Dinas Intelijen Gerebek Rumah Jurnalis China, Ini Kata Australia

CANBERRA - Menteri Dalam Negeri Australia , Peter Dutton, membela hak pemerintah atas penggerebekan dinas intelijen untuk mencegah campur tangan asing. Pernyataan itu dilontarkannya setelah China mengutuk penggeledahan di rumah jurnalis yang bekerja di Australia.

Dutton menolak untuk secara langsung mengonfirmasi bahwa jurnalis China telah diinterogasi oleh badan intelijen Australia pada bulan Juni, dengan mengatakan penyelidikan masih berlangsung. Namun ia mengatakan ada beberapa "aktivitas" oleh badan intelijen negara.

“Jika (Organisasi Intelijen Keamanan Australia) memiliki alasan yang cukup untuk melaksanakan perintah penggeledahan, atau untuk aktivitas lain, maka mereka akan melakukan aktivitas itu,” kata Dutton di televisi Australian Broadcasting Corp (ABC).

"Jika orang-orang menyamar sebagai jurnalis atau pemimpin bisnis atau siapa pun mereka, dan ada bukti bahwa mereka bertindak bertentangan dengan hukum Australia, maka dinas intelijen akan bertindak," imbuhnya seperti dilansir dari Reuters, Minggu (13/9/2020).

Penggerebekan itu diungkapkan oleh Kementerian Luar Negeri China minggu lalu setelah dua jurnalis Australia meninggalkan negara itu setelah diinterogasi oleh polisi China. Menteri perdagangan Australia mengatakan pada hari Jumat bahwa badan-badan tersebut bertindak berdasarkan bukti terkait penyelidikan campur tangan asing.(Baca: Australia Pulangkan Dua Jurnalis dari China setelah Diinterogasi )

Pada hari Sabtu, media pemerintah China mengutuk penggerebekan tersebut. (Baca: Gerebek Rumah Jurnalis China, Australia Dikecam Media Beijing )

Hubungan antara Australia dan mitra dagang utamanya China telah memburuk secara bertahap selama beberapa tahun terakhir dan semakin memburuk tahun ini setelah Canberra menyerukan penyelidikan tentang asal-usul virus Corona baru, yang membuat marah Beijing.

China telah memberlakukan pembatasan perdagangan pada produk-produk termasuk jelai dan anggur, yang mendorong Australia untuk memperketat uji keamanan nasional bagi investasi asing.