukan Yerusalem, dan Ramallah bukan ibu kota Palestina,” kata Shtayyeh.

“Harapan kami apa yang dijanjikan (AS) akan terpenuhi,” imbuhnya.

Bennett adalah hawkish yang menentang kenegaraan Palestina. Selain oposisi ideologisnya terhadap diplomasi Palestina di Yerusalem, pembukaan kembali misi AS juga akan membuat sakit kepala politik bagi perdana menteri Israel.

Jika dia mengizinkan rencana konsulat AS untuk dilanjutkan, itu akan terlihat memperkuat klaim Palestina atas kota suci yang diperebutkan itu – sebuah posisi yang akan mengasingkan sekutu sayap kanannya, mungkin mengganggu koalisi delapan partai yang secara ideologis berbeda.

Shtayyeh juga menyerukan tindakan AS yang lebih keras terhadap perluasan pemukiman di Tepi Barat, sebuah wilayah yang sekarang menjadi rumah bagi sekitar 475.000 orang Yahudi yang tinggal di komunitas yang secara luas dianggap ilegal menurut hukum internasional.



Dia mengatakan bahwa jika AS dapat memasukkan perusahaan Israel NSO Group ke daftar hitam atas produk spyware Pegasus-nya yang dianggap Washington bertentangan dengan kepentingan Amerika pekan lalu, AS juga harus dapat memberi sanksi ekspor dari pemukiman.

Secara terpisah, beberapa hari setelah Bank Dunia mengangkat kekhawatiran tentang defisit anggaran Otoritas Palestina, yang diperkirakan akan mencapai USD1,36 miliar pada tahun 2021, Shtayyeh mengatakan dia telah meminta bantuan dari delegasi kongres AS yang mengunjungi Ramallah pada hari Rabu.

"Amerika Serikat dulu juga mendukung defisit anggaran kami sepanjang tahun. Saya memang meminta anggota kongres hari ini untuk benar-benar membantu kami dengan masalah itu," katanya.