Para Diplomat Barat Peringatkan Militer Myanmar: Dunia Sedang Menonton!
Senin, 15 Februari 2021 - 11:43 WIB
loading...
Poster-poster bergambar pemimpin militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing terpajang di dinding-dinding jalan umum negara itu. Foto/Screenshot CNN
A
A
A
YANGON - Para diplomat Barat pada hari Minggu memperingatkan junta militer Myanmar bahwa "dunia sedang menonton" ketika layanan komunikasi dipadamkan di negara itu. Layanan internet dan seluler terganggu pada Minggu malam hingga Senin (15/2/2021), setelah publik setempat turun ke jalan menentang kudeta militer.
LSM Pemantau NetBlocks mengatakan konektivitas jaringan komunikasi di seluruh negeri turun menjadi hanya 14 persen secara nasional sejak pukul 01.00 pagi waktu setempat. Menurut warga setempat, layanan seluler dari semua operator juga terganggu.
Baca juga: Coba Selamatkan Pacar dari Mobil Terbakar, Wanita Cantik Ini Bertaruh Nyawa
Negara itu telah menghadapi protes yang meluas selama dua minggu terakhir sejak junta militer merebut kekuasaan dalam kudeta pada 1 Februari. Militer menggulingkan pemimpin yang terpilih secara demokratis; Aung San Suu Kyi, dan menahan para pejabat penting pemerintah sipil.
Menanggapi protes publik, militer berusaha membatasi akses terhadap internet dan layanan berita, serta menerapkan undang-undang keamanan siber baru yang berpotensi yang dikhawatirkan pengamat dapat membatasi aliran informasi lebih lanjut.
Militer juga menindak demonstran di jalanan. Ratusan orang telah ditangkap sejak kudeta, dan sebagian besar ditahan tanpa dakwaan. Hal itu disampaikan kantor hak asasi manusia (HAM) PBB yang mengutip Assistance Association for Political Prisoners Burma (AAPP).
Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Myanmar pada hari Minggu memperingatkan kemungkinan pergerakan pasukan militer dan gangguan komunikasi. Kedutaan mengimbau warga AS di negara itu untuk berlindung di tempat masing-masing.
Para duta besar Barat di Myanmar juga mengeluarkan pesan bersama yang memperingatkan bahwa "dunia sedang menonton" dan menasihati militer negara itu untuk menahan diri dari kekerasan terhadap pengunjuk rasa.
"Kami meminta pasukan keamanan untuk menahan diri dari kekerasan terhadap demonstran dan warga sipil, yang memprotes penggulingan pemerintah sah mereka," bunyi pesan yang dipublikasikan di halaman Facebook resmi beberapa kedutaan Barat, termasuk AS, Kanada, dan Uni Eropa.
Baca juga: Iran Uji Coba Rudal Pintar dengan Jangkauan 300 Km
Pernyataan itu mengutuk penangkapan para pemimpin sipil dan aktivis, dan mengecam gangguan komunikasi militer, serta pembatasan hak-hak dasar rakyat Myanmar dan perlindungan hukum dasar.
Selama akhir pekan, militer menangguhkan tiga undang-undang yang bertujuan membatasi pasukan keamanan untuk menahan tersangka atau menggeledah properti pribadi tanpa persetujuan pengadilan.
"Pasal 5, 7 dan 8 dihapuskan berdasarkan Pasal 420 Konstitusi 2008 untuk melindungi kebebasan dan keamanan pribadi warga negara," bunyi sebuah posting halaman Facebook tentara Myanmar atau Tatmadaw; @TatmadawInformationTeam pada hari Sabtu.
Pernyataan yang ditandatangani oleh pemimpin militer Jenderal Min Aung Hlaing itu tidak memberikan waktu atau tanggal spesifik untuk penangguhan tersebut.
Reuters melaporkan bahwa di antara tiga pasal yang ditangguhkan adalah pasal undang-undang yang mengamanatkan perintah pengadilan untuk menahan narapidana mana pun yang melebihi 24 jam dan membatasi kemampuan pasukan keamanan untuk memasuki properti pribadi untuk menggeledahnya atau melakukan penangkapan.
LSM Pemantau NetBlocks mengatakan konektivitas jaringan komunikasi di seluruh negeri turun menjadi hanya 14 persen secara nasional sejak pukul 01.00 pagi waktu setempat. Menurut warga setempat, layanan seluler dari semua operator juga terganggu.
Baca juga: Coba Selamatkan Pacar dari Mobil Terbakar, Wanita Cantik Ini Bertaruh Nyawa
Negara itu telah menghadapi protes yang meluas selama dua minggu terakhir sejak junta militer merebut kekuasaan dalam kudeta pada 1 Februari. Militer menggulingkan pemimpin yang terpilih secara demokratis; Aung San Suu Kyi, dan menahan para pejabat penting pemerintah sipil.
Menanggapi protes publik, militer berusaha membatasi akses terhadap internet dan layanan berita, serta menerapkan undang-undang keamanan siber baru yang berpotensi yang dikhawatirkan pengamat dapat membatasi aliran informasi lebih lanjut.
Militer juga menindak demonstran di jalanan. Ratusan orang telah ditangkap sejak kudeta, dan sebagian besar ditahan tanpa dakwaan. Hal itu disampaikan kantor hak asasi manusia (HAM) PBB yang mengutip Assistance Association for Political Prisoners Burma (AAPP).
Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Myanmar pada hari Minggu memperingatkan kemungkinan pergerakan pasukan militer dan gangguan komunikasi. Kedutaan mengimbau warga AS di negara itu untuk berlindung di tempat masing-masing.
Para duta besar Barat di Myanmar juga mengeluarkan pesan bersama yang memperingatkan bahwa "dunia sedang menonton" dan menasihati militer negara itu untuk menahan diri dari kekerasan terhadap pengunjuk rasa.
"Kami meminta pasukan keamanan untuk menahan diri dari kekerasan terhadap demonstran dan warga sipil, yang memprotes penggulingan pemerintah sah mereka," bunyi pesan yang dipublikasikan di halaman Facebook resmi beberapa kedutaan Barat, termasuk AS, Kanada, dan Uni Eropa.
Baca juga: Iran Uji Coba Rudal Pintar dengan Jangkauan 300 Km
Pernyataan itu mengutuk penangkapan para pemimpin sipil dan aktivis, dan mengecam gangguan komunikasi militer, serta pembatasan hak-hak dasar rakyat Myanmar dan perlindungan hukum dasar.
Selama akhir pekan, militer menangguhkan tiga undang-undang yang bertujuan membatasi pasukan keamanan untuk menahan tersangka atau menggeledah properti pribadi tanpa persetujuan pengadilan.
"Pasal 5, 7 dan 8 dihapuskan berdasarkan Pasal 420 Konstitusi 2008 untuk melindungi kebebasan dan keamanan pribadi warga negara," bunyi sebuah posting halaman Facebook tentara Myanmar atau Tatmadaw; @TatmadawInformationTeam pada hari Sabtu.
Pernyataan yang ditandatangani oleh pemimpin militer Jenderal Min Aung Hlaing itu tidak memberikan waktu atau tanggal spesifik untuk penangguhan tersebut.
Reuters melaporkan bahwa di antara tiga pasal yang ditangguhkan adalah pasal undang-undang yang mengamanatkan perintah pengadilan untuk menahan narapidana mana pun yang melebihi 24 jam dan membatasi kemampuan pasukan keamanan untuk memasuki properti pribadi untuk menggeledahnya atau melakukan penangkapan.
(min)
Lihat Juga :
