Turki Sangkal Terlibat dalam Dugaan Rencana Pembunuhan Menteri Israel Ben Gvir

ANKARA - Turki membantah terlibat dalam dugaan rencana pembunuhan Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben Gvir. Turki menyebut klaim tersebut sebagai "kampanye disinformasi".

Pusat Penanggulangan Disinformasi Kepresidenan Turki mengatakan tuduhan tersebut "disajikan kepada media Israel" seolah-olah baru terjadi, padahal sebenarnya insiden tersebut terjadi delapan bulan lalu.

Pada hari Rabu (3/9/2025), badan keamanan Shin Bet Israel mengumumkan empat tersangka telah ditangkap terkait rencana tersebut.

Para penyelidik mengatakan kelompok tersebut berencana melakukan serangan pada musim liburan Yahudi mendatang, ketika mereka yakin Ben Gvir sedang beribadah.

Menurut laporan Ynet, salah satu tersangka telah pindah ke Turki beberapa tahun yang lalu, di mana ia bertemu dengan anggota Hamas.

"Selama perang di Gaza, ia diduga merancang rencana untuk membunuh Ben Gvir menggunakan drone bersenjata," ungkap laporan itu.

Para tersangka dilaporkan menerima sekitar USD2.000 dari kontak mereka di Turki untuk membeli drone dan peralatan lainnya.

Polisi mengatakan kepada Ynet bahwa kelompok tersebut membeli dua drone DJI, memasang bahan peledak, dan berhasil melakukan uji coba penerjunan.

Laporan tersebut menunjukkan rencana tersebut dikoordinasikan dengan pimpinan Hamas yang berbasis di Turki.

Namun, para pejabat Turki secara konsisten menyatakan Ankara hanya menampung pimpinan politik Hamas dan tidak memberikan dukungan militer kepada kelompok tersebut.

Mengutip sumber-sumber Israel, Ynet melaporkan Turki membatasi anggota Hamas untuk tinggal tidak lebih dari tiga bulan per kunjungan.

Satu sumber Hamas mengatakan kepada Ynet bahwa Ankara memberlakukan aturan khusus terhadap anggota Hamas, memperingatkan pelanggaran dapat mengakibatkan deportasi.

Sebagai bagian dari pertukaran tahanan tahun 2011 yang membebaskan tentara Israel Gilad Shalit, Israel mendeportasi puluhan anggota Hamas.

Beberapa dikirim ke Gaza atau Tepi Barat yang diduduki, sementara yang lainnya dipindahkan ke luar negeri, termasuk ke Turki.

Pusat Penanggulangan Disinformasi Turki berpendapat kebocoran yang menargetkan Turki merupakan upaya untuk melemahkan kebijakan Ankara terhadap Palestina.

Ketegangan antara Turki dan Israel telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Turki mengakhiri perdagangan dengan Israel tahun lalu dan bulan lalu mendesak negara-negara anggota untuk menangguhkan keanggotaan Israel di Majelis Umum PBB atas genosida yang dilakukannya di Gaza.

Turki baru-baru ini memberlakukan pembatasan tambahan pada kapal-kapal milik dan afiliasi Israel, melarang mereka berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Turki.

Langkah-langkah larangan pelayaran Israel ini menyusul pengumuman Ankara bulan lalu tentang enam sanksi terhadap Israel, sejalan dengan pernyataan bersama The Hague Group dari Konferensi Darurat tentang Palestina di Bogota.

Tahun lalu, Turki bergabung dengan kasus Afrika Selatan di Mahkamah Internasional yang menuduh Israel melakukan genosida.

Sejak itu, Ankara semakin sering menggunakan platform internasional untuk membangun aliansi melawan genosida Israel di Gaza.

Baca juga: Skenario Vietnam: Jenderal Israel Sebut Rencana Netanyahu di Gaza Jebakan Maut