Jenderal Pengudeta Suu Kyi Muncul, Janjikan Pemilu Baru Myanmar

YANGON - Jenderal Min Aung Hlaing, Panglima Militer Myanmar , yang memimpin kudeta terhadap pemerintah Daw Aung San Suu Kyi akhirnya muncul dalam pidato di televisi, hari Senin. Dia membela kudeta tersebut dan berjanji akan mengadakan pemilu baru yang demokratis.

Sang jenderal mengaku siap menyerahkan kekuasaan kepada pemenang pemilu kelak. Dia berpidato ketika puluhan ribu orang turun ke jalan untuk hari ketiga memprotes kudeta yang menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi.



Itu adalah pidto pertama Jenderal Min Aung Hlaing sejak pengambilalihan kekuasaan oleh militer Senin pekan lalu. Dia tidak mengatakan kapan pemilu baru akan diadakan, tetapi berulang kali mengeklaim bahwa pemilu November 2020 lalu, yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD)—partainya Suu Kyi—, adalah penipuan.

Di Ibu Kota Myanmar; Naypyitaw, kerumunan pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan anti-kudeta dan mengatakan kepada polisi bahwa mereka harus melayani rakyat bukan militer.

Polisi mengarahkan meriam air ke arah pengunjuk rasa dan memperingatkan bahwa mereka mungkin menggunakan tembakan langsung jika pengunjuk rasa tidak bubar, tetapi protes berakhir tanpa pertumpahan darah.

Demonstrasi juga terjadi di ibukota komersial Yangon dan di tempat lain. Demo sejauh ini sebagian besar berlangsung damai, tidak seperti tindakan keras berdarah terhadap protes sebelumnya, khususnya pada 1988 dan 2007 ketika ratusan orang terbunuh.

Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) mengatakan telah menerima laporan bahwa jam malam telah diberlakukan di Yangon dan Mandalay mulai pukul 20.00 malam sampai pukul 04.00 pagi waktu setempat.

Para jenderal telah mencoba untuk membenarkan pengambilalihan mereka atas dasar kecurangan pemilu—klaim yang ditolak oleh komisi pemilu—dan telah menjanjikan pemilu baru.



Min Aung Hlaing menegaskan kembali posisi itu dalam pidatonya kematin, dengan mengatakan junta akan membentuk "demokrasi sejati dan disiplin" yang berbeda dengan era pemerintahan militer sebelumnya.

"Panitia pemilu harus direformasi," katanya, seperti dikutip Reuters, Selasa (9/2/2021). Dia menuduh komisi pemilu menggunakan pandemi virus corona sebagai alasan untuk mencegah kampanye yang adil.

“Kami akan mengadakan pemilu multipartai dan kami akan menyerahkan kekuasaan kepada yang menang dalam pemilu itu, sesuai aturan demokrasi,” katanya.

Dia tidak memberikan kerangka waktu tetapi junta mengatakan keadaan darurat akan berlangsung satu tahun.