Barisan Nasional Menang Besar di Pemilu Johor, Koalisi PM Anwar Ibrahim Terancam?
Minggu, 12 Juli 2026 - 18:30 WIB
loading...
A
A
A
Di Johor, PH tidak dapat menunjukkan satu pun pencapaian transformatif oleh pemerintahan Anwar; inflasi, pengangguran, dan stagnasi investasi tetap tidak teratasi.
Isu-isu ini dilihat dari sudut pandang yang berbeda bagi BN, karena pemerintah federal dipandang sebagai antagonis terhadap pemerintahan negara bagian UMNO. Negara bagian di bawah kepemimpinan Ketua Menteri Onn Hafiz Ghazi telah menuntut bagian yang lebih besar dari pendapatan federal, yang dipandang sebagai upaya melawan intimidasi federal.
Mengenai reformasi kelembagaan, janji-janji yang mendefinisikan kinerja kuat PH dalam pemilihan umum 2018 – upaya anti-korupsi, perjuangan untuk independensi peradilan, dan netralitas layanan sipil – dipandang sebagai terhenti atau sangat dilemahkan karena kompromi koalisi.
Melansir CNA, terbongkarnya mitos partisipasi pemilih yang tinggi mengungkap beberapa kebenaran pahit bagi Anwar dan pemerintah koalisi PH. Kekalahan koalisi dari BN dan UMNO bersifat struktural dan bukan siklikal. Terjadi erosi yang luas di semua segmen, dengan pangsa suara yang anjlok bahkan di kursi yang dipertahankan PH.
Partai Aksi Demokratik (DAP), partai terbesar PH dan jangkar dukungan Tionghoa, menunjukkan kinerja yang sangat buruk. Pemilih Tionghoa, yang telah menginvestasikan modal politik yang sangat besar pada partai tersebut sebagai pembela kepentingan mereka, melihat partai tersebut tidak efektif.
Dalam pemerintahan, para pemimpin DAP memegang portofolio kunci, seperti perumahan dan transportasi. Namun, kegagalan untuk mengatasi keluhan tentang memburuknya ketersediaan perumahan dan tekanan pada usaha kecil menunjukkan bahwa DAP tidak dapat memberikan perbaikan nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Malaysia ketika diberi kekuasaan.
Partai tersebut hanya memenangkan enam kursi di Johor, sementara Asosiasi Tionghoa Malaysia (MCA), jangkar utama Tionghoa BN, memenangkan delapan kursi dan merebut kursi-kursi yang telah lama dianggap sebagai benteng DAP, seperti Tangkak, Johor Jaya, dan Jementah.
Isu-isu ini dilihat dari sudut pandang yang berbeda bagi BN, karena pemerintah federal dipandang sebagai antagonis terhadap pemerintahan negara bagian UMNO. Negara bagian di bawah kepemimpinan Ketua Menteri Onn Hafiz Ghazi telah menuntut bagian yang lebih besar dari pendapatan federal, yang dipandang sebagai upaya melawan intimidasi federal.
Mengenai reformasi kelembagaan, janji-janji yang mendefinisikan kinerja kuat PH dalam pemilihan umum 2018 – upaya anti-korupsi, perjuangan untuk independensi peradilan, dan netralitas layanan sipil – dipandang sebagai terhenti atau sangat dilemahkan karena kompromi koalisi.
Melansir CNA, terbongkarnya mitos partisipasi pemilih yang tinggi mengungkap beberapa kebenaran pahit bagi Anwar dan pemerintah koalisi PH. Kekalahan koalisi dari BN dan UMNO bersifat struktural dan bukan siklikal. Terjadi erosi yang luas di semua segmen, dengan pangsa suara yang anjlok bahkan di kursi yang dipertahankan PH.
Partai Aksi Demokratik (DAP), partai terbesar PH dan jangkar dukungan Tionghoa, menunjukkan kinerja yang sangat buruk. Pemilih Tionghoa, yang telah menginvestasikan modal politik yang sangat besar pada partai tersebut sebagai pembela kepentingan mereka, melihat partai tersebut tidak efektif.
Dalam pemerintahan, para pemimpin DAP memegang portofolio kunci, seperti perumahan dan transportasi. Namun, kegagalan untuk mengatasi keluhan tentang memburuknya ketersediaan perumahan dan tekanan pada usaha kecil menunjukkan bahwa DAP tidak dapat memberikan perbaikan nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Malaysia ketika diberi kekuasaan.
Partai tersebut hanya memenangkan enam kursi di Johor, sementara Asosiasi Tionghoa Malaysia (MCA), jangkar utama Tionghoa BN, memenangkan delapan kursi dan merebut kursi-kursi yang telah lama dianggap sebagai benteng DAP, seperti Tangkak, Johor Jaya, dan Jementah.
Lihat Juga :
