Penentang Kudeta Myanmar Umumkan Pemerintahan Persatuan Nasional
loading...
Demonstran membawa pot dengan bunga saat mereka mengecam kudeta militer di Yangon, Myanmar, 13 April 2021.
A
A
A
YANGON - Para penentang junta Myanmar mengumumkan pembentukan Pemerintahan Persatuan Nasional pada Jumat (16/4).
Mereka termasuk para anggota parlemen yang digulingkan dan para pemimpin protes anti-kudeta serta etnis minoritas.
Kelompok itu mengatakan tujuan mereka adalah menghentikan kekuasaan militer.
Myanmar telah berada dalam kekacauan yang hebat sejak kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemerintah sipil yang dipimpin tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi.
Suu Kyi telah memegang kekuasaan selama lima tahun dan memulai masa jabatan keduanya setelah menang telak dalam pemilu pada November.
Setelah kudeta, warga turun ke jalan setiap hari untuk menuntut pemulihan demokrasi. Mereka menentang tindakan keras pasukan keamanan yang menewaskan lebih dari 700 orang, menurut data kelompok pemantau.
Pada saat yang sama, para pemimpin politik, termasuk anggota parlemen yang digulingkan dari partai Suu Kyi, telah berusaha menunjukkan kepada negara dan dunia luar bahwa mereka sebagai otoritas politik yang sah, bukan junta militer.
Mereka termasuk para anggota parlemen yang digulingkan dan para pemimpin protes anti-kudeta serta etnis minoritas.
Kelompok itu mengatakan tujuan mereka adalah menghentikan kekuasaan militer.
Myanmar telah berada dalam kekacauan yang hebat sejak kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemerintah sipil yang dipimpin tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi.
Suu Kyi telah memegang kekuasaan selama lima tahun dan memulai masa jabatan keduanya setelah menang telak dalam pemilu pada November.
Setelah kudeta, warga turun ke jalan setiap hari untuk menuntut pemulihan demokrasi. Mereka menentang tindakan keras pasukan keamanan yang menewaskan lebih dari 700 orang, menurut data kelompok pemantau.
Pada saat yang sama, para pemimpin politik, termasuk anggota parlemen yang digulingkan dari partai Suu Kyi, telah berusaha menunjukkan kepada negara dan dunia luar bahwa mereka sebagai otoritas politik yang sah, bukan junta militer.
Lihat Juga :
