Arab Saudi Tangkap 116 Pejabat dalam Operasi Pemberantasan Korupsi Besar-besaran
Jum'at, 02 Januari 2026 - 14:17 WIB
loading...
Otoritas Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi Arab Saudi menangkap 116 pejabat pemerintah dalam operasi anti-korupsi besar-besaran. Foto/Anadolu
A
A
A
RIYADH - Sebanyak 116 pejabat pemerintah Arab Saudi di berbagai kementerian dan badan publik telah ditangkap dalam operasi pemberantasan korupsi besar-besaran oleh Otoritas Pengawasan dan Anti-Korupsi (Nazaha).
Penangkapan massal pejabat ini dilakukan setelah serangkaian investigasi yang dilakukan Nazaha, sebagaimana dilaporkan surat kabar Okaz, Jumat (2/1/2026).
Nazaha menginterogasi 466 orang selama kampanye nasional yang menargetkan penyuapan dan penyalahgunaan jabatan resmi pada Desember 2025.
Baca Juga: Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dari Saudara Menjadi Rival...
Dalam sebuah pernyataan, otoritas tersebut mengatakan telah melakukan 1.440 inspeksi selama bulan tersebut sebagai bagian dari pekerjaan regulasi dan penindakan kriminal yang sedang berlangsung.
Mereka yang diinterogasi termasuk pejabat dari beberapa badan pemerintah, termasuk kementerian dalam negeri, kotamadya dan perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
Nazaha mengatakan penyelidikan tersebut berkaitan dengan tuduhan penyuapan dan penyalahgunaan wewenang resmi. Prosedur hukum sedang diselesaikan sebagai persiapan untuk menyerahkan mereka yang terlibat ke pengadilan.
Penangkapan massal pejabat ini dilakukan setelah serangkaian investigasi yang dilakukan Nazaha, sebagaimana dilaporkan surat kabar Okaz, Jumat (2/1/2026).
Nazaha menginterogasi 466 orang selama kampanye nasional yang menargetkan penyuapan dan penyalahgunaan jabatan resmi pada Desember 2025.
Baca Juga: Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dari Saudara Menjadi Rival...
Dalam sebuah pernyataan, otoritas tersebut mengatakan telah melakukan 1.440 inspeksi selama bulan tersebut sebagai bagian dari pekerjaan regulasi dan penindakan kriminal yang sedang berlangsung.
Mereka yang diinterogasi termasuk pejabat dari beberapa badan pemerintah, termasuk kementerian dalam negeri, kotamadya dan perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
Nazaha mengatakan penyelidikan tersebut berkaitan dengan tuduhan penyuapan dan penyalahgunaan wewenang resmi. Prosedur hukum sedang diselesaikan sebagai persiapan untuk menyerahkan mereka yang terlibat ke pengadilan.
Lihat Juga :
