Presiden China Peringatkan Pemimpin Dunia Tak Memulai Perang Dingin Baru

BEIJING - Presiden China Xi Jinping memperingatkan para pemimpin global agar tidak memulai Perang Dingin baru. Sebaliknya, dia mendesak persatuan dalam menghadapi pandemi virus corona.

"Untuk membangun kelompok kecil atau memulai Perang Dingin baru, menolak, mengancam atau mengintimidasi orang lain...hanya akan mendorong dunia ke dalam perpecahan," kata Xi di forum Davos yang serba virtual pada hari Senin.



Kata-kata tersebut diduga ditujukan pada rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk merevitalisasi aliansi global guna melawan pengaruh China yang semakin besar.

Biden, yang sibuk menangani beberapa krisis domestik yang mendesak, tidak berpartisipasi dalam forum Davos dan menugaskan utusan iklim AS, John Kerry, untuk mewakili Washington.

Dalam langkah yang menargetkan China yang diluncurkan oleh pemerintahan AS sebelumnya di bawah Donald Trump, Xi mengatakan konfrontasi akan selalu berakhir dengan merugikan kepentingan setiap negara dan mengorbankan kesejahteraan rakyat.

Xi, yang tampil untuk pertama kalinya di forum tersebut sejak pembelaannya yang kuat terhadap perdagangan bebas dan globalisasi dalam pidatonya di Davos pada tahun 2017, menganjurkan multilateralisme sebagai jalan keluar dari tantangan saat ini. Dia menyampaikan peringatannya itu dalam pidato sekitar 25 menit.

"Kita harus membangun ekonomi dunia yang terbuka....membuang standar, aturan dan sistem yang diskriminatif dan eksklusif, dan menghilangkan hambatan perdagangan, investasi dan pertukaran teknologi,” katanya.



Pemimpin China itu juga menyinggung peran G20—forum internasional yang mengelompokkan 19 negara berkembang terbesar, ditambah Uni Eropa. "(G20) harus diperkuat sebagai forum utama untuk tata kelola ekonomi global dan dunia harus terlibat dalam koordinasi kebijakan makroekonomi yang lebih erat," imbuh Xi.

"Komunitas internasional harus diatur sesuai dengan aturan dan konsensus yang dicapai oleh semua negara, bukan dengan satu atau beberapa perintah yang mengeluarkan," paparnya, tanpa menyebut nama negara, seperti dikutip Al Jazeera, Selasa (26/1/2021).