COVID-19 Menggila, Raja Malaysia Umumkan Keadaan Darurat
Selasa, 12 Januari 2021 - 14:44 WIB
loading...
Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah mengumumkan keadaan darurat di seluruh negara itu, Selasa (12/1/2021), untuk mengekang penyebaran COVID-19. Foto/Bangkok Post
A
A
A
KUALA LUMPUR - Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah mengumumkan keadaan darurat di seluruh negara itu, Selasa (12/1/2021), untuk mengekang penyebaran COVID-19 . Keputusan itu diambil setelah menyetujui permintaan Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin , yang tengah menghadapi tantangan terhadap kepemimpinannya.
Istana mengatakan Muhyiddin meminta keadaan darurat sebagai tindakan proaktif untuk mengekang penyebaran COVID-19.
Keadaan darurat akan berlangsung hingga 1 Agustus atau lebih awal tergantung pada apakah infeksi virus Corona baru itu telah berhasil dikendalikan atau tidak.
"Al-Sultan Abdullah berpendapat bahwa penyebaran COVID-19 berada pada tahap kritis dan perlu diumumkan keadaan darurat," kata istana dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters.
Raja telah menolak permintaan serupa dari Muhyiddin pada bulan Oktober lalu. Para pemimpin oposisi kemudian mengkritik permintaan itu sebagai langkah untuk mempertahankan kekuasaan.
Keadaan darurat akan memberi perdana menteri dan kabinetnya kekuasaan yang luar biasa, termasuk mengizinkan pemerintah untuk memperkenalkan undang-undang tanpa persetujuan parlemen.(Baca juga: Ucapkan Duka Cita, Menlu Malaysia: Semoga Keluarga Korban SJ 182 Diberi Ketabahan )
Tidak diketahui bagaimana keadaan darurat akan berdampak pada aktivitas sehari-hari, tetapi konstitusi mengizinkan parlemen untuk ditangguhkan selama periode itu - yang untuk saat ini dapat mengakhiri ketidakpastian politik yang dihadapi oleh Perdana Menteri Muhyiddin.
Posisi PM Muhyiddin Yassin telah berada dalam posisi genting sejak berkuasa pada Maret 2020 karena mayoritas tipis di parlemen. Beberapa mitra koalisi yang berkuasa telah meminta dia untuk mundur dan menyerukan pemilihan umum dilakukan awal.
Malaysia menganut sistem monarki konstitusional di mana raja mengambil peran seremonial. Di bawah konstitusi, raja menjalankan tugasnya dengan nasihat perdana menteri dan kabinet. Ini juga memberinya hak untuk memutuskan apakah keadaan darurat harus diumumkan, berdasarkan ancaman terhadap keamanan, ekonomi atau ketertiban umum.(Baca juga: Lebih dari 20.000 Orang Mengungsi Akibat Banjir di Malaysia )
Nik Ahmad Kamal Nik Mahmood, ahli hukum di Universitas Islam Internasional Malaysia, mengatakan pemerintah akan mendapatkan kekuasaan yang luas selama keadaan darurat.
"Kalau parlemen tidak bersidang, pemerintah punya kekuasaan untuk membuat undang-undang. Konstitusi sedikit banyak ditangguhkan, karena sebagian besar bisa diganti dengan undang-undang darurat," ujarnya.
Muhyiddin dijadwalkan untuk memberikan pidato di televisi tentang keadaan darurat.
Pada hari Senin, Muhyiddin mengumumkan larangan perjalanan nasional serta penguncian selama 14 hari di ibu kota Kuala Lumpur dan lima negara bagian, dengan mengatakan sistem perawatan kesehatan negara itu berada pada titik puncak.
Jumlah infeksi harian baru di Malaysia mencapai rekor tertinggi minggu lalu, menembus angka 3.000 untuk pertama kalinya. Total kasus virus Corona melewati angka 138.000 pada hari Senin, dengan 555 kematian.(Baca juga: Video Parodi Indonesia Raya yang Hina Indonesia Ternyata Dibuat WNI )
Istana mengatakan Muhyiddin meminta keadaan darurat sebagai tindakan proaktif untuk mengekang penyebaran COVID-19.
Keadaan darurat akan berlangsung hingga 1 Agustus atau lebih awal tergantung pada apakah infeksi virus Corona baru itu telah berhasil dikendalikan atau tidak.
"Al-Sultan Abdullah berpendapat bahwa penyebaran COVID-19 berada pada tahap kritis dan perlu diumumkan keadaan darurat," kata istana dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters.
Raja telah menolak permintaan serupa dari Muhyiddin pada bulan Oktober lalu. Para pemimpin oposisi kemudian mengkritik permintaan itu sebagai langkah untuk mempertahankan kekuasaan.
Keadaan darurat akan memberi perdana menteri dan kabinetnya kekuasaan yang luar biasa, termasuk mengizinkan pemerintah untuk memperkenalkan undang-undang tanpa persetujuan parlemen.(Baca juga: Ucapkan Duka Cita, Menlu Malaysia: Semoga Keluarga Korban SJ 182 Diberi Ketabahan )
Tidak diketahui bagaimana keadaan darurat akan berdampak pada aktivitas sehari-hari, tetapi konstitusi mengizinkan parlemen untuk ditangguhkan selama periode itu - yang untuk saat ini dapat mengakhiri ketidakpastian politik yang dihadapi oleh Perdana Menteri Muhyiddin.
Posisi PM Muhyiddin Yassin telah berada dalam posisi genting sejak berkuasa pada Maret 2020 karena mayoritas tipis di parlemen. Beberapa mitra koalisi yang berkuasa telah meminta dia untuk mundur dan menyerukan pemilihan umum dilakukan awal.
Malaysia menganut sistem monarki konstitusional di mana raja mengambil peran seremonial. Di bawah konstitusi, raja menjalankan tugasnya dengan nasihat perdana menteri dan kabinet. Ini juga memberinya hak untuk memutuskan apakah keadaan darurat harus diumumkan, berdasarkan ancaman terhadap keamanan, ekonomi atau ketertiban umum.(Baca juga: Lebih dari 20.000 Orang Mengungsi Akibat Banjir di Malaysia )
Nik Ahmad Kamal Nik Mahmood, ahli hukum di Universitas Islam Internasional Malaysia, mengatakan pemerintah akan mendapatkan kekuasaan yang luas selama keadaan darurat.
"Kalau parlemen tidak bersidang, pemerintah punya kekuasaan untuk membuat undang-undang. Konstitusi sedikit banyak ditangguhkan, karena sebagian besar bisa diganti dengan undang-undang darurat," ujarnya.
Muhyiddin dijadwalkan untuk memberikan pidato di televisi tentang keadaan darurat.
Pada hari Senin, Muhyiddin mengumumkan larangan perjalanan nasional serta penguncian selama 14 hari di ibu kota Kuala Lumpur dan lima negara bagian, dengan mengatakan sistem perawatan kesehatan negara itu berada pada titik puncak.
Jumlah infeksi harian baru di Malaysia mencapai rekor tertinggi minggu lalu, menembus angka 3.000 untuk pertama kalinya. Total kasus virus Corona melewati angka 138.000 pada hari Senin, dengan 555 kematian.(Baca juga: Video Parodi Indonesia Raya yang Hina Indonesia Ternyata Dibuat WNI )
(ber)
Lihat Juga :
