Dituding Mendukung Hamas, AS Tangkap Lagi Mahasiswi Cantik Asal Palestina
Sabtu, 15 Maret 2025 - 16:15 WIB
loading...
A
A
A
Menteri Pendidikan Linda McMahon menunjuk pada peningkatan laporan aksi anti-Semitisme setelah serangan yang dipimpin Hamas di Israel selatan pada Oktober 2023 sebagai alasan pembatalan.
“Sejak 7 Oktober, mahasiswa Yahudi menghadapi kekerasan, intimidasi, dan pelecehan anti-Semit yang tak henti-hentinya di kampus mereka — tetapi diabaikan oleh mereka yang seharusnya melindungi mereka,” kata McMahon dalam rilis berita yang menyertainya.
“Universitas harus mematuhi semua undang-undang antidiskriminasi federal jika mereka akan menerima dana federal.”
Menurut Departemen Pendidikan, Columbia saat ini menerima sekitar $5 miliar dalam bentuk hibah dan kontrak federal. Awal minggu ini, sekolah tersebut bergerak untuk mengeluarkan atau menangguhkan siswa yang terlibat dalam protes antiperang.
Namun, beberapa aktivis mempertanyakan apakah pemerintahan Trump benar-benar termotivasi untuk memerangi kejahatan kebencian — atau apakah anti-Semitisme digunakan sebagai kedok untuk memajukan tujuan politik lainnya.
Pada hari Kamis, para aktivis dari Jewish Voice for Peace dan kelompok-kelompok lain berkumpul di Trump Tower di New York City untuk memprotes penangkapan Khalil, mengenakan kaus merah bertuliskan slogan "Bukan atas nama kami".
Ketika muncul laporan tentang petugas Keamanan Dalam Negeri yang menggeledah kamar asrama Universitas Columbia, para kritikus khawatir hak-hak sipil mahasiswa mungkin dilanggar.
"Kami percaya bahwa jika Anda ada di sini, Anda tidak boleh ditangkap, diseret, dan dideportasi karena terlibat dalam protes yang merupakan hak semua teman sekelas Anda," tulis Greg Lukianoff, CEO Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE), di media sosial pada hari Jumat.
Pemerintahan Trump telah mengutip bagian yang jarang digunakan dari Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan sebagai pembenaran untuk deportasi yang direncanakan.
Undang-undang tersebut menyatakan bahwa menteri luar negeri memiliki hak untuk mengecualikan, "dalam keadaan tertentu", warga negara asing yang masuk ke AS "berpotensi memiliki konsekuensi kebijakan luar negeri yang merugikan bagi Amerika Serikat".
Para ahli menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah berulang kali menegakkan hak konstitusional untuk kebebasan berbicara bagi para imigran di AS.
“Apa yang terjadi pada Mahmoud sungguh luar biasa, mengejutkan, dan keterlaluan,” kata pengacara Khalil, Ramzi Kassem, dalam pernyataan terbarunya dengan American Civil Liberties Union (ACLU). “Hal ini seharusnya membuat marah siapa pun yang percaya bahwa kebebasan berbicara seharusnya ada di Amerika Serikat.”
“Sejak 7 Oktober, mahasiswa Yahudi menghadapi kekerasan, intimidasi, dan pelecehan anti-Semit yang tak henti-hentinya di kampus mereka — tetapi diabaikan oleh mereka yang seharusnya melindungi mereka,” kata McMahon dalam rilis berita yang menyertainya.
“Universitas harus mematuhi semua undang-undang antidiskriminasi federal jika mereka akan menerima dana federal.”
Menurut Departemen Pendidikan, Columbia saat ini menerima sekitar $5 miliar dalam bentuk hibah dan kontrak federal. Awal minggu ini, sekolah tersebut bergerak untuk mengeluarkan atau menangguhkan siswa yang terlibat dalam protes antiperang.
Namun, beberapa aktivis mempertanyakan apakah pemerintahan Trump benar-benar termotivasi untuk memerangi kejahatan kebencian — atau apakah anti-Semitisme digunakan sebagai kedok untuk memajukan tujuan politik lainnya.
Pada hari Kamis, para aktivis dari Jewish Voice for Peace dan kelompok-kelompok lain berkumpul di Trump Tower di New York City untuk memprotes penangkapan Khalil, mengenakan kaus merah bertuliskan slogan "Bukan atas nama kami".
Ketika muncul laporan tentang petugas Keamanan Dalam Negeri yang menggeledah kamar asrama Universitas Columbia, para kritikus khawatir hak-hak sipil mahasiswa mungkin dilanggar.
"Kami percaya bahwa jika Anda ada di sini, Anda tidak boleh ditangkap, diseret, dan dideportasi karena terlibat dalam protes yang merupakan hak semua teman sekelas Anda," tulis Greg Lukianoff, CEO Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE), di media sosial pada hari Jumat.
Pemerintahan Trump telah mengutip bagian yang jarang digunakan dari Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan sebagai pembenaran untuk deportasi yang direncanakan.
Undang-undang tersebut menyatakan bahwa menteri luar negeri memiliki hak untuk mengecualikan, "dalam keadaan tertentu", warga negara asing yang masuk ke AS "berpotensi memiliki konsekuensi kebijakan luar negeri yang merugikan bagi Amerika Serikat".
Para ahli menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah berulang kali menegakkan hak konstitusional untuk kebebasan berbicara bagi para imigran di AS.
“Apa yang terjadi pada Mahmoud sungguh luar biasa, mengejutkan, dan keterlaluan,” kata pengacara Khalil, Ramzi Kassem, dalam pernyataan terbarunya dengan American Civil Liberties Union (ACLU). “Hal ini seharusnya membuat marah siapa pun yang percaya bahwa kebebasan berbicara seharusnya ada di Amerika Serikat.”
(ahm)
Lihat Juga :
