Kelompok Garis Keras Iran Klaim Akan Ada Kudeta, Akankah Mojtaba Tumbang?

“Ketidakhadiran Mojtaba yang berkelanjutan berarti mereka tidak memiliki akses kepadanya dan juga bahwa Ghalibaf dan sekutunya secara efektif memegang kendali negara… kelompok ultra-garis keras dengan demikian menuduh Ghalibaf dan Pezeshkian merencanakan ‘kudeta’ terhadap Mojtaba,” kata Azizi.

Terlepas dari seruan luas untuk persatuan di masa perang di seluruh Iran, pemakaman besar selama seminggu untuk Khamenei, yang tewas pada akhir Februari dalam serangan udara Israel yang dikoordinasikan dengan Amerika Serikat, menjadi pertunjukan yang kuat bagi pendukung garis keras Republik Islam. Mereka menggunakan kesempatan itu untuk memperkuat tuntutan untuk membalas dendam atas pemimpin mereka melalui perang baru dengan Washington dan untuk menyatakan penolakan mereka terhadap kesepakatan apa pun dengan Trump.

Keinginan mereka tampaknya telah terpenuhi. Gencatan senjata yang rapuh antara Iran dan AS hampir runtuh minggu ini setelah Garda Revolusi melancarkan serangan terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz untuk menegaskan kendali. Hal itu memicu serangan balasan dari Washington dan tuntutan baru dari kelompok garis keras Iran untuk membatalkan gencatan senjata.

Dalam beberapa minggu sebelum permusuhan pecah, kelompok garis keras mengarahkan kemarahan mereka kepada para pemimpin yang menandatangani kesepakatan dengan AS.

“Tuan Presiden, jika syarat-syarat pemimpin tidak dipenuhi, maka kamilah yang akan menjadi sasaran, pedang dan tenggorokan Anda,” Mohammad Ali Bakhshi, seorang “Maddah” yang terkait dengan keamanan – atau penyanyi religius yang setia kepada rezim Iran – memperingatkan Pezeshkian selama sebuah upacara. “Kami akan mendatangkan neraka atas Anda.”

Ancaman terbuka untuk membunuh presiden tersebut dikritik secara luas, tetapi Bakhshi diketahui tidak menghadapi konsekuensi hukum apa pun.

Pejabat lain yang berada di bawah pengawasan garis keras termasuk kepala negosiator Iran dengan AS, Ghalibaf, mantan komandan Garda Revolusi dengan pengalaman politik yang mendalam yang kredibilitasnya memungkinkannya untuk maju dan mengambil alih kendali selama perang, muncul sebagai operator utama de facto rezim dengan penerimaan luas.

“Mereka mencoba meningkatkan peran Dewan Tertinggi untuk Keamanan Nasional sambil mengurangi peran pemimpin tertinggi dan parlemen,” kata Kamran Ghazanfari, seorang anggota parlemen garis keras, dalam sebuah pernyataan video pada awal Juli, merujuk pada dewan yang sekarang memutuskan urusan perang paling sensitif di negara itu. “Ini adalah kudeta politik yang telah mereka rancang dan sedang mereka laksanakan langkah demi langkah.”

Pada hari Selasa, Nabavian, anggota parlemen garis keras yang sangat menentang perjanjian tersebut dan telah menjadi salah satu suara terkemuka yang memperingatkan tentang “kudeta,” dicopot dari posisinya di Komisi Keamanan Nasional parlemen, bersama dengan anggota parlemen lain yang mengkritik kesepakatan tersebut.