Arab Saudi Kecam Keputusan Israel Bangun 800 Unit Permukiman Baru
loading...
Suasana permukiman Yahudi di wilayah Palestina. Foto/REUTERS
A
A
A
RIYADH - Arab Saudi mengecam persetujuan Israel pada pembangunan 800 unit permukiman ilegal baru di Tepi Barat.
Menurut Saudi, langkah itu sebagai ancaman bagi solusi politik yang damai.
"Kami sangat mengutuk keputusan Israel menyetujui pembentukan 800 unit permukiman baru di Tepi Barat, dan kami mengulangi penolakan kategoris kami atas langkah ini sebagai pelanggaran baru terhadap keputusan legitimasi internasional, satu ancaman untuk perdamaian, dan merongrong upaya solusi dua negara," tegas pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi.
Kecaman itu muncul setelah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan melanjutkan rencana membangun 800 rumah baru bagi pemukim Yahudi di premukiman Beit El, Tal Menashe, Rehelim, Shavei Shomron, Barkan, Karnei Shomron dan Givat Zeev. Namun, tanggal dimulainya pembangunan belum diberikan.
Baca juga: Jet Tempur Israel Gempur Suriah Timur, 25 Orang Tewas
Meskipun ada peringatan berulang kali dari sekutu Israel terhadap pembangunan permukiman di Tepi Barat yang dianggap ilegal menurut hukum internasional, Tel Aviv tetap bertahan dengan upaya pembangunannya untuk menyebar lebih jauh ke seluruh wilayah Palestina yang diduduki dan mendapatkan kendali atas wilayah-wilayah strategis.
Baca juga: Mantan Presiden Iran Peringatkan Rencana Perang Baru di Timur Tengah
Kecaman Arab Saudi sendiri muncul di tengah spekulasi bahwa mereka dapat menormalkan hubungan dengan Israel dalam waktu dekat, mengikuti langkah Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko tahun lalu.
Lihat infografis: Massa Pro-Trump Siapkan Pemberontakan Jelang Pelantikan Biden
Kerajaan tidak mengesampingkan kemungkinan itu, tetapi bersikeras bahwa orang-orang Palestina harus terlebih dahulu dijamin hak-hak mereka dan perwakilan yang setara sebelum melakukan tindakan normalisasi.
Seperti yang dikatakan Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal Bin Farhan pada Oktober tahun lalu, "Kami selalu membayangkan bahwa normalisasi akan terjadi, tetapi kami juga perlu memiliki negara Palestina dan rencana perdamaian Palestina-Israel."
Ada beberapa penolakan dalam hubungan yang menghangat antara Riyadh dan Tel Aviv, dengan pangeran Saudi dan mantan pejabat senior Turki Al-Faisal bulan lalu menyerukan Israel untuk membangun "tembok apartheid", menempatkan orang-orang Palestina di kamp-kamp konsentrasi, dan menolak persamaan hak untuk warga non-Yahudi.
Menurut Saudi, langkah itu sebagai ancaman bagi solusi politik yang damai.
"Kami sangat mengutuk keputusan Israel menyetujui pembentukan 800 unit permukiman baru di Tepi Barat, dan kami mengulangi penolakan kategoris kami atas langkah ini sebagai pelanggaran baru terhadap keputusan legitimasi internasional, satu ancaman untuk perdamaian, dan merongrong upaya solusi dua negara," tegas pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi.
Kecaman itu muncul setelah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan melanjutkan rencana membangun 800 rumah baru bagi pemukim Yahudi di premukiman Beit El, Tal Menashe, Rehelim, Shavei Shomron, Barkan, Karnei Shomron dan Givat Zeev. Namun, tanggal dimulainya pembangunan belum diberikan.
Baca juga: Jet Tempur Israel Gempur Suriah Timur, 25 Orang Tewas
Meskipun ada peringatan berulang kali dari sekutu Israel terhadap pembangunan permukiman di Tepi Barat yang dianggap ilegal menurut hukum internasional, Tel Aviv tetap bertahan dengan upaya pembangunannya untuk menyebar lebih jauh ke seluruh wilayah Palestina yang diduduki dan mendapatkan kendali atas wilayah-wilayah strategis.
Baca juga: Mantan Presiden Iran Peringatkan Rencana Perang Baru di Timur Tengah
Kecaman Arab Saudi sendiri muncul di tengah spekulasi bahwa mereka dapat menormalkan hubungan dengan Israel dalam waktu dekat, mengikuti langkah Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko tahun lalu.
Lihat infografis: Massa Pro-Trump Siapkan Pemberontakan Jelang Pelantikan Biden
Kerajaan tidak mengesampingkan kemungkinan itu, tetapi bersikeras bahwa orang-orang Palestina harus terlebih dahulu dijamin hak-hak mereka dan perwakilan yang setara sebelum melakukan tindakan normalisasi.
Seperti yang dikatakan Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal Bin Farhan pada Oktober tahun lalu, "Kami selalu membayangkan bahwa normalisasi akan terjadi, tetapi kami juga perlu memiliki negara Palestina dan rencana perdamaian Palestina-Israel."
Ada beberapa penolakan dalam hubungan yang menghangat antara Riyadh dan Tel Aviv, dengan pangeran Saudi dan mantan pejabat senior Turki Al-Faisal bulan lalu menyerukan Israel untuk membangun "tembok apartheid", menempatkan orang-orang Palestina di kamp-kamp konsentrasi, dan menolak persamaan hak untuk warga non-Yahudi.
(sya)
Lihat Juga :
