Menteri Dalam Negeri Kolombia Tolak Sanksi AS, Sangkal Tuduhan Terlibat Perdagangan Narkoba
Minggu, 26 Oktober 2025 - 12:32 WIB
loading...
Menteri Dalam Negeri Kolombia Armando Benedetti. Foto/anadolu
A
A
A
BOGOTA - Menteri Dalam Negeri Kolombia Armando Benedetti mengkritik Amerika Serikat (AS) setelah dimasukkan ke dalam daftar sanksi. Dia menekankan ia tidak terkait dengan tuduhan perdagangan narkoba.
“Karena telah membela martabat negara dan menyatakan presiden @petrogustavo bukan pengedar narkoba, mereka memasukkan saya ke dalam daftar OFAC (Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS) tanpa saya menyerang mereka,” tulis Benedetti di platform media sosial AS X.
Mengatakan ia tidak pernah memasuki rumah seorang pengedar narkoba pun, Benedetti berkata, “Itu menunjukkan bahwa setiap kerajaan tidak adil dan bahwa perjuangan anti-narkobanya hanyalah tipuan untuk persenjataan. Di negara ini, tidak ada yang percaya cerita bahwa saya seorang pengedar narkoba.”
“Bagi AS, pernyataan tanpa kekerasan sama saja dengan menjadi pengedar narkoba. Orang asing pulang saja,” tegas dia.
Putra Presiden Gustavo Petro, Nicolas Petro, yang dimasukkan ke dalam daftar sanksi bersama ayahnya, mengkritik keputusan tersebut sebagai bermotif politik.
“Karena telah membela martabat negara dan menyatakan presiden @petrogustavo bukan pengedar narkoba, mereka memasukkan saya ke dalam daftar OFAC (Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS) tanpa saya menyerang mereka,” tulis Benedetti di platform media sosial AS X.
Mengatakan ia tidak pernah memasuki rumah seorang pengedar narkoba pun, Benedetti berkata, “Itu menunjukkan bahwa setiap kerajaan tidak adil dan bahwa perjuangan anti-narkobanya hanyalah tipuan untuk persenjataan. Di negara ini, tidak ada yang percaya cerita bahwa saya seorang pengedar narkoba.”
“Bagi AS, pernyataan tanpa kekerasan sama saja dengan menjadi pengedar narkoba. Orang asing pulang saja,” tegas dia.
Putra Presiden Gustavo Petro, Nicolas Petro, yang dimasukkan ke dalam daftar sanksi bersama ayahnya, mengkritik keputusan tersebut sebagai bermotif politik.
Lihat Juga :
