Assad Lengser, AS Akan Hapus Suriah dari Daftar Negara Nakal
Minggu, 08 Juni 2025 - 13:52 WIB
loading...
Pemerintah Amerika Serikat akan menghapus Suriah dari daftar negara-negara nakal. Foto/Anadolu
A
A
A
WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan menghapus Suriah dari daftar lama yang disebut "negara-negara nakal". Negara Arab itu juga akan dihapus dari daftar negara sponsor terorisme.
Langkah AS itu diambil setelah rezim Bashar al-Assad lengser akhir tahun 2024 dan Suriah memiliki pemerintahan baru.
Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika pada pekan lalu menyetujui keputusan bipartisan untuk tidak lagi memasukkan Suriah sebagai "negara nakal", sebagaimana yang selama ini tercantum dalam daftar resmi yang pengelolaannya di bawah National Institute for Middle East and North Afric (Institut Nasional untuk Timur Tengah dan Afrika Utara).
Baca Juga: Tak Hanya Lunasi Utang, Arab Saudi dan Qatar Juga Akan Bayar Gaji PNS Suriah
Daftar tersebut, yang telah digunakan oleh AS selama hampir tiga dekade, menargetkan negara-negara yang dituduh memusuhi kepentingan Amerika, mendukung terorisme, mengejar senjata pemusnah massal, atau pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
Senator Demokrat Jeanne Shaheen, anggota senior komite, mengumumkan keputusan tersebut, dengan mengatakan: "Saya senang melihat komite mengadopsi amandemen saya untuk menghapus Suriah dari daftar 'negara nakal' Institut Nasional untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, yang mencakup Iran, Rusia, dan Korea Utara."
Dalam sebuah posting di platform X, dia menambahkan: "Suriah harus terus menjauhkan diri dari afiliasi masa lalunya dan bergerak menuju demokrasi, stabilitas, dan keamanan."
Daftar tersebut saat ini mencakup negara-negara seperti Rusia, Korea Utara, Iran, Kuba, dan Venezuela, dan sebelumnya mencakup Irak, Libya, dan Sudan. Berdasarkan penetapan tersebut, pemerintah AS dilarang bekerja sama dengan negara-negara yang terdaftar di beragai bidang seperti energi nuklir sipil.
Dalam perkembangan paralel, utusan AS untuk Turki dan Suriah Tom Barrack mengumumkan bahwa Presiden Donald Trump bermaksud untuk segera menghapus Suriah dari daftar negara sponsor terorisme.
Barrack menyampaikan pernyataan tersebut saat berkunjung ke Damaskus pada 29 Mei, saat dia mengadakan pertemuan dengan Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa dan Menteri Luar Negeri As'ad Al-Shibani.
"Tujuan utama pemerintahan AS adalah untuk memberdayakan pemerintahan saat ini di Damaskus," kata Barrack, yang menandakan perubahan signifikan dalam kebijakan Amerika setelah bertahun-tahun mengalami isolasi diplomatik dan sanksi, sebagaimana dikutip dari The New Arab, Minggu (8/6/2025).
Selama kunjungan tersebut, Barrack dan pejabat Suriah dilaporkan membahas berbagai masalah termasuk sanksi AS dan masa depan hubungan Suriah-Amerika.
Dalam beberapa minggu terakhir, pemerintahan Trump telah mengambil beberapa langkah untuk mendukung kepemimpinan baru Suriah. Yang paling menonjol, Presiden Trump mengumumkan dari Arab Saudi pada 13 Mei bahwa AS akan mencabut sanksi terhadap Suriah dalam upaya membantu pemulihan negara tersebut dan mendukung upaya stabilisasi.
Selain itu, dalam beberapa hari mendatang, delegasi militer AS tingkat tinggi akan melakukan perjalanan ke Suriah untuk meresmikan kehadiran militer AS di negara tersebut.
Langkah AS itu diambil setelah rezim Bashar al-Assad lengser akhir tahun 2024 dan Suriah memiliki pemerintahan baru.
Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika pada pekan lalu menyetujui keputusan bipartisan untuk tidak lagi memasukkan Suriah sebagai "negara nakal", sebagaimana yang selama ini tercantum dalam daftar resmi yang pengelolaannya di bawah National Institute for Middle East and North Afric (Institut Nasional untuk Timur Tengah dan Afrika Utara).
Baca Juga: Tak Hanya Lunasi Utang, Arab Saudi dan Qatar Juga Akan Bayar Gaji PNS Suriah
Daftar tersebut, yang telah digunakan oleh AS selama hampir tiga dekade, menargetkan negara-negara yang dituduh memusuhi kepentingan Amerika, mendukung terorisme, mengejar senjata pemusnah massal, atau pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
Senator Demokrat Jeanne Shaheen, anggota senior komite, mengumumkan keputusan tersebut, dengan mengatakan: "Saya senang melihat komite mengadopsi amandemen saya untuk menghapus Suriah dari daftar 'negara nakal' Institut Nasional untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, yang mencakup Iran, Rusia, dan Korea Utara."
Dalam sebuah posting di platform X, dia menambahkan: "Suriah harus terus menjauhkan diri dari afiliasi masa lalunya dan bergerak menuju demokrasi, stabilitas, dan keamanan."
Daftar tersebut saat ini mencakup negara-negara seperti Rusia, Korea Utara, Iran, Kuba, dan Venezuela, dan sebelumnya mencakup Irak, Libya, dan Sudan. Berdasarkan penetapan tersebut, pemerintah AS dilarang bekerja sama dengan negara-negara yang terdaftar di beragai bidang seperti energi nuklir sipil.
Dalam perkembangan paralel, utusan AS untuk Turki dan Suriah Tom Barrack mengumumkan bahwa Presiden Donald Trump bermaksud untuk segera menghapus Suriah dari daftar negara sponsor terorisme.
Barrack menyampaikan pernyataan tersebut saat berkunjung ke Damaskus pada 29 Mei, saat dia mengadakan pertemuan dengan Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa dan Menteri Luar Negeri As'ad Al-Shibani.
"Tujuan utama pemerintahan AS adalah untuk memberdayakan pemerintahan saat ini di Damaskus," kata Barrack, yang menandakan perubahan signifikan dalam kebijakan Amerika setelah bertahun-tahun mengalami isolasi diplomatik dan sanksi, sebagaimana dikutip dari The New Arab, Minggu (8/6/2025).
Selama kunjungan tersebut, Barrack dan pejabat Suriah dilaporkan membahas berbagai masalah termasuk sanksi AS dan masa depan hubungan Suriah-Amerika.
Dalam beberapa minggu terakhir, pemerintahan Trump telah mengambil beberapa langkah untuk mendukung kepemimpinan baru Suriah. Yang paling menonjol, Presiden Trump mengumumkan dari Arab Saudi pada 13 Mei bahwa AS akan mencabut sanksi terhadap Suriah dalam upaya membantu pemulihan negara tersebut dan mendukung upaya stabilisasi.
Selain itu, dalam beberapa hari mendatang, delegasi militer AS tingkat tinggi akan melakukan perjalanan ke Suriah untuk meresmikan kehadiran militer AS di negara tersebut.
(mas)
Lihat Juga :
