Taliban Siap Jalin Hubungan dengan Semua Negara kecuali Israel
Rabu, 08 September 2021 - 01:00 WIB
loading...
Taliban siap menjalin hubungan dengan semua negara kecuali Israel. Foto/Ilustrasi/Sindonews
A
A
A
KABUL - Taliban siap menjalin hubungan dengan Washington yang melayani kepentingan Afghanistan dan Amerika Serikat (AS), dan akan menyambut kemungkinan keterlibatan negara itu dalam rekonstruksi negara itu. Meski begitu, Taliban tidak akan membangun hubungan dengan sekutu dekat AS, Israel .
Hal itu diungkapkan juru bicara Taliban Suhail Shaheen.
"Ya, tentu saja, dalam babak baru jika Amerika ingin memiliki hubungan dengan kami, yang dapat menjadi kepentingan kedua negara dan kedua bangsa, dan jika mereka ingin berpartisipasi dalam rekonstruksi Afghanistan, mereka dipersilakan," kata Shaheen.
"Taliban tidak akan memiliki hubungan dengan Israel tetapi ingin mempertahankan dialog dengan semua tetangganya," juru bicara itu melanjutkan seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (8/9/2021).
Baca juga: AS Bekerja Sama dengan Taliban Amankan Penerbangan Tambahan dari Kabul
Taliban sendiri telah mengumumkan pemerintahan baru Afghanistan. Mullah Hasan Akhund, rekan pendiri gerakan itu Mullah Omar, ditunjuk sebagai kepala pemerintahan baru Afghanistan dan Sirajuddin Haqqani, yang organisasinya masuk dalam daftar terorisme AS, sebagai Menteri Dalam Negeri.
Sedangkan Mullah Abdul Ghani Baradar, kepala kantor politik gerakan itu dam sebelumnya disebut-sebut akan didapuk memimpin pemerintahan baru Afghanistan, malah ditunjuk sebagai wakil dari Akhund.
Sementara itu, Mullah Mohammad Yaqoob, putra Mullah Omar, diangkat sebagai Menteri Pertahanan.
Taliban mengambil alih ibukota Afghanistan pada 15 Agustus lalu dan penarikan pasukan AS selesai pada akhir bulan lalu.
Pada 30 Agustus, Pentagon mengumumkan selesainya penarikan pasukan AS dari Afghanistan dan akhir dari misi 20 tahunnya. Bandara di Kabul, tempat evakuasi warga asing dan Afghanistan dilakukan, berada di bawah kendali penuh Taliban.
Baca juga: Senator Republik: Amerika Serikat Akan Kembali ke Afghanistan
Setelah pengambilalihan Afghanistan pada bulan Agustus, masyarakat internasional ragu-ragu untuk menjalin hubungan dengan Taliban sebagai kekuatan pemerintahan di negara itu. Sebagian besar negara Barat memang menjaga komunikasi dengan kelompok radikal tersebut, terutama mengenai evakuasi.
Hal itu diungkapkan juru bicara Taliban Suhail Shaheen.
"Ya, tentu saja, dalam babak baru jika Amerika ingin memiliki hubungan dengan kami, yang dapat menjadi kepentingan kedua negara dan kedua bangsa, dan jika mereka ingin berpartisipasi dalam rekonstruksi Afghanistan, mereka dipersilakan," kata Shaheen.
"Taliban tidak akan memiliki hubungan dengan Israel tetapi ingin mempertahankan dialog dengan semua tetangganya," juru bicara itu melanjutkan seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (8/9/2021).
Baca juga: AS Bekerja Sama dengan Taliban Amankan Penerbangan Tambahan dari Kabul
Taliban sendiri telah mengumumkan pemerintahan baru Afghanistan. Mullah Hasan Akhund, rekan pendiri gerakan itu Mullah Omar, ditunjuk sebagai kepala pemerintahan baru Afghanistan dan Sirajuddin Haqqani, yang organisasinya masuk dalam daftar terorisme AS, sebagai Menteri Dalam Negeri.
Sedangkan Mullah Abdul Ghani Baradar, kepala kantor politik gerakan itu dam sebelumnya disebut-sebut akan didapuk memimpin pemerintahan baru Afghanistan, malah ditunjuk sebagai wakil dari Akhund.
Sementara itu, Mullah Mohammad Yaqoob, putra Mullah Omar, diangkat sebagai Menteri Pertahanan.
Taliban mengambil alih ibukota Afghanistan pada 15 Agustus lalu dan penarikan pasukan AS selesai pada akhir bulan lalu.
Pada 30 Agustus, Pentagon mengumumkan selesainya penarikan pasukan AS dari Afghanistan dan akhir dari misi 20 tahunnya. Bandara di Kabul, tempat evakuasi warga asing dan Afghanistan dilakukan, berada di bawah kendali penuh Taliban.
Baca juga: Senator Republik: Amerika Serikat Akan Kembali ke Afghanistan
Setelah pengambilalihan Afghanistan pada bulan Agustus, masyarakat internasional ragu-ragu untuk menjalin hubungan dengan Taliban sebagai kekuatan pemerintahan di negara itu. Sebagian besar negara Barat memang menjaga komunikasi dengan kelompok radikal tersebut, terutama mengenai evakuasi.
(ian)
Lihat Juga :
