AS Tak Mungkin Kirim Delta Force ke Iran, Hanya Andalkan Serangan Udara
Kamis, 15 Januari 2026 - 02:20 WIB
loading...
A
A
A
“Jika pemimpin tertinggi dieliminasi dalam rencana untuk memenggal rezim Islam, IRGC adalah pemain yang paling mungkin untuk mengisi kekosongan dan mengambil alih kendali. Itu bukanlah hasil yang baik bagi AS, dan saya menduga pemerintahan Trump menyadari kemungkinan itu,” kata Akbarzadeh. Namun, ia menambahkan bahwa gelombang dukungan rakyat kemungkinan besar tidak akan beralih ke kepemimpinan jika pemimpin tertinggi menjadi sasaran, karena rezim ulama tidak populer.
Para ahli mengatakan kecil kemungkinan AS akan melakukan operasi di Iran yang serupa dengan yang terjadi di Venezuela, yang mengakibatkan penculikan Maduro.
“Logistik untuk melakukan sesuatu seperti operasi di Venezuela terlalu sulit di Iran. Jarak yang harus ditempuh helikopter AS jauh lebih jauh, dan keamanan Iran sudah siaga – jika Trump mencoba melakukan hal seperti itu,” kata Akbarzadeh.
“Iran mungkin berpikir bahwa AS mungkin berharap serangan yang ditargetkan akan melenyapkan pemimpin tertinggi atau sejumlah pemimpin kunci, dan kemudian AS akan mencoba memaksa sisa Republik Islam untuk melakukan apa yang pemimpin tolak untuk lakukan terkait masalah nuklir atau rudal,” kata Vali Nasr, seorang profesor urusan internasional dan studi Timur Tengah di Universitas Johns Hopkins.
“Pembacaan mereka tentang Venezuela adalah bahwa AS… ingin mengubah permainan di Iran, tetapi AS tidak akan menginvasi Iran dengan pasukan, dan AS tidak selalu mencari perubahan rezim dan pembangunan negara seperti yang kita lihat di Irak atau Afghanistan.”
“Trump bukanlah pembangun negara. Dia tidak percaya pada komitmen jangka panjang atau membangun demokrasi. Ingat, dia menyerah di Afghanistan. Jadi dia tidak akan berkomitmen untuk mengirim pasukan ke Iran. Itu terlalu mahal,” kata Akbarzadeh.
Di bawah Trump, AS telah bergerak tegas untuk mengakhiri perang panjangnya di Afghanistan, yang dimulai pada tahun 2001.
Pada tahun 2020, selama masa jabatan pertama Trump, pejabat AS dan perwakilan Taliban menandatangani perjanjian Doha setelah berbulan-bulan negosiasi di Qatar, untuk mengakhiri perang. Penarikan pasukan sebenarnya terjadi pada tahun 2021, selama masa kepresidenan Joe Biden.
Para ahli mengatakan kecil kemungkinan AS akan melakukan operasi di Iran yang serupa dengan yang terjadi di Venezuela, yang mengakibatkan penculikan Maduro.
“Logistik untuk melakukan sesuatu seperti operasi di Venezuela terlalu sulit di Iran. Jarak yang harus ditempuh helikopter AS jauh lebih jauh, dan keamanan Iran sudah siaga – jika Trump mencoba melakukan hal seperti itu,” kata Akbarzadeh.
“Iran mungkin berpikir bahwa AS mungkin berharap serangan yang ditargetkan akan melenyapkan pemimpin tertinggi atau sejumlah pemimpin kunci, dan kemudian AS akan mencoba memaksa sisa Republik Islam untuk melakukan apa yang pemimpin tolak untuk lakukan terkait masalah nuklir atau rudal,” kata Vali Nasr, seorang profesor urusan internasional dan studi Timur Tengah di Universitas Johns Hopkins.
“Pembacaan mereka tentang Venezuela adalah bahwa AS… ingin mengubah permainan di Iran, tetapi AS tidak akan menginvasi Iran dengan pasukan, dan AS tidak selalu mencari perubahan rezim dan pembangunan negara seperti yang kita lihat di Irak atau Afghanistan.”
3. Tidak Akan Mengirimkan Pasukan
Para ahli mengatakan kecil kemungkinan Washington akan mengirim pasukan ke Iran. Jadi AS tak akan mengirimkan pasukan elite Delta Force atau NAVY Seals ke Iran.“Trump bukanlah pembangun negara. Dia tidak percaya pada komitmen jangka panjang atau membangun demokrasi. Ingat, dia menyerah di Afghanistan. Jadi dia tidak akan berkomitmen untuk mengirim pasukan ke Iran. Itu terlalu mahal,” kata Akbarzadeh.
Di bawah Trump, AS telah bergerak tegas untuk mengakhiri perang panjangnya di Afghanistan, yang dimulai pada tahun 2001.
Pada tahun 2020, selama masa jabatan pertama Trump, pejabat AS dan perwakilan Taliban menandatangani perjanjian Doha setelah berbulan-bulan negosiasi di Qatar, untuk mengakhiri perang. Penarikan pasukan sebenarnya terjadi pada tahun 2021, selama masa kepresidenan Joe Biden.
(ahm)
Lihat Juga :
