Rusia Tuding AS Memiliki Eksperimen di Palestina

GAZA - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyatakan kekhawatirannya bahwa rencana perdamaian Gaza yang didukung AS yang dipromosikan oleh Presiden Donald Trump dapat menutupi "eksperimen" yang tidak terkendali di wilayah yang diduduki.

Mengomentari pemungutan suara terbaru atas rencana Trump di Dewan Keamanan PBB, Zakharova mencatat bahwa dokumen tersebut diadopsi dengan 13 suara mendukung, sementara Rusia dan China abstain.

"Kami berharap keputusan ini tidak akan menjadi kedok untuk eksperimen tak terkendali di wilayah Palestina yang diduduki, yang justru akan berubah menjadi putusan akhir tentang hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, harapan Israel akan keamanan, dan koeksistensi damai di kawasan tersebut," ujarnya, dilansir Anadolu.

Inti dari dokumen tersebut melibatkan pembentukan Dewan Perdamaian untuk mengelola Gaza yang akan diketuai oleh Trump dan dapat mencakup, menurut Trump, "para pemimpin global yang berwibawa dan dihormati."

BacaJuga: 7 Seragam Pasukan Khusus Terbaik di Dunia, Nomor 3 Memiliki Penutup Muka Antipeluru

Dewan tersebut berwenang untuk mengerahkan Pasukan Stabilisasi Internasional yang akan beroperasi melalui konsultasi dan kerja sama erat dengan Israel dan Mesir. Mandatnya mencakup fungsi-fungsi penegakan perdamaian seperti demiliterisasi enklave dan pelucutan senjata kelompok Palestina Hamas serta kelompok-kelompok bersenjata lainnya.

Zakharova menekankan bahwa rencana tersebut tidak mengatur partisipasi Administrasi Nasional Palestina dalam mengatur sektor tersebut atau dalam menentukan masa depan Palestina berdasarkan formula dua negara.

"Kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan, termasuk penolakan untuk mencaplok tanah Palestina dan penarikan pasukannya, tidak tetap," tegasnya.

Ia lebih lanjut menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB maupun Sekretariat PBB sama sekali tidak diikutsertakan dalam pengawasan struktur baru atau modalitas praktis untuk pengerahan kontingen internasional, yang bertentangan dengan "semangat perdamaian sejati" dan bertentangan dengan keputusan hukum internasional yang diakui.

Zakharova mengatakan bahwa keputusan Rusia untuk abstain mempertimbangkan posisi kepemimpinan Palestina dan negara-negara Arab dan Muslim yang berkepentingan yang mendukung dokumen tersebut, serta keinginan untuk menghindari terulangnya kekerasan di Gaza.

"Saya ingin mengingatkan bahwa perang dan penderitaan penduduk sipil di daerah kantong tersebut sebenarnya bisa dihentikan sejak lama jika Washington tidak secara sistematis memveto enam kali rancangan resolusi yang mensyaratkan gencatan senjata segera selama dua tahun terakhir," tambahnya.

Beralih ke masalah regional lainnya, Zakharova membahas potensi bantuan militer kepada Iran, dengan menyatakan bahwa masalah tersebut jika terjadi serangan oleh AS atau sekutunya diatur oleh ketentuan Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif antara Moskow dan Teheran.

"Antara lain, dokumen ini menetapkan pengembangan kerja sama militer dan teknis-militer di berbagai isu," ujarnya.

Menanggapi laporan media yang mengklaim bahwa beberapa warga negara Irak bertempur di Ukraina, Zakharova mengatakan bahwa semua detail tersebut berada di bawah yurisdiksi Kementerian Pertahanan Rusia.

"Oleh karena itu, kami akan mengarahkan pertanyaan Anda kepada rekan-rekan kami dan menghubungkan Anda dengan mereka," tambahnya.