Sudah Mengalami Isolasi Internasional, Tentara Israel Mengalami Kelelahan yang Akut
Sabtu, 27 September 2025 - 16:30 WIB
loading...
Tentara Israel sudah mengalami kelelahan yang akut. Foto/X
A
A
A
GAZA - Surat kabar Israel, Maariv, memperingatkan tentang meningkatnya ketegangan di dalam militer Israel . Media tersebut juga menggambarkan tentara "mendekati titik ledakan" di bawah beban perang Gaza dan meningkatnya isolasi politik.
Dalam artikel berjudul "Apakah Kita Beralih ke Ketapel? Krisis Serius di Tentara Pendudukan Israel Mendekati Titik Ledakan", koresponden militer Avi Ashkenazi berpendapat bahwa kampanye di Gaza "kurang kepemimpinan profesional" dan dijalankan oleh "para amatir", yang menghasilkan "hasil yang sangat negatif bagi negara dan tentara".
Ashkenazi membandingkan pernyataan Perdana Menteri pertama Israel, David Ben-Gurion, pada tahun 1955, ketika ia menyebut Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai "negara-negara yang lelah" seiring Israel terus menduduki Jalur Gaza yang terkepung.
Ia berpendapat bahwa frasa tersebut masih relevan hingga saat ini karena Israel menghadapi tekanan diplomatik yang semakin intensif dari para pemimpin Eropa, Australia, dan beberapa negara Arab terkait kebijakannya di Gaza.
Artikel tersebut juga mengulas kebangkitan Hamas, menelusuri asal-usulnya di kamp pengungsi Jabalia di Gaza selama Intifada Pertama pada tahun 1988 hingga perkembangannya menjadi kekuatan perlawanan yang tangguh.
BacaJuga: Serangan Udara di Gaza Terjadi Setiap 9 Menit Sekali
Sementara itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyerukan kepada masyarakat internasional untuk berupaya mengakhiri perang Israel di Gaza guna membuka jalan bagi pembentukan negara Palestina yang merdeka, Anadolu melaporkan.
Dalam pidato video dari Ramallah di hadapan Sidang Umum PBB ke-80 di New York, Abbas mendesak negara-negara adidaya untuk mendukung upaya Palestina untuk mendapatkan keanggotaan penuh PBB.
Abbas termasuk di antara 80 pejabat Palestina yang visanya dicabut oleh Departemen Luar Negeri AS, sehingga mereka tidak dapat menghadiri pertemuan PBB minggu ini di New York secara langsung.
“Langkah-langkah praktis telah dimulai dengan penunjukan sebuah komite untuk merancang konstitusi sementara bagi transisi dari negara otoritas menjadi negara sipil modern yang bebas dari ekstremisme,” ujarnya.
Abbas menekankan bahwa Jalur Gaza adalah “bagian integral dari Palestina,” dan mengatakan bahwa kepemimpinan Palestina “siap untuk memikul tanggung jawab penuh atas pemerintahan dan keamanan di wilayah kantong tersebut.”
Pada bulan November 2012, Sidang Umum PBB memberikan status negara pengamat non-anggota kepada Palestina.
Pemimpin Palestina menyebut serangan Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza sebagai "kejahatan perang yang terdokumentasi dan tercatat serta kejahatan terhadap kemanusiaan."
"Israel telah menghancurkan lebih dari 80 persen infrastruktur di Jalur Gaza — sebuah kejahatan perang yang terdokumentasi dan akan dikenang dalam sejarah," ujarnya.
"Pemerintah Israel yang ekstremis terus melanjutkan proyek-proyek aneksasi dan permukiman di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem," tambahnya.
Abbas dengan tegas menolak apa yang disebut "Israel Raya", dengan mengatakan bahwa gagasan tersebut "mengancam perluasan menjadi negara-negara berdaulat."
Ia menegaskan kembali perlunya "penghentian segera dan permanen perang di Gaza, masuknya bantuan kemanusiaan tanpa syarat melalui organisasi-organisasi PBB, termasuk UNRWA, diakhirinya penggunaan kelaparan sebagai senjata, dan pembebasan semua tahanan di kedua belah pihak."
Ia juga menekankan perlunya "penarikan penuh pasukan pendudukan dari Jalur Gaza, memastikan warga Gaza tetap berada di tanah mereka tanpa pengungsian, dan melaksanakan rencana pemulihan dan rekonstruksi di Gaza dan Tepi Barat."
Abbas menekankan perlunya mengizinkan negara Palestina "untuk sepenuhnya mengemban tanggung jawabnya, dimulai dengan komite administratif untuk Gaza, yang dipimpin oleh seorang menteri Palestina, untuk mengelola urusan Jalur Gaza selama masa transisi dan menghubungkannya dengan Tepi Barat, dengan dukungan Arab dan internasional."
Ia menyerukan diakhirinya aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat, "terorisme pemukim, dan pencurian tanah dan properti Palestina dengan kedok aneksasi, serta diakhirinya pelanggaran status historis dan hukum tempat-tempat suci."
Abbas mengatakan ia bersedia "bekerja sama dengan Presiden AS Donald Trump, Arab Saudi, Prancis, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan semua mitra" untuk melaksanakan rencana perdamaian yang diadopsi oleh konferensi PBB pada 22 September, "untuk membuka jalan menuju perdamaian yang adil dan kerja sama regional yang komprehensif."
Dalam artikel berjudul "Apakah Kita Beralih ke Ketapel? Krisis Serius di Tentara Pendudukan Israel Mendekati Titik Ledakan", koresponden militer Avi Ashkenazi berpendapat bahwa kampanye di Gaza "kurang kepemimpinan profesional" dan dijalankan oleh "para amatir", yang menghasilkan "hasil yang sangat negatif bagi negara dan tentara".
Ashkenazi membandingkan pernyataan Perdana Menteri pertama Israel, David Ben-Gurion, pada tahun 1955, ketika ia menyebut Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai "negara-negara yang lelah" seiring Israel terus menduduki Jalur Gaza yang terkepung.
Ia berpendapat bahwa frasa tersebut masih relevan hingga saat ini karena Israel menghadapi tekanan diplomatik yang semakin intensif dari para pemimpin Eropa, Australia, dan beberapa negara Arab terkait kebijakannya di Gaza.
Artikel tersebut juga mengulas kebangkitan Hamas, menelusuri asal-usulnya di kamp pengungsi Jabalia di Gaza selama Intifada Pertama pada tahun 1988 hingga perkembangannya menjadi kekuatan perlawanan yang tangguh.
BacaJuga: Serangan Udara di Gaza Terjadi Setiap 9 Menit Sekali
Sementara itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyerukan kepada masyarakat internasional untuk berupaya mengakhiri perang Israel di Gaza guna membuka jalan bagi pembentukan negara Palestina yang merdeka, Anadolu melaporkan.
Dalam pidato video dari Ramallah di hadapan Sidang Umum PBB ke-80 di New York, Abbas mendesak negara-negara adidaya untuk mendukung upaya Palestina untuk mendapatkan keanggotaan penuh PBB.
Abbas termasuk di antara 80 pejabat Palestina yang visanya dicabut oleh Departemen Luar Negeri AS, sehingga mereka tidak dapat menghadiri pertemuan PBB minggu ini di New York secara langsung.
“Langkah-langkah praktis telah dimulai dengan penunjukan sebuah komite untuk merancang konstitusi sementara bagi transisi dari negara otoritas menjadi negara sipil modern yang bebas dari ekstremisme,” ujarnya.
Abbas menekankan bahwa Jalur Gaza adalah “bagian integral dari Palestina,” dan mengatakan bahwa kepemimpinan Palestina “siap untuk memikul tanggung jawab penuh atas pemerintahan dan keamanan di wilayah kantong tersebut.”
Pada bulan November 2012, Sidang Umum PBB memberikan status negara pengamat non-anggota kepada Palestina.
Pemimpin Palestina menyebut serangan Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza sebagai "kejahatan perang yang terdokumentasi dan tercatat serta kejahatan terhadap kemanusiaan."
"Israel telah menghancurkan lebih dari 80 persen infrastruktur di Jalur Gaza — sebuah kejahatan perang yang terdokumentasi dan akan dikenang dalam sejarah," ujarnya.
"Pemerintah Israel yang ekstremis terus melanjutkan proyek-proyek aneksasi dan permukiman di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem," tambahnya.
Abbas dengan tegas menolak apa yang disebut "Israel Raya", dengan mengatakan bahwa gagasan tersebut "mengancam perluasan menjadi negara-negara berdaulat."
Ia menegaskan kembali perlunya "penghentian segera dan permanen perang di Gaza, masuknya bantuan kemanusiaan tanpa syarat melalui organisasi-organisasi PBB, termasuk UNRWA, diakhirinya penggunaan kelaparan sebagai senjata, dan pembebasan semua tahanan di kedua belah pihak."
Ia juga menekankan perlunya "penarikan penuh pasukan pendudukan dari Jalur Gaza, memastikan warga Gaza tetap berada di tanah mereka tanpa pengungsian, dan melaksanakan rencana pemulihan dan rekonstruksi di Gaza dan Tepi Barat."
Abbas menekankan perlunya mengizinkan negara Palestina "untuk sepenuhnya mengemban tanggung jawabnya, dimulai dengan komite administratif untuk Gaza, yang dipimpin oleh seorang menteri Palestina, untuk mengelola urusan Jalur Gaza selama masa transisi dan menghubungkannya dengan Tepi Barat, dengan dukungan Arab dan internasional."
Ia menyerukan diakhirinya aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat, "terorisme pemukim, dan pencurian tanah dan properti Palestina dengan kedok aneksasi, serta diakhirinya pelanggaran status historis dan hukum tempat-tempat suci."
Abbas mengatakan ia bersedia "bekerja sama dengan Presiden AS Donald Trump, Arab Saudi, Prancis, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan semua mitra" untuk melaksanakan rencana perdamaian yang diadopsi oleh konferensi PBB pada 22 September, "untuk membuka jalan menuju perdamaian yang adil dan kerja sama regional yang komprehensif."
(ahm)
Lihat Juga :
