Mesir Ingin Pasukan AS di Gaza sebagai Bagian Misi Penjaga Perdamaian

KAIRO - Tentara Amerika Serikat (AS) perlu dikerahkan ke Gaza jika pasukan penjaga perdamaian internasional yang dibayangkan dalam rencana gencatan senjata Presiden Donald Trump ingin terwujud. Mesir telah memberi tahu AS mengenai hal itu, menurut dua pejabat Arab yang berbicara kepada Middle East Eye (MEE).

Para pejabat senior Mesir memberi tahu rekan-rekan mereka di AS bahwa mereka ingin Pasukan Stabilisasi Internasional yang diuraikan dalam rencana perdamaian 20 poin Trump dimodelkan berdasarkan Pasukan dan Pengamat Multinasional (MFO) yang dikerahkan ke Sinai setelah semenanjung itu dikembalikan ke Mesir dari Israel pada tahun 1982.

AS telah memimpin MFO sejak awal, memasok ratusan pasukan sebagai pasukan penyangga dan penenang.

Rencana Trump membayangkan pasukan internasional yang terdiri dari negara-negara Arab dan Muslim mengamankan Gaza saat Israel mundur.

Mesir, satu-satunya negara Arab yang berbatasan dengan Gaza, akan memainkan peran kunci dalam pasukan tersebut, karena merupakan rumah bagi tentara terbesar di dunia Arab.

Intelijen militer Mesir juga memiliki hubungan dengan sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam.

MEE sebelumnya melaporkan Hamas menginginkan pasukan Turki dikerahkan ke Gaza untuk menjamin gencatan senjata, tetapi dua pejabat Arab dan seorang mantan pejabat senior AS mengatakan Israel keberatan dengan kehadiran Turki.

Permintaan Mesir, yang telah dikomunikasikan secara publik dan tertutup, kemungkinan akan menguji keinginan Trump memperkuat kehadiran militernya di Gaza.

Seorang mantan pejabat senior AS yang mengetahui permintaan tersebut mengatakan permintaan tersebut tidak akan terwujud.

Namun, ada beberapa tanda bahwa AS sedang mempersiapkan kehadiran militer yang lebih besar di wilayah Israel.

“Personel militer AS di pangkalan udara Al-Udeid di Qatar telah dipindahkan ke Yordania untuk beberapa bulan mendatang,” ungkap seorang pejabat Arab kepada MEE.

Personel militer tersebut merupakan bagian dari tim penilaian risiko dan keamanan, yang secara efektif mengelola keamanan di pangkalan militer AS.

Para pejabat AS dan Arab, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, mengatakan kepada MEE bahwa langkah tersebut dapat menandakan AS sedang mempersiapkan kedatangan lebih banyak pasukan di wilayah tersebut.

Rencana Trump telah mencantumkan Yordania dan Mesir sebagai mitra keamanan utama di Gaza.

Pengerahan pasukan AS ke Gaza hanyalah salah satu dari sekian banyak poin sensitif yang harus dibahas oleh para negosiator yang bertemu di kota resor Sharm El-Sheikh, Mesir, pekan ini untuk mengakhiri perang Israel di Gaza yang sudah berjalan dua tahun.

Negara-negara Arab dan Muslim marah ketika Trump mengumumkan rencananya pekan lalu. Meskipun ia mengakui dua tuntutan utama mereka—pengakhiran perang secara permanen dan tidak ada pemindahan paksa dari Gaza—ia tidak berkomitmen pada negara Palestina dan memberi ruang bagi Israel untuk menunda penarikannya dari Gaza.

Mesir sangat kesal karena Trump meremehkan peran Otoritas Palestina, lapor MEE.

Namun, mitra Arab dan Muslim AS mendukung rencana tersebut. Trump membanggakan dirinya sebagai seorang negosiator, dan para analis serta diplomat mengatakan masih banyak hal yang perlu dibahas pekan ini di Mesir.

Bertaruh dalam Permainan

Trump pada hari Minggu meminta para mediator untuk "bergerak cepat" guna mencapai kesepakatan setelah ia menyambut tanggapan Hamas terhadap proposalnya sebagai jalan menuju kesepakatan.

“Para pejabat Hamas, Mesir, Qatar, Turki, AS, dan Israel berpartisipasi dalam perundingan tersebut,” ungkap para pejabat Arab kepada MEE.

Rencana tersebut menyerukan pembebasan segera semua tawanan Israel yang tersisa di Gaza—sekitar 20 orang masih hidup—dengan imbalan tahanan Palestina.

Hamas dan Israel telah mengatur pertukaran tahanan sebelumnya, termasuk selama gencatan senjata pada bulan Januari yang gagal dua bulan kemudian ketika Israel secara sepihak kembali menyerang Gaza.

Jika semuanya berjalan sesuai rencana kali ini, fase pertama kesepakatan, yaitu pembebasan para tawanan, akan selesai dalam 72 jam, meskipun para analis memperingatkan Hamas mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan tawanan yang masih hidup dan yang telah meninggal.

Israel masih menyerang Gaza pada hari Senin.

Salah satu poin penting dalam perundingan ini adalah batas waktu penarikan Israel.

Rencana Trump tidak memberikan batas waktu yang spesifik dan memberi Israel ruang untuk tetap berada jauh di dalam Gaza.

“Mesir, Qatar, dan Turki mendesak penarikan penuh,” ungkap para pejabat Arab kepada MEE.

Hamas diperkirakan akan mendesak Israel untuk mundur ke zona penyangga sempit di sekitar Gaza sebelum sepenuhnya meninggalkan daerah kantong tersebut.

Para pemimpin Arab yang pasukannya diharapkan ikut serta dalam pasukan penjaga perdamaian internasional tidak ingin tentara mereka berdesakan dengan tentara Israel di antara reruntuhan Gaza.

Mereka juga tidak ingin dianggap memberikan perlindungan bagi Israel jika Israel secara sepihak kembali menyerang Gaza.

“Mesir, yang kemungkinan akan menyumbang sebagian besar tentara, sangat khawatir,” ungkap para pejabat Arab kepada MEE.

"Bagi Mesir, kehadiran AS akan menunjukkan komitmen nyata terhadap rencana tersebut dalam arti riil; pasukan dan dana. Hal itu akan dipandang sebagai pertaruhan, perwujudan nyata dari dukungan AS, dan, berpotensi, insentif bagi Israel untuk mengekang pelanggaran," ujar Mirette Mabrouk, yang saat ini berada di Kairo dan mengepalai program Mesir di Middle East Institute, kepada MEE.

"Meskipun serangan di Doha membuktikan bahwa kehadiran AS tidak otomatis perlindungan terhadap agresi Israel," papar dia, merujuk pada serangan Israel terhadap ibu kota Qatar pada bulan September.

Intelijen Mesir telah berunding dengan sayap bersenjata Hamas mengenai perlucutan senjata, yang diatur dalam rencana Trump.

Hal ini telah menjadi sumber ketegangan yang semakin meningkat antara gerakan Palestina dan Kairo.

Salah satu pejabat Arab yang mengetahui perundingan tersebut mengatakan kepada MEE bahwa hal itu "sulit".

Beberapa opsi telah dilaporkan, termasuk Hamas menyerahkan senjatanya langsung ke Mesir dan menyimpannya.

The Wall Street Journal melaporkan Hamas ingin menyimpan senjata ringannya, yang dianggapnya bersifat defensif.

Riccardo Fabiani, direktur proyek Afrika Utara di International Crisis Group, mengatakan kepada MEE bahwa selain "menahan Israel", Mesir ingin pasukan AS di lapangan dapat memverifikasi penyerahan senjata - yang dapat digunakan Israel sebagai provokasi untuk memulai kembali serangan.

"Mereka ingin AS berpartisipasi dalam proses perlucutan senjata apa pun yang akan berlangsung," katanya.

"Saya tidak melihat pemerintahan ini secara khusus tertarik untuk memiliki pasukan permanen terlibat dalam penjagaan perdamaian. Mereka lebih suka mengebom suatu tempat dan keluar," ujar dia.

Rencana Trump mengesampingkan Hamas untuk memerintah Gaza. Rencana tersebut menyerukan "Dewan Perdamaian" yang dipimpin Trump untuk memerintah daerah kantong itu bersama para teknokrat Palestina.

Baca juga: Israel Mencapai Titik Tak Bisa Kembali dalam Perang Gaza