Iran Tuntut 5 Negara Arab Bayar Ganti Rugi Perang, Ini Alasannya
Selasa, 14 April 2026 - 11:33 WIB
loading...
Iran tuntut lima negara Arab membayar ganti rugi kepada Teheran atas perang yang diluncurkan AS dan Israel. Foto/X @KSAmofaEN
A
A
A
TEHERAN - Iran telah menuntut lima negara Arab di kawasan Teluk untuk membayar ganti rugi atas perang yang diluncurkan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Alasannya, menurut Teheran, kelima negara tersebut mengizinkan wilayah mereka digunakan untuk serangan terhadap Iran.
Tuntutan Iran disampaikan dalam sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada hari Senin. Tak disebutkan nilai kompensasi yang dituntut Teheran.
Baca Juga: AS Blokade Selat Hormuz, 15 Kapal Perang hingga Jet Tempur Siluman F-35 Dekati Iran
Dalam surat itu, utusan Iran untuk PBB; Amir Saeid Iravani, berpendapat bahwa Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), dan Yordania telah mengizinkan AS menggunakan wilayah mereka untuk menyerang Iran dan, dalam beberapa kasus, terlibat langsung dalam “serangan bersenjata ilegal yang menargetkan objek sipil.”
Iravani menambahkan, "Negara-negara Arab harus memberikan ganti rugi penuh kepada Republik Islam Iran, termasuk kompensasi atas semua kerusakan materiil dan moral yang diderita sebagai akibat dari tindakan mereka yang melanggar hukum internasional.”
Mengutip laporan dari The National, Selasa (14/4/2026), negara-negara Teluk sebelumnya menuntut agar Iran bertanggung jawab atas kerusakan perang, sebuah klaim yang ditolak Iravani sebagai “tidak dapat dipertahankan secara hukum dan pada dasarnya terlepas dari realitas faktual dan hukum.”
Iran juga menolak Resolusi Dewan Keamanan PBB 2817, yang mengutuk Teheran atas “serangan keji” terhadap beberapa negara Teluk, menyebutnya “jelas tidak adil” dan “tidak dapat dipertahankan secara hukum”.
Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang disponsori Bahrain bulan lalu yang mengutuk serangan Iran terhadap wilayah beberapa negara Teluk.
Teks tersebut, yang memiliki jumlah sponsor bersama sebanyak 136, “menuntut penghentian segera semua serangan oleh Republik Islam Iran terhadap Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania”.
AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, dengan menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk membongkar program nuklir dan rudal balistik Iran. Serangan tersebut menewaskan puluhan pejabat senior, termasuk pemimpin tertinggi Iran yang telah lama berkuasa, Ayatollah Ali Khamenei, serta lebih dari 1.300 warga sipil. Selain situs militer, AS dan Israel menargetkan infrastruktur energi, jembatan, universitas, dan sekolah.
Pada bulan Januari, Kementerian Luar Negeri UEA mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa negara tersebut tidak akan membiarkan wilayah udara, wilayah darat, atau perairan teritorialnya digunakan untuk tindakan militer yang bermusuhan terhadap Iran. Kementerian itu menegaskan kembali komitmennya terhadap netralitas dan stabilitas regional.
Tuntutan Iran disampaikan dalam sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada hari Senin. Tak disebutkan nilai kompensasi yang dituntut Teheran.
Baca Juga: AS Blokade Selat Hormuz, 15 Kapal Perang hingga Jet Tempur Siluman F-35 Dekati Iran
Dalam surat itu, utusan Iran untuk PBB; Amir Saeid Iravani, berpendapat bahwa Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), dan Yordania telah mengizinkan AS menggunakan wilayah mereka untuk menyerang Iran dan, dalam beberapa kasus, terlibat langsung dalam “serangan bersenjata ilegal yang menargetkan objek sipil.”
Iravani menambahkan, "Negara-negara Arab harus memberikan ganti rugi penuh kepada Republik Islam Iran, termasuk kompensasi atas semua kerusakan materiil dan moral yang diderita sebagai akibat dari tindakan mereka yang melanggar hukum internasional.”
Mengutip laporan dari The National, Selasa (14/4/2026), negara-negara Teluk sebelumnya menuntut agar Iran bertanggung jawab atas kerusakan perang, sebuah klaim yang ditolak Iravani sebagai “tidak dapat dipertahankan secara hukum dan pada dasarnya terlepas dari realitas faktual dan hukum.”
Iran juga menolak Resolusi Dewan Keamanan PBB 2817, yang mengutuk Teheran atas “serangan keji” terhadap beberapa negara Teluk, menyebutnya “jelas tidak adil” dan “tidak dapat dipertahankan secara hukum”.
Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang disponsori Bahrain bulan lalu yang mengutuk serangan Iran terhadap wilayah beberapa negara Teluk.
Teks tersebut, yang memiliki jumlah sponsor bersama sebanyak 136, “menuntut penghentian segera semua serangan oleh Republik Islam Iran terhadap Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania”.
AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, dengan menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk membongkar program nuklir dan rudal balistik Iran. Serangan tersebut menewaskan puluhan pejabat senior, termasuk pemimpin tertinggi Iran yang telah lama berkuasa, Ayatollah Ali Khamenei, serta lebih dari 1.300 warga sipil. Selain situs militer, AS dan Israel menargetkan infrastruktur energi, jembatan, universitas, dan sekolah.
Pada bulan Januari, Kementerian Luar Negeri UEA mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa negara tersebut tidak akan membiarkan wilayah udara, wilayah darat, atau perairan teritorialnya digunakan untuk tindakan militer yang bermusuhan terhadap Iran. Kementerian itu menegaskan kembali komitmennya terhadap netralitas dan stabilitas regional.
(mas)
Lihat Juga :
