10 Eks Bos Pentagon: Militer AS Harus Jauhkan Diri dari Sengketa Pemilu
Senin, 04 Januari 2021 - 15:22 WIB
loading...
Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon. Foto/REUTERS
A
A
A
WASHINGTON - Sebanyak 10 mantan menteri pertahanan Amerika Serikat (AS) atau kepala Pentagon yang masih hidup memperingatkan militer Amerika untuk menjauhkan diri dari sengketa pemilu.
Mereka mendesak militer untuk memfasilitasi transisi kekuasaan secara damai dari Presiden Donald Trump ke Presiden terpilih Joe Biden. (Baca: Ancaman Iran Makin Menjadi-jadi, AS Batal Pulangkan Kapal Induk dari Teluk )
Ke-10 mantan bos Pentagon yang menyampaikan sikap itu termasuk dua orang yang ditunjuk Presiden Trump, yakni James Mattis dan Mark Esper.
Dalam sebuah esai yang diterbitkan di The Washington Post, Ashton Carter, Leon Panetta, William Perry, Dick Cheney, William Cohen, Robert Gates, Chuck Hagel, Donald Rumsfeld, James Mattis dan Mark Esper mendesak Pentagon untuk berkomitmen pada transisi kekuasaan yang damai.
"Upaya untuk melibatkan angkatan bersenjata AS dalam menyelesaikan sengketa pemilu akan membawa kami ke wilayah yang berbahaya, melanggar hukum, dan tidak konstitusional," kata mereka dalam esai tersebut, yang menambahkan bahwa pejabat yang menyeret militer dalam sengketa pemilu akan menghadapi konsekuensi profesional dan kriminal yang serius.
Mereka mendesak militer untuk memfasilitasi transisi kekuasaan secara damai dari Presiden Donald Trump ke Presiden terpilih Joe Biden. (Baca: Ancaman Iran Makin Menjadi-jadi, AS Batal Pulangkan Kapal Induk dari Teluk )
Ke-10 mantan bos Pentagon yang menyampaikan sikap itu termasuk dua orang yang ditunjuk Presiden Trump, yakni James Mattis dan Mark Esper.
Dalam sebuah esai yang diterbitkan di The Washington Post, Ashton Carter, Leon Panetta, William Perry, Dick Cheney, William Cohen, Robert Gates, Chuck Hagel, Donald Rumsfeld, James Mattis dan Mark Esper mendesak Pentagon untuk berkomitmen pada transisi kekuasaan yang damai.
"Upaya untuk melibatkan angkatan bersenjata AS dalam menyelesaikan sengketa pemilu akan membawa kami ke wilayah yang berbahaya, melanggar hukum, dan tidak konstitusional," kata mereka dalam esai tersebut, yang menambahkan bahwa pejabat yang menyeret militer dalam sengketa pemilu akan menghadapi konsekuensi profesional dan kriminal yang serius.
Lihat Juga :
