Israel Akan Usir Warga Palestina Keluarga Gaza, Posisi Mesir Serba Salah
Sabtu, 06 September 2025 - 19:45 WIB
loading...
Posisi Mesir serba salah dengan rencana Israel mengusir warga Gaza. Foto/X
A
A
A
GAZA - Rencana Israel sejak awal perang adalah mengusir warga Palestina keluar dari Jalur Gaza. Itu diungkapkan Luciano Zaccara, seorang analis politik Timur Tengah, kepada Al Jazeera. Dampaknya, posisi Mesir serba salah.
"Yang ingin mereka lakukan adalah melenyapkan orang-orang, mengusir orang-orang, sebanyak mungkin warga Palestina dari Jalur Gaza, dengan gagasan bahwa mereka dapat melakukannya secara sukarela," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa tidak ada unsur kesukarelaan dalam langkah tersebut karena Israel mendorong warga Palestina ke "kamp konsentrasi di selatan".
"Setiap kali mereka pergi mencari makanan atau apa pun, mereka juga dibunuh. Jadi, jika Anda diberi kesempatan untuk melarikan diri dan menyelamatkan diri, Anda akan melakukannya."
Rencana Israel menempatkan Mesir dalam "situasi yang sangat sulit di mana, demi alasan kemanusiaan, mereka harus membuka gerbang, karena jika tidak, orang-orang akan disingkirkan secara fisik di perbatasan, tetapi secara politis, itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilakukan Mesir", kata Zaccara.
Baca Juga: Turki Mulai Produksi Massal Tank Tempur Altay
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mengatakan deskripsi Israel tentang pemindahan paksa warga Palestina sebagai sukarela adalah "omong kosong".
Pada hari Jumat, Netanyahu mengklaim terdapat "rencana yang berbeda untuk membangun kembali Gaza" dan menuduh bahwa "separuh penduduk ingin meninggalkan Gaza", mengklaim bahwa itu "bukan pengusiran massal".
"Saya bisa membuka Rafah untuk mereka, tetapi akan segera ditutup oleh Mesir," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Mesir mengeluarkan pernyataan yang menegaskan kembali "penolakan tegasnya terhadap pengusiran paksa warga Palestina dari tanah mereka".
"[Mesir] menekankan bahwa praktik-praktik ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional dan merupakan kejahatan perang yang tidak dapat ditoleransi," tambah kementerian tersebut.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Mesir tidak akan pernah terlibat dalam praktik semacam itu atau menjadi perantara pengungsian warga Palestina, dan menyebutnya sebagai "garis merah" yang tidak dapat dilampaui.
"Yang ingin mereka lakukan adalah melenyapkan orang-orang, mengusir orang-orang, sebanyak mungkin warga Palestina dari Jalur Gaza, dengan gagasan bahwa mereka dapat melakukannya secara sukarela," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa tidak ada unsur kesukarelaan dalam langkah tersebut karena Israel mendorong warga Palestina ke "kamp konsentrasi di selatan".
"Setiap kali mereka pergi mencari makanan atau apa pun, mereka juga dibunuh. Jadi, jika Anda diberi kesempatan untuk melarikan diri dan menyelamatkan diri, Anda akan melakukannya."
Rencana Israel menempatkan Mesir dalam "situasi yang sangat sulit di mana, demi alasan kemanusiaan, mereka harus membuka gerbang, karena jika tidak, orang-orang akan disingkirkan secara fisik di perbatasan, tetapi secara politis, itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilakukan Mesir", kata Zaccara.
Baca Juga: Turki Mulai Produksi Massal Tank Tempur Altay
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mengatakan deskripsi Israel tentang pemindahan paksa warga Palestina sebagai sukarela adalah "omong kosong".
Pada hari Jumat, Netanyahu mengklaim terdapat "rencana yang berbeda untuk membangun kembali Gaza" dan menuduh bahwa "separuh penduduk ingin meninggalkan Gaza", mengklaim bahwa itu "bukan pengusiran massal".
"Saya bisa membuka Rafah untuk mereka, tetapi akan segera ditutup oleh Mesir," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Mesir mengeluarkan pernyataan yang menegaskan kembali "penolakan tegasnya terhadap pengusiran paksa warga Palestina dari tanah mereka".
"[Mesir] menekankan bahwa praktik-praktik ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional dan merupakan kejahatan perang yang tidak dapat ditoleransi," tambah kementerian tersebut.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Mesir tidak akan pernah terlibat dalam praktik semacam itu atau menjadi perantara pengungsian warga Palestina, dan menyebutnya sebagai "garis merah" yang tidak dapat dilampaui.
(ahm)
Lihat Juga :
