Filipina Jadi Negara Pertama yang Menyatakan Darurat Energi akibat Perang Iran
Selasa, 24 Maret 2026 - 21:23 WIB
loading...
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr umumkan darurat energi nasional sebagai imbas dari perang Timur Tengah antara Iran vs AS-Israel. Foto/Philstar
A
A
A
MANILA - Filipina pada hari Selasa (24/3/2026) menjadi negara pertama yang menyatakan darurat energi nasional. Ini sebagai imbas meningkatnya gangguan pasokan global yang terkait dengan perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menandatangani perintah eksekutif yang secara resmi menyatakan keadaan darurat dan mengaktifkan respons nasional untuk menstabilkan pasokan energi serta melindungi perekonomian dari kenaikan biaya bahan bakar.
Baca Juga: Mossad Gagal Gulingkan Rezim Iran, PM Israel Benjamin Netanyahu Frustrasi
"Keadaan darurat energi nasional dengan ini diumumkan sehubungan dengan konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, dan bahaya yang ditimbulkan terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara," kata Marcos dalam perintah eksekutif yang dibagikan kepada media, sebagaimana dikutip dari BBC.
Marcos mengatakan langkah ini akan memungkinkan pemerintah untuk mengambil "langkah-langkah terkoordinasi" untuk mengatasi gangguan dalam perekonomian negara.
Dia menambahkan bahwa sebuah komite telah dibentuk untuk memastikan pergerakan, pasokan, distribusi, dan ketersediaan bahan bakar, makanan, obat-obatan, dan barang-barang penting lainnya secara tertib.
Deklarasi ini akan berlaku selama satu tahun kecuali diperpanjang atau dicabut oleh presiden.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menandatangani perintah eksekutif yang secara resmi menyatakan keadaan darurat dan mengaktifkan respons nasional untuk menstabilkan pasokan energi serta melindungi perekonomian dari kenaikan biaya bahan bakar.
Baca Juga: Mossad Gagal Gulingkan Rezim Iran, PM Israel Benjamin Netanyahu Frustrasi
"Keadaan darurat energi nasional dengan ini diumumkan sehubungan dengan konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, dan bahaya yang ditimbulkan terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara," kata Marcos dalam perintah eksekutif yang dibagikan kepada media, sebagaimana dikutip dari BBC.
Marcos mengatakan langkah ini akan memungkinkan pemerintah untuk mengambil "langkah-langkah terkoordinasi" untuk mengatasi gangguan dalam perekonomian negara.
Dia menambahkan bahwa sebuah komite telah dibentuk untuk memastikan pergerakan, pasokan, distribusi, dan ketersediaan bahan bakar, makanan, obat-obatan, dan barang-barang penting lainnya secara tertib.
Deklarasi ini akan berlaku selama satu tahun kecuali diperpanjang atau dicabut oleh presiden.
Lihat Juga :
