Amnesty International Peringati 10 Tahun '709 Crackdown' di China, Desak Aksi Global
Sabtu, 26 Juli 2025 - 10:29 WIB
loading...
Amnesty International peringati 10 tahun 709 Crackdown di China, desak Dewan HAM PBB awasi situasi HAM di China secara permanen. Foto/Amnesty International
A
A
A
JAKARTA - Amnesty International mengeluarkan pernyataan bersama untuk memperingati 10 tahun penindasan besar-besaran yang dilakukan pemerintah China terhadap para pengacara hak asasi manusia (HAM), yang dikenal sebagai "709 Crackdown". Organisasi ini menyerukan penyelidikan internasional independen terhadap praktik penindasan terhadap masyarakat sipil dan aktivis HAM yang masih terus berlangsung hingga kini di China.
Penindasan ini pertama kali dimulai pada 9 Juli 2015 dan dianggap sebagai titik balik besar dalam upaya Beijing membungkam kebebasan sipil dan supremasi hukum. Menurut Amnesty, tindakan tersebut menjadi awal dari penurunan sistematis HAM di negara tersebut.
Direktur Amnesty International untuk China, Sarah Brooks, menyatakan bahwa "709 Crackdown" bukan sekadar peristiwa tunggal, melainkan awal dari kampanye panjang yang menargetkan para pembela HAM di China.
Baca Juga: Laporan Al Jazeera: China Gelar Tur Media untuk Ubah Narasi HAM di Xinjiang
“Penindasan ini menyebabkan banyak pengacara dan advokat hukum paling berdedikasi di China mengalami kriminalisasi dan penahanan sewenang-wenang,” ujar Brooks, dikutip dari ANI, Sabtu (26/7/2025).
“Kampanye ini masih terus berlangsung sampai hari ini,” lanjut dia.
Di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping, lebih dari 300 pengacara dan aktivis ditangkap. Banyak di antaranya mengalami penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, hingga penyiksaan. Beberapa dijatuhi hukuman penjara panjang, termasuk Wu Gan yang divonis delapan tahun, serta Zhou Shifeng yang dijatuhi hukuman tujuh tahun.
Pemerintahan Xi Jinping juga memperluas penggunaan sistem residential surveillance at a designated location (RSDL), yang menurut para ahli PBB, setara dengan praktik penghilangan paksa.
Laporan Amnesty menyoroti bahwa para pengacara yang menjadi target utama adalah mereka yang membela hak-hak konstitusional, mendorong reformasi hukum, dan mewakili komunitas rentan seperti warga Tibet, umat Kristen, aktivis LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender), serta korban krisis kesehatan masyarakat.
Baca Juga: Wanita China Ini Hilang Hampir 4 Tahun setelah Coret Poster Presiden Xi Jinping
Banyak dari mereka sebelumnya justru pernah diakui oleh pemerintah, seperti Gao Zhisheng, yang pada tahun 2001 disebut sebagai salah satu pengacara teladan, namun kemudian menjadi korban penghilangan paksa.
Pernyataan tersebut juga menggarisbawahi penderitaan yang terus dialami keluarga para pengacara yang ditahan, termasuk pemantauan ketat, kehilangan pekerjaan, pengusiran paksa, serta pembatasan akses pendidikan dan perjalanan untuk anak-anak mereka.
“Dampak dari '709' masih terasa dalam setiap aspek hidup saya,” ujar istri salah satu pengacara yang ditahan.
Amnesty juga mencatat bahwa penindasan telah berkembang menjadi bentuk represi yang lebih berat, terbukti dari vonis panjang yang dijatuhkan kepada mereka yang tetap terlibat dalam aktivisme hukum. Pada 2023, dua pengacara, Ding Jiaxi dan Xu Zhiyong, masing-masing dijatuhi hukuman 12 dan 14 tahun penjara dengan tuduhan “subversi terhadap kekuasaan negara.”
Setidaknya 20 pengacara telah dicabut izin praktiknya, dan banyak lainnya terpaksa berhenti akibat tekanan politik.
Amnesty mengkritik lemahnya respons komunitas internasional terhadap penindasan ini. Meskipun banyak pernyataan dari negara-negara dan badan-badan PBB selama sepuluh tahun terakhir, pemerintah China terus mengabaikan seruan pembebasan para pengacara yang dipenjara.
Organisasi ini mendesak Dewan HAM PBB untuk membentuk mekanisme pemantauan permanen terhadap situasi HAM di China, dan meminta negara-negara untuk secara terbuka menuntut pembebasan semua pengacara yang ditahan secara tidak adil.
“Peringatan satu dekade ini seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah dunia untuk terus menekan China agar menjamin kebebasan dan perlakuan yang adil terhadap semua pengacara yang hanya menjalankan tugas profesional mereka,” pungkas Brooks.
Penindasan ini pertama kali dimulai pada 9 Juli 2015 dan dianggap sebagai titik balik besar dalam upaya Beijing membungkam kebebasan sipil dan supremasi hukum. Menurut Amnesty, tindakan tersebut menjadi awal dari penurunan sistematis HAM di negara tersebut.
Direktur Amnesty International untuk China, Sarah Brooks, menyatakan bahwa "709 Crackdown" bukan sekadar peristiwa tunggal, melainkan awal dari kampanye panjang yang menargetkan para pembela HAM di China.
Baca Juga: Laporan Al Jazeera: China Gelar Tur Media untuk Ubah Narasi HAM di Xinjiang
“Penindasan ini menyebabkan banyak pengacara dan advokat hukum paling berdedikasi di China mengalami kriminalisasi dan penahanan sewenang-wenang,” ujar Brooks, dikutip dari ANI, Sabtu (26/7/2025).
“Kampanye ini masih terus berlangsung sampai hari ini,” lanjut dia.
Di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping, lebih dari 300 pengacara dan aktivis ditangkap. Banyak di antaranya mengalami penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, hingga penyiksaan. Beberapa dijatuhi hukuman penjara panjang, termasuk Wu Gan yang divonis delapan tahun, serta Zhou Shifeng yang dijatuhi hukuman tujuh tahun.
Penghilangan Paksa
Pemerintahan Xi Jinping juga memperluas penggunaan sistem residential surveillance at a designated location (RSDL), yang menurut para ahli PBB, setara dengan praktik penghilangan paksa.
Laporan Amnesty menyoroti bahwa para pengacara yang menjadi target utama adalah mereka yang membela hak-hak konstitusional, mendorong reformasi hukum, dan mewakili komunitas rentan seperti warga Tibet, umat Kristen, aktivis LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender), serta korban krisis kesehatan masyarakat.
Baca Juga: Wanita China Ini Hilang Hampir 4 Tahun setelah Coret Poster Presiden Xi Jinping
Banyak dari mereka sebelumnya justru pernah diakui oleh pemerintah, seperti Gao Zhisheng, yang pada tahun 2001 disebut sebagai salah satu pengacara teladan, namun kemudian menjadi korban penghilangan paksa.
Pernyataan tersebut juga menggarisbawahi penderitaan yang terus dialami keluarga para pengacara yang ditahan, termasuk pemantauan ketat, kehilangan pekerjaan, pengusiran paksa, serta pembatasan akses pendidikan dan perjalanan untuk anak-anak mereka.
“Dampak dari '709' masih terasa dalam setiap aspek hidup saya,” ujar istri salah satu pengacara yang ditahan.
Mekanisme Pemantauan Permanen
Amnesty juga mencatat bahwa penindasan telah berkembang menjadi bentuk represi yang lebih berat, terbukti dari vonis panjang yang dijatuhkan kepada mereka yang tetap terlibat dalam aktivisme hukum. Pada 2023, dua pengacara, Ding Jiaxi dan Xu Zhiyong, masing-masing dijatuhi hukuman 12 dan 14 tahun penjara dengan tuduhan “subversi terhadap kekuasaan negara.”
Setidaknya 20 pengacara telah dicabut izin praktiknya, dan banyak lainnya terpaksa berhenti akibat tekanan politik.
Amnesty mengkritik lemahnya respons komunitas internasional terhadap penindasan ini. Meskipun banyak pernyataan dari negara-negara dan badan-badan PBB selama sepuluh tahun terakhir, pemerintah China terus mengabaikan seruan pembebasan para pengacara yang dipenjara.
Organisasi ini mendesak Dewan HAM PBB untuk membentuk mekanisme pemantauan permanen terhadap situasi HAM di China, dan meminta negara-negara untuk secara terbuka menuntut pembebasan semua pengacara yang ditahan secara tidak adil.
“Peringatan satu dekade ini seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah dunia untuk terus menekan China agar menjamin kebebasan dan perlakuan yang adil terhadap semua pengacara yang hanya menjalankan tugas profesional mereka,” pungkas Brooks.
(mas)
Lihat Juga :
