Turki Gagal Peroleh Jet Siluman F-35, Erdogan: AS Akan Kembalikan Rp19,7 Triliun

ANKARA - Presiden Recep Tayyip Erdogan optimistis Amerika Serikat (AS) akan mengembalikan uang USD1,4 miliar (lebih dari Rp19,7 triliun) yang sudah dibayarkan Turki untuk membeli 100 unit jet tempur siluman F-35 . Washington menolak menyerahkan jet tempur itu setelah Ankara nekat membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia.

"Kami akan mendapatkan USD1,4 miliar milik kami ini dengan satu atau lain cara," kata Erdogan kepada wartawan dalam penerbangan pulang dari Nigeria, Kamis (21/10/2021), seperti dikutip Sputniknews.



“Saya yakin kami akan membuat kemajuan. Kami tentu saja akan membicarakan hal ini dengan (Presiden AS) Biden pada pertemuan G-20 di Roma," lanjut Erdogan, mengacu pada acara yang dijadwalkan pada 30-31 Oktober 2021.

Pada Desember 2017, pemerintah Turki dan Rusia menandatangani kesepakatan pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Moskow senilai USD2,5 miliar. Kesepakatan itu telah memicu konflik antara AS dan Turki, yang merupakan sekutu di keanggotaan NATO.

Washington berpendapat bahwa sistem rudal S-400 dapat digunakan oleh Rusia untuk secara diam-diam mendapatkan rincian rahasia pada jet tempur siluman F-35 Lockheed Martin. Amerika juga mengeklaim bahwa senjata pertahanan canggih Moskow itu tidak kompatibel dengan sistem NATO.

“Keputusan Turki untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 Rusia membuat keterlibatannya yang berkelanjutan dengan F-35 menjadi tidak mungkin. F-35 tidak dapat hidup berdampingan dengan platform pengumpulan intelijen Rusia yang akan digunakan untuk mempelajari kemampuan canggihnya,” bunyi pernyataan Gedung Putih pada Juli 2019.

Dengan demikian, Washington mengeluarkan Turki dari proyek jet tempur siluman F-35, yang juga mencakup tujuh mitra yang tersisa: Inggris, Italia, Belanda, Australia, Denmark, Kanada, dan Norwegia.

Untuk membela kesepakatannya dengan Rusia, Turki bersikeras bahwa S-400 tidak akan diintegrasikan ke dalam sistem NATO dan tidak akan menimbulkan ancaman bagi aliansi tersebut.

“Kami masih mengerjakan detail teknis. Sistem S-400 tidak akan diintegrasikan ke dalam sistem keamanan atau sistem pertahanan udara NATO. Ini akan tetap menjadi sistem pertahanan independen dengan sendirinya. Kekhawatiran tentang masalah ini bisa diredakan,” kata juru bicara kepresidenan Ibrahim Kalin pada akhir 2019.