Para PNS Amerika Terancam Pemecatan Massal karena Perintah Trump
Jum'at, 27 November 2020 - 17:35 WIB
loading...
A
A
A
Badan-badan tersebut harus menyelesaikan peninjauan mereka paling lambat 19 Januari, sehari sebelum pelantikan Presiden AS terpilih Joe Biden.
![Para PNS Amerika Terancam Pemecatan Massal karena Perintah Trump]()
Perintah Gedung Putih mengatakan Trump sedang mendorong perampingan birokrasi federal, meningkatkan akuntabilitas, dan membuatnya lebih mudah untuk membersihkan para PNS "yang berkinerja buruk."
Pemerintah federal AS saat ini mempekerjakan sekitar 2 juta orang.
Para pengkritik menyebut langkah itu sebagai bagian dari serangan yang masih berlangsung terhadap birokrasi pemerintah yang kurang memiliki keahlian dan keterampilan selama pemerintahan Trump.
“Menciptakan kategori baru pekerja federal akan membuat para PNS itu mengalami intimidasi dan tekanan politik yang tidak semestinya," ungkap ketua komite dalam surat mereka.
Dalam surat pada Selasa, Partai Demokrat mengatakan, “Perintah itu akan mempercepat perekrutan orang yang ditunjuk secara politik ke dalam pekerjaan tanpa memperhatikan prestasi dan menempatkan mereka dalam peran yang paling baik dilayani oleh pegawai sipil karier termasuk ekonom, ilmuwan, dan analis data."
DPR dan Senat Demokrat secara terpisah meminta Kantor Akuntabilitas Pemerintah di Kongres yang nonpartisan untuk memantau pelaksanaan perintah tersebut.
Perintah Gedung Putih mengatakan Trump sedang mendorong perampingan birokrasi federal, meningkatkan akuntabilitas, dan membuatnya lebih mudah untuk membersihkan para PNS "yang berkinerja buruk."
Pemerintah federal AS saat ini mempekerjakan sekitar 2 juta orang.
Para pengkritik menyebut langkah itu sebagai bagian dari serangan yang masih berlangsung terhadap birokrasi pemerintah yang kurang memiliki keahlian dan keterampilan selama pemerintahan Trump.
“Menciptakan kategori baru pekerja federal akan membuat para PNS itu mengalami intimidasi dan tekanan politik yang tidak semestinya," ungkap ketua komite dalam surat mereka.
Dalam surat pada Selasa, Partai Demokrat mengatakan, “Perintah itu akan mempercepat perekrutan orang yang ditunjuk secara politik ke dalam pekerjaan tanpa memperhatikan prestasi dan menempatkan mereka dalam peran yang paling baik dilayani oleh pegawai sipil karier termasuk ekonom, ilmuwan, dan analis data."
DPR dan Senat Demokrat secara terpisah meminta Kantor Akuntabilitas Pemerintah di Kongres yang nonpartisan untuk memantau pelaksanaan perintah tersebut.
Lihat Juga :
