Kontak dengan Pasien Covid-19, PM Baru Malaysia Lakukan Karantina Mandiri

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri baru Malaysia , Ismail Sabri Yaakob harus melakukan karantina mandiri setelah dia dinyatakan sebagai kontak dekat dengan pasien Covid-19. Hal ini, membuat Ismail Sabri tidak menghadari pelantikan kabinet barunya.

Ismail Sabri diketahui melakukan kontak dengan Wakil Menteri Pendidikan Malaysia, Mohamad Alamin, yang dinyatakan terinfeksi Covid-19, kemarin.

“Perdana Menteri tidak akan menghadiri penyerahan surat pengangkatan dan upacara pelantikan para menteri federal dan wakil menteri di hadapan Raja Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Syah,” kata kantor Perdana Menteri Malaysia dalam sebuah pernyataan.

Kantor Perdana Menteri Malaysia menuturkan, seperti dilansir Channel News Asia pada Senin (30/8/2021), Ismail Sabri akan berpartisipasi dalam perayaan hari nasional di Putrajaya pada hari Selasa secara virtual.

Terkait dengan kabinet baru Malaysia, kabinet baru Malaysia pimpinan Ismail Sabri berisikan 31 menteri dan 38 wakil menteri.

Anggota dari kabinet Ismail Sabri sebagian besar hampir sama dengan pemerintahan sebelumnya di bawah Muhyiddin Yassin dari Bersatu, yang mengundurkan diri setelah kehilangan dukungan mayoritas menyusul penarikan dukungan dari sejumlah anggota parlemen UMNO.

Ada empat menteri senior pengganti wakil perdana menteri, yaitu Mohamed Azmin Ali dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Hishammuddin Hussein dari United Malays National Organization (UMNO), Senator Mohd Radzi Md Jidin dari Bersatu serta Fadillah Yusof dari Gabungan Parti Sarawak (GPS).

Azmin akan tetap memegang posisi Menteri Industri dan Perdagangan Internasional. Mohd Radzi dan Fadillah juga akan tetap pada posisi lamanya.

Sementara itu, Hishammuddin, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Malaysia, kali ini didapuk sebagai Menteri Pertahanan Negeri Jiran itu.

Dalam pengumuman Kabinetnya, Ismail Sabri menekankan budaya kerja berkinerja tinggi di antara kementerian.

“Setiap kementerian perlu membuat perencanaan jangka pendek dan jangka panjang serta mencapai target. Untuk itu, setiap kementerian perlu membuktikan pencapaian awalnya dalam 100 hari pertama,” ujarnya.