Uganda Batalkan Undang-undang Anti Rok Mini
Selasa, 17 Agustus 2021 - 20:24 WIB
loading...
Mahkamah Konstitusi (MK) Uganda membatalkan undang-undang anti-pornografi kontroversial yang melarang rok mini. Foto/Ilustrasi
A
A
A
KAMPALA - Mahkamah Konstitusi (MK) Uganda telah membatalkan undang-undang anti- pornografi kontroversial yang didalamnya termasuk ketentuan larangan mengenakan rok mini di depan umum. Keputusan MK Uganda itu dipuji oleh para pegiat hak-hak perempuan.
Putusan tersebut mengatakan bahwa undang-undang tahun 2014, yang dijuluki "undang-undang anti-rok mini", tidak konsisten atau bertentangan dengan konstitusi Uganda.
"Bagian dari Undang-Undang Anti-Pornografi dengan ini dinyatakan batal demi hukum," kata Hakim Frederick Egonda-Ntende dalam putusan hari Senin, yang juga menjatuhkan wewenang komite sembilan anggota yang bertugas menegakkan hukum seperti dikutip dari France24, Selasa (17/8/2021).
Undang-undang tersebut mengkriminalisasi setiap aktivitas yang dianggap pornografi, mulai dari mengenakan rok pendek hingga menulis lagu yang bersifat cabul, serta menyebabkan meningkatnya pelecehan publik terhadap perempuan yang mengenakan pakaian yang dianggap terlalu terbuka.
Baca juga: Baku Tembak dengan Tersangka Pornografi, 2 Agen FBI Tewas dan 3 Lainnya Luka
Pada tahun 2014, bintang pop Uganda Jemimah Kansiime ditangkap karena tampil dalam video musik yang menunjukkan dia mengenakan pakaian dalamnya. Saat ini dia disidang, dia menghadapi hukuman hingga 10 tahun penjara, meskipun masa depan kasus ini tidak jelas karena putusan baru tersebut.
Aktivis hak-hak perempuan menyambut baik putusan tersebut, yang diikuti protes jalanan oleh para pegiat yang menyerukan agar undang-undang tersebut dibatalkan.
"Ini adalah perjuangan yang pahit dan kami bersyukur (bahwa) mereka yang percaya pada hak-hak perempuan telah muncul sebagai pemenang," kata Lillian Drabo, salah satu dari sembilan pemohon yang menentang undang-undang tersebut, kepada AFP.
Para pembuat petisi mengatakan undang-undang tersebut mendorong pelecehan dan perlakuan buruk terhadap perempuan di depan umum dan menolak mereka mengontrol tubuh mereka serta akses ke ruang publik.
Baca juga: Polisi Ini Tak Dipecat Meski Rekam Adegan Intimnya dengan Bintang Porno
Penasihat utama pemerintah Imelda Adong mengatakan kepada AFP bahwa mereka mempelajari putusan MK Uganda dan akan menanggapi pada waktunya.
Mantan menteri etika dan integritas Uganda, Simon Lokodo, adalah seorangpendukung undang-undang itusejak lama, mengancam akan menutup sekolah swasta bergengsi pada tahun 2016 karena menyimpan salinan buku anak-anak Inggris yang dianggap terlalu seksual.
Di masa lalu, Lokodo memerintahkan polisi untuk menangkap pria yang berhubungan seks dengan pelacur dan menggambarkan acara kencan televisi lokal yang populer sebagai pelacuran.
Media lokal melaporkan bahwa dia juga bersitegang dengan Proscovia Alengot Oromait, anggota parlemen termuda Uganda, ketika dia berjalan ke parlemen dengan rok pendek.
Baca juga: Pernah Dipakai Syuting Porno, Rumah Keluarga Osama bin Laden Dijual Rp401,9 M
Putusan tersebut mengatakan bahwa undang-undang tahun 2014, yang dijuluki "undang-undang anti-rok mini", tidak konsisten atau bertentangan dengan konstitusi Uganda.
"Bagian dari Undang-Undang Anti-Pornografi dengan ini dinyatakan batal demi hukum," kata Hakim Frederick Egonda-Ntende dalam putusan hari Senin, yang juga menjatuhkan wewenang komite sembilan anggota yang bertugas menegakkan hukum seperti dikutip dari France24, Selasa (17/8/2021).
Undang-undang tersebut mengkriminalisasi setiap aktivitas yang dianggap pornografi, mulai dari mengenakan rok pendek hingga menulis lagu yang bersifat cabul, serta menyebabkan meningkatnya pelecehan publik terhadap perempuan yang mengenakan pakaian yang dianggap terlalu terbuka.
Baca juga: Baku Tembak dengan Tersangka Pornografi, 2 Agen FBI Tewas dan 3 Lainnya Luka
Pada tahun 2014, bintang pop Uganda Jemimah Kansiime ditangkap karena tampil dalam video musik yang menunjukkan dia mengenakan pakaian dalamnya. Saat ini dia disidang, dia menghadapi hukuman hingga 10 tahun penjara, meskipun masa depan kasus ini tidak jelas karena putusan baru tersebut.
Aktivis hak-hak perempuan menyambut baik putusan tersebut, yang diikuti protes jalanan oleh para pegiat yang menyerukan agar undang-undang tersebut dibatalkan.
"Ini adalah perjuangan yang pahit dan kami bersyukur (bahwa) mereka yang percaya pada hak-hak perempuan telah muncul sebagai pemenang," kata Lillian Drabo, salah satu dari sembilan pemohon yang menentang undang-undang tersebut, kepada AFP.
Para pembuat petisi mengatakan undang-undang tersebut mendorong pelecehan dan perlakuan buruk terhadap perempuan di depan umum dan menolak mereka mengontrol tubuh mereka serta akses ke ruang publik.
Baca juga: Polisi Ini Tak Dipecat Meski Rekam Adegan Intimnya dengan Bintang Porno
Penasihat utama pemerintah Imelda Adong mengatakan kepada AFP bahwa mereka mempelajari putusan MK Uganda dan akan menanggapi pada waktunya.
Mantan menteri etika dan integritas Uganda, Simon Lokodo, adalah seorangpendukung undang-undang itusejak lama, mengancam akan menutup sekolah swasta bergengsi pada tahun 2016 karena menyimpan salinan buku anak-anak Inggris yang dianggap terlalu seksual.
Di masa lalu, Lokodo memerintahkan polisi untuk menangkap pria yang berhubungan seks dengan pelacur dan menggambarkan acara kencan televisi lokal yang populer sebagai pelacuran.
Media lokal melaporkan bahwa dia juga bersitegang dengan Proscovia Alengot Oromait, anggota parlemen termuda Uganda, ketika dia berjalan ke parlemen dengan rok pendek.
Baca juga: Pernah Dipakai Syuting Porno, Rumah Keluarga Osama bin Laden Dijual Rp401,9 M
(ian)
Lihat Juga :
