Demonstran Indonesia Tuntut DPR Dibubarkan, Ini 7 Kasus Pembubaran Parlemen Paling Dramatis di Dunia

JAKARTA - Demo berujung ricuh pecah di kawasan gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta, pada Senin lalu. Tuntutan massa antara lain menolak kenaikan tunjangan anggota Parlemen hingga pembubaran badan legislatif tersebut.

Menurut laporan LBH Jakarta, ada sekitar 400 orang yang ditahan setelah demo tersebut. Seorang jurnalis foto juga menjadi korban pemukulan oknum polisi saat meliput aksi.

Massa demonstran berasal dari beragam latar belakang, mulai dari pengemudi ojek online, pedagang, warga perorangan, mahasiswa, organisasi, hingga pelajar yang masih berseragam sekolah. Selain menuntut pembubaran DPR, mereka juga menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, penolakan komersialisasi pendidikan, hingga penghentian politik dinasti.

Baca Juga: Polisi Tangkap 351 Pendemo di DPR, Ratusan di Antaranya Anak-anak

Pembubaran DPR menjadi tuntutan yang ramai diperbincangkan publik Tanah Air hingga sekarang. Ada yang menganggapnya tuntutan seperti itu akan membahayakan demokrasi Indonesia.

Pembubaran DPR atau Parlemen bukan mustahil terjadi. Di beberapa negara kasus seperti itu benar-benar terjadi.

7 Kasus Pembubaran Parlemen Paling Dramatis di Dunia

1. Peru (Presiden Martín Vizcarra Bubarkan Kongres 2019)

•Kronologi: Pada September 2019, Presiden Martin Vizcarra membubarkan Kongres setelah kubu oposisi menghalangi reformasi antikorupsi.
•Dampak: Kongres menolak dan malah menunjuk presiden sementara. Krisis politik memecah negara hingga pemilu baru digelar 2020.
•Kasus ini dipuji sebagian rakyat karena dianggap “membersihkan” Parlemen yang korup, tapi dikritik karena rawan otoritarianisme.

2. Thailand (Kudeta Militer dan Raja Bubarkan Parlemen)

•Kronologi: Thailand berkali-kali mengganti atau membubarkan Parlemen sejak 1932. Contoh, pada 2014 Jenderal Prayuth Chan-ocha atas restu raja membubarkan Parlemen melalui kudeta militer.
•Dampak: Pembubaran Parlemen ini disusul denganpenghapusan Konstitusi, dan Jenderal Prayuth mengendalikan politik lewat militer.
•Thailand menjadi salah satu negara dengan sejarah pembubaran Parlemen terbanyak di dunia.

3. Mesir (MK Bubarkan Parlemen 2012 dan Dilawan Presiden Mohamed Morsi)

•Kronologi: Setelah penggulingan Preisden Hosni Mubarak tahun 2011, Mesir menggelar pemilu legislatif. Hasilnya, kelompok Islamis; Partai Freedom and Justice (sayap Ikhwanul Muslimin) mendominasi. Pada 14 Juni 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa sepertiga kursi di Parlemen dipilih secara tidak sah karena aturan pemilu yang diskriminatif. Akibat putusan itu, Parlemen dibubarkan. Beberapa hari setelah putusan, Mohamed Morsi (dari kubu Ikhwanul Muslimin) terpilih sebagai presiden Mesir. Salah satu langkah awalnya adalah mencoba memulihkan Parlemen lewat dekrit presiden, namun MK segera membatalkan dekrit Morsi. Pada akhirnya, Morsi juga digulingkan oleh kudeta militer.
•Dampak: Revolusi Arab Spring yang mengguncang Mesir ini dianggap sebagai kelahiran demokrasi. Namun, demokrasi Mesir berumur singkat karena presiden terpilih Mohamed Morsi dikudeta oleh militer pimpinan Jenderal Abdel Fattah el-Sisi.
•Jenderal Sisi menjadi penguasa sebagai presiden hingga sekarang meski banyak kontroversinya.

4. Pakistan (Presiden Ghulam Ishaq Khan Bubarkan Parlemen 1993)

•Kronologi: Presiden Ghulam Ishaq Khan membubarkan Majelis Nasional (Parlemen), menuduh Perdana Menteri Nawaz Sharif korup dan gagal.
•Dampak: Mahkamah Agung memulihkan Parlemen, tapi akhirnya Khan dan Sharif sama-sama dipaksa mundur lewat kompromi militer.
•Kasus di Paksitan ini menunjukkan dominasi militer Pakistan dalam politik sipil.

5. Spanyol (Raja Felipe VI Bubarkan Parlemen 2019)

•Kronologi: Setelah partai-partai politik gagal membentuk koalisi mayoritas, Raja Felipe VI membubarkan Parlemen dan meminta pemilu ulang pada November 2019.
•Dampak: Spanyol menghadapi kebuntuan politik berkepanjangan hingga 2020.
•Pembubaran ini sah konstitusional, tapi menegaskan lemahnya stabilitas politik Spanyol.

6. Prancis (Presiden Jacques Chirac Bubarkan Parlemen 1997)

•Kronologi: Presiden Jacques Chirac membubarkan Majelis Nasional (Parlemen) untuk memperkuat mayoritasnya.
•Dampak: Ternyata justru partainya kalah, dan oposisi kiri menang dalam pemilu dini. Chirac terjebak dalam “cohabitation” dengan perdana menteri dari kubu lawan.
•Ini menjadi contoh blunder politik dalam penggunaan hak pembubaran Parlemen.

7. Sri Lanka (Presiden Maithripala Sirisena Bubarkan Parlemen 2018)

•Kronologi: Presiden Maithripala Sirisena membubarkan Parlemen setelah menunjuk Mahinda Rajapaksa sebagai perdana menteri (PM), menggulingkan Ranil Wickremesinghe.
•Dampak: Mahkamah Agung membatalkan pembubaran tersebut, menciptakan krisis politik serius. Bahkan Konstitusi Sri Lanka diamandemen untuk membatasi kekuasaan presiden.
•Kasus di Sri Lanka ini menunjukkan pentingnya peran konstitusi dalam menahan otoritarianisme.