Rusia Tak Menuntut Pemecatan Zelensky, Apa Alasannya?
loading...
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Foto/irna
A
A
A
MOSKOW - Rusia tidak menuntut Presiden Rusia Volodymyr Zelensky untuk mundur, menurut juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.
Namun, pejabat Ukraina dapat secara hukum menentang perjanjian apa pun yang ditandatangani olehnya di masa mendatang, Peskov memperingatkan.
Moskow telah berulang kali menolak legitimasi Zelensky sejak masa jabatan presidennya berakhir Mei lalu.
Sejak itu, ia menunda pemilihan umum dengan memperpanjang darurat militer kira-kira setiap tiga bulan. Parlemen Ukraina mendukung perpanjangan terbaru pekan lalu.
Dalam wawancara dengan mingguan Prancis Le Point yang diterbitkan pada hari Rabu (23/4/2025), Peskov ditanya apakah Rusia menuntut pengunduran diri pemimpin Ukraina tersebut.
"Itu bukan salah satu tuntutan kami, tetapi bahkan jika kesepakatan ditandatangani dengan Zelensky hari ini, orang-orang dapat maju nanti di Ukraina dan secara hukum menentang legitimasinya," ujar juru bicara itu.
"Ini terkait dengan darurat militer dan pasal-pasal tertentu dalam Konstitusi Ukraina... Peran Rada diabadikan dalam konstitusi, bukan peran presiden," tambah Peskov.
Moskow menegaskan konstitusi Ukraina mengizinkan Zelensky untuk mengalihkan kewenangan presidensial kepada Ketua Parlemen Ukraina saat ini, Rada.
“Rusia tidak memaksa pemimpin Ukraina mengundurkan diri sebagai prasyarat untuk memulai perundingan bilateral,” ungkap Presiden Rusia Vladimir Putin akhir tahun lalu.
“Namun, dokumen akhir apa pun harus ditandatangani dengan pemimpin Ukraina secara de jure,” tegas Putin.
"Tetapi jika kita sampai pada titik penandatanganan dokumen, itu hanya dapat dilakukan dengan perwakilan otoritas yang sah, itulah intinya," ujar Putin.
Pejabat Rusia juga telah menunjukkan rintangan lain untuk perundingan potensial antara Moskow dan Kiev adalah keputusan Zelensky yang melarang perundingan apa pun dengan Putin.
Tidak ada perundingan langsung antara Rusia dan Ukraina yang terjadi sejak gagalnya perundingan Istanbul pada tahun 2022.
Perdana Menteri Inggris saat itu Boris Johnson meyakinkan Kiev untuk menghentikan diplomasi dan terus berjuang, menurut kepala delegasi Kiev, David Arakhamia.
Baca juga: Perbandingan Pangkalan Militer AS vs China di Dunia, Bagai Langit dan Bumi?
Namun, pejabat Ukraina dapat secara hukum menentang perjanjian apa pun yang ditandatangani olehnya di masa mendatang, Peskov memperingatkan.
Moskow telah berulang kali menolak legitimasi Zelensky sejak masa jabatan presidennya berakhir Mei lalu.
Sejak itu, ia menunda pemilihan umum dengan memperpanjang darurat militer kira-kira setiap tiga bulan. Parlemen Ukraina mendukung perpanjangan terbaru pekan lalu.
Dalam wawancara dengan mingguan Prancis Le Point yang diterbitkan pada hari Rabu (23/4/2025), Peskov ditanya apakah Rusia menuntut pengunduran diri pemimpin Ukraina tersebut.
"Itu bukan salah satu tuntutan kami, tetapi bahkan jika kesepakatan ditandatangani dengan Zelensky hari ini, orang-orang dapat maju nanti di Ukraina dan secara hukum menentang legitimasinya," ujar juru bicara itu.
"Ini terkait dengan darurat militer dan pasal-pasal tertentu dalam Konstitusi Ukraina... Peran Rada diabadikan dalam konstitusi, bukan peran presiden," tambah Peskov.
Moskow menegaskan konstitusi Ukraina mengizinkan Zelensky untuk mengalihkan kewenangan presidensial kepada Ketua Parlemen Ukraina saat ini, Rada.
“Rusia tidak memaksa pemimpin Ukraina mengundurkan diri sebagai prasyarat untuk memulai perundingan bilateral,” ungkap Presiden Rusia Vladimir Putin akhir tahun lalu.
“Namun, dokumen akhir apa pun harus ditandatangani dengan pemimpin Ukraina secara de jure,” tegas Putin.
"Tetapi jika kita sampai pada titik penandatanganan dokumen, itu hanya dapat dilakukan dengan perwakilan otoritas yang sah, itulah intinya," ujar Putin.
Pejabat Rusia juga telah menunjukkan rintangan lain untuk perundingan potensial antara Moskow dan Kiev adalah keputusan Zelensky yang melarang perundingan apa pun dengan Putin.
Tidak ada perundingan langsung antara Rusia dan Ukraina yang terjadi sejak gagalnya perundingan Istanbul pada tahun 2022.
Perdana Menteri Inggris saat itu Boris Johnson meyakinkan Kiev untuk menghentikan diplomasi dan terus berjuang, menurut kepala delegasi Kiev, David Arakhamia.
Baca juga: Perbandingan Pangkalan Militer AS vs China di Dunia, Bagai Langit dan Bumi?
(sya)
Lihat Juga :
