Situasi Memanas, BKSAP DPR RI Kutuk Rezim Kudeta Myanmar

JAKARTA - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI turut merespon situasi terkini di Myanmar yang sangat mencemaskan menyusul krisis politik di negara tersebut akibat kudeta militer pada 1 Februari 2021 lalu.

Hal ini didasarkan atas pengamatan secara seksama dan sebagai institusi yang dimandatkan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam konstitusi.

“Sebagai Ketua BKSAP DPR RI, saya mengutuk keras aksi brutal rezim militer Myanmar terhadap para demonstran pro-demokrasi yang menyebabkan jatuhnya puluhan korban tewas, luka-luka, dan penahanan ribuan orang tanpa proses hukum,” ungkap Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon.



BKSAP DPR RI juga mendesak PBB, ASEAN, dan komunitas internasional lainnya untuk secara cepat melakukan langkah-langkah yang diperlukan.

Lihat infografis: Joe Biden Cabut Larangan Perjalanan Muslim yang Dibuat Trump

Komunitas internasional terutama PBB dan ASEAN harus sigap menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar pada umumnya sebagai prioritas.

Lihat infografis: China Kembali Operasikan Salah Satu Kapal Perang Terkuat di Dunia

Demikian pula repatriasi ratusan ribu warga etnis Rohingya yang diusir dengan penuh kekerasan oleh militer Myanmar.

Langkah prioritas lainnya yaitu memulihkan demokrasi dan menjaga perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan.