Biden Beri Jaminan Bagi Aliansi AS

WASHINGTON - Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden memberikan jaminan bagi negara-negara yang menjadi aliansinya. Itu ditegaskan Biden ketika menghubungi tiga aliansi AS di Asia Pasifik yakni Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga, Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in dan PM Australia Scott Morrison. Biden juga menegaskan tentang keamanan regional dan kebijakan perubahan iklim.



Komunikasi dengan Suga, Moon dan Morrison merupakan bentuk pengakuan kemenangan Biden di tengah Presiden Donald Trump yang sejauh ini masih mengakui kekalahannya. Tugas berat Biden adalah menghadapi pertumbuhan militer dan ekonomi China yang semakin mencengkeram Asia dan dunia secara keseluruhan. Ditambah dengan ketegangan AS dan negara Asia lain terkait isu lingkungan, pertahanan, dan perdagangan.

“Semua pihak mengungkapkan niat untuk memperkuat kerja sama bilateral untuk mengatasi berbagai isu global seperti pandemi virus corona dan perubahan iklim,” demikian keterangan kantor pemerintahan transisi Biden, dilansir Reuters. (Baca: Gelombang PHK Tak Terbendung, Pengangguran di Bekasi Melonjak)

Suga juga telah mengungkapkan bahwa dia telah berbicara dengan Biden melalui sambungan telepon dan menegaskan pentingnya hubungan bilateral. “Presiden terpilih Biden mengatakan dia ingin memperkuat aliansi AS-Jepang dan bekerja sama untuk membangun Indo-Pasifik yang lebih terbuka dan bebas,” kata Suga kepada reporter.

Banyak pemimpin dunia lain termasuk Inggris, Prancis dan Jerman juga telah mengucapkan selamat kepada Biden. China dan Rusia masih menahan diri untuk mengucapkan selamat bagi Biden.

Saat berbicara kepada Moon, Biden juga menegaskan komitmennya untuk membela Korsel. “Biden menegaskan Korsel mengenai kerja sama keamanan dan kesejahteraan kawasan Indo-Pasifik,” kata juru bicara Moon, Kang Min-seok. Kang mengungkapkan, Presiden moon meminta kerja sama lebih serta untuk pembangunan aliansi dan denuklirasi serta perdamaian di semenanjung Korea.

Trump dan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un berjanji untuk mewujudkan denuklirisasi pada pertemuan pada 2018 silam. Tapi, tidak ada kemajuan pada pertemuan selanjutnya dan perundingan kerja yang tidak berlanjut. Biden sendiri sebelumnya menegaskan tidak akan bertemu dengan Jong-un tanpa adanya syarat. Para pejabat Korsel berharap Biden akan menyelesaikan ketegangan pembayaran miliaran dolar terkait biaya penempatan ribuan tentara AS. (Baca juga: Kenali Ciri-ciri Rumah Tangga Diganggu Setan Dasim)

Morrison, PM Australia, berbicara kepada Biden mengenai teknologi pengurangan emisi, namun tidak mendiskusikan target nol emisi pada 2050. “Saya memiliki kesamaan pandangan dengan presiden terpilih Biden tentang teknologi pengurangan emisi yang bisa dicapai,” kata Morrison di Canberra.

Sementara itu, Biden menunjuk penasehat politiknya, Ron Klain, sebagai kepala staf Gedung Putih. Itu merupakan penunjukan pertamanya. Klain, 59, pernah menjabat sebagai kepala staf saat Biden menjadi wakil presiden di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama. Klain memiliki pengalaman menghadapi krisis kesehatan publik saat pandemi Ebola pada 2014 yang mewabah di Afrika. Dia juga dikenal kritikus utama penanganan pandemi korona selama pemerintahan Trump.

Klain merupakan orang kepercayaan Biden dan memiliki pengalaman sebagai penasehat politik mantan Wakil Presiden Al Gore dan mantan Presiden Bill Clinton. Dia jua menjadi penasehat tim kampanye Biden. Klain pernah mengawasi implementasi Undang-Undang Pemulihan Ekonomi senilai USD787 miliar untuk mengatasi krisis keuangan pada 2008-2009. (Baca juga: Manfaat Produk Herbal untuk Ibu Hamil dan Menyusui)

“Ron telah bekerja bersama saya bertahun-tahun menyelamat ekonomi AS pada 2009 dan krisis kesehatan publik pada 2014,” kata Biden. “Pengalaman yang mendalam dan bervariasi serta memiliki kapasitas bekerja sama dengan banyak orang sehingga saya membutuhkannya sebagai kepala staf Gedung Putih,” imbuhnya.

Sementara kubu Trump mengajukan gugutan hukum federal di Michigan sebagai upaya untuk membalikkan keadaan. Gugatan tersebut seperti sangat sulit dimenangkan Trump karena selisih suara 148.000 suara atau 2,6%. (Andika H Mustaqim)