Para Pembangkang Arab Saudi Dirikan Partai Oposisi Melawan Raja Salman
loading...
Partai Majelis Nasional (NAAS), partai oposisi Arab Saudi yang didirikan para pembangkang. Foto/Twitter @The_NAAS
A
A
A
RIYADH - Sekelompok pembangkang Arab Saudi , yang kebanyakan dari mereka berada di pengasingan, telah mengumumkan pembentukan sebuah partai oposisi untuk mendorong reformasi politik di negara tersebut. Partai oposisi ini dibentuk untuk melawan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dan penguasa de facto Putra Mahkota Mohammad bin Salman (MBS) .
Deklarasi Partai Majelis Nasional (NAAS) menyerukan parlemen terpilih dan perlindungan konstitusional untuk memastikan pemisahanantara legislatif, yudikatif, dan eksekutif.
"Waktunya sangat penting...iklim penindasan semakin meningkat," kata anggota partai yang juga seorang akademisi, Madawi al Rasheed, kepada Reuters, yang dilansir Kamis (24/9/2020). (Baca: Saudi Dilaporkan Tangkap Pelantun Al-Qur'an Terkenal Sheikh Abdullah Basfar )
Dia mengatakan NAAS akan bekerja dengan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok hak asasi manusia (HAM), tanpa menimbulkan protes di kerajaan.
Anggota partai termasuk kepala kelompok HAM Saudi yang berbasis di Inggris ALQST; Yahya Assiri, putra pengkhotbah Salman al Awdah yang dipenjara; Abdullah al Awdah, sarjana terkemuka Saeed bin Nasser al Ghamdi dan aktivis Syiah Ahmed al Mshikhs.
Abdullah al Awdah mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa NAAS bertujuan untuk menciptakan gerakan nasional dengan cara bekerja dengan semua orang dari dalam dan luar keluarga kerajaan. (Baca: Bos Mossad Sebut Arab Saudi Segera Normalisasi Hubungan dengan Israel )
"Kami mengumumkan peluncuran partai ini pada saat kritis untuk mencoba menyelamatkan negara kami...untuk melembagakan masa depan yang demokratis dan untuk menanggapi aspirasi rakyat kami," kata Assiri, yang menjabat sekretaris jenderal partai tersebut, kepada AFP.
Assiri adalah mantan perwira Angkatan Udara Kerajaan Saudi yang mendirikan organisasi HAM ALQST yang berbasis di London.
Arab Saudi, eksportir minyak utama dunia dan sekutu Amerika Serikat, adalah monarki absolut tanpa parlemen atau partai politik terpilih. Upaya masa lalu untuk mengatur politik di negara Teluk pada 2007 dan 2011 ditindas dan anggotanya ditangkapi.
Kantor komunikasi pemerintah Arab Saudi tidak segera menanggapi permintaan komentar yang diajukan wartawan. Otoritas Saudi telah berulang kali membantah tuduhan kelompok HAM bahwa mereka melakukan pelanggaran. (Baca juga: Raja Salman: Hizbullah Telah Menghancurkan Lebanon, Harus Dilucuti )
Deklarasi Partai Majelis Nasional (NAAS) menyerukan parlemen terpilih dan perlindungan konstitusional untuk memastikan pemisahanantara legislatif, yudikatif, dan eksekutif.
"Waktunya sangat penting...iklim penindasan semakin meningkat," kata anggota partai yang juga seorang akademisi, Madawi al Rasheed, kepada Reuters, yang dilansir Kamis (24/9/2020). (Baca: Saudi Dilaporkan Tangkap Pelantun Al-Qur'an Terkenal Sheikh Abdullah Basfar )
Dia mengatakan NAAS akan bekerja dengan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok hak asasi manusia (HAM), tanpa menimbulkan protes di kerajaan.
Anggota partai termasuk kepala kelompok HAM Saudi yang berbasis di Inggris ALQST; Yahya Assiri, putra pengkhotbah Salman al Awdah yang dipenjara; Abdullah al Awdah, sarjana terkemuka Saeed bin Nasser al Ghamdi dan aktivis Syiah Ahmed al Mshikhs.
Abdullah al Awdah mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa NAAS bertujuan untuk menciptakan gerakan nasional dengan cara bekerja dengan semua orang dari dalam dan luar keluarga kerajaan. (Baca: Bos Mossad Sebut Arab Saudi Segera Normalisasi Hubungan dengan Israel )
"Kami mengumumkan peluncuran partai ini pada saat kritis untuk mencoba menyelamatkan negara kami...untuk melembagakan masa depan yang demokratis dan untuk menanggapi aspirasi rakyat kami," kata Assiri, yang menjabat sekretaris jenderal partai tersebut, kepada AFP.
Assiri adalah mantan perwira Angkatan Udara Kerajaan Saudi yang mendirikan organisasi HAM ALQST yang berbasis di London.
Arab Saudi, eksportir minyak utama dunia dan sekutu Amerika Serikat, adalah monarki absolut tanpa parlemen atau partai politik terpilih. Upaya masa lalu untuk mengatur politik di negara Teluk pada 2007 dan 2011 ditindas dan anggotanya ditangkapi.
Kantor komunikasi pemerintah Arab Saudi tidak segera menanggapi permintaan komentar yang diajukan wartawan. Otoritas Saudi telah berulang kali membantah tuduhan kelompok HAM bahwa mereka melakukan pelanggaran. (Baca juga: Raja Salman: Hizbullah Telah Menghancurkan Lebanon, Harus Dilucuti )
Explore More